Hukum

Presiden Joko Widodo menegaskan korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia menyatakan korupsi membuat rakyat miskin, menciptakan ketidakadilan, memperlebar kesenjangan, dan menghambat kemajuan bangsa. Korupsi juga menjauhkan negara dari kesejahteraan bersama yang seharusnya menjadi tujuan utama pembangunan.

Rakyat berharap Presiden Joko Widodo mampu mengatasi korupsi. Setelah setahun menjabat, laporan Transparency International menilai kemajuan masih minim. Sektor pertahanan yang krusial belum menunjukkan hasil signifikan. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap efektivitas upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan.

Para birokrat menangguhkan pengeluaran triliunan rupiah untuk berbagai kebutuhan, mulai dari sekolah dan klinik hingga truk sampah serta meteran parkir. Mereka khawatir setiap pengeluaran besar akan mendapat pengawasan ketat dari para pejuang antikorupsi yang tak kenal lelah.

Filep Karma, seorang aktivis yang memperjuangkan kemerdekaan Papua, akhirnya menikmati kebebasan setelah lebih dari 10 tahun mendekam di penjara akibat hukuman yang dianggap tidak adil. Ia dipenjara semata-mata karena mengibarkan bendera kemerdekaan dalam sebuah upacara politik pada tahun 2004, menurut pernyataan Amnesty International.

Otoritas Indonesia menghadapi masuknya metamfetamin dan ekstasi dari sindikat narkoba Guangzhou, China.

Upaya banding terakhir yang diajukan oleh seorang warga negara Prancis yang divonis hukuman mati atas kasus pelanggaran narkotika telah ditolak oleh pengadilan.

Presiden Joko Widodo menggunakan awal masa kepemimpinannya untuk melancarkan tindakan tegas terhadap peredaran narkoba. Pada Desember 2014, dua bulan setelah menjabat, ia menetapkan status darurat narkoba. Ia menyatakan tidak akan memberi grasi bagi pelanggar kasus narkotika. Komitmen tersebut segera pemerintah wujudkan, dengan 14 terpidana kasus narkoba telah menjalani eksekusi sejak pernyataan itu mereka sampaikan.

Sejumlah pakar kesehatan dan akademisi terkemuka mengkritik keandalan data pemerintah yang Presiden Joko Widodo pakai. Mereka mengatakan data itu tidak cukup kuat untuk mendukung kebijakan penanganan narkoba yang berorientasi hukuman. Kritik tersebut mereka sampaikan melalui salah satu jurnal medis paling bergengsi di dunia.

Pada 2010, rekaman video seorang balita merokok menyebar luas di media. Video itu mengungkap betapa meluasnya kebiasaan merokok yang tidak sehat.

Pada Rabu, 29 April 2015, pemerintah mengeksekusi mati anggota Bali Nine di Nusakambangan dengan regu tembak. Pemerintah mengambil langkah itu karena peredaran narkoba meningkat, sehingga memperketat kebijakan grasi. Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada para terpidana pada 2006 atas keterlibatan mereka dalam jaringan penyelundupan heroin Bali Nine. Pemerintah mengeksekusi terpidana dari berbagai negara, termasuk Australia, Ghana, Indonesia,…