ngadmin

Krisis Memalukan: Mayoritas 7.000 Migran Ternyata Pekerja Ilegal

Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengatakan pejabat Indonesia memberitahunya demikian. Mayoritas dari 7.000 orang terdampar dalam krisis perahu Asia Tenggara adalah pekerja ilegal, bukan pengungsi. Dalam pertemuan menteri luar negeri di Seoul Jumat, Bishop menyampaikan informasi itu. Ia mengatakan hanya 30–40% orang di kamp atau kapal merupakan pencari suaka Rohingya. Bishop mengatakan Indonesia memperkirakan sekitar…

Baca Selengkapnya

OPM Serang, Keamanan Gagal

Kelompok separatis bersenjata di Papua menyatakan perang terbuka terhadap militer dan warga sipil non-Papua. Mereka menegaskan perjuangan kemerdekaan puluhan tahun belum berakhir. Mereka juga menyebut klaim Presiden Joko Widodo tentang ketenangan Papua tidak benar. Enden Wanimbo, komandan TPN yang berafiliasi dengan OPM, mengumumkan perang revolusioner total pada Jumat. Ia menyebut perang itu mencakup Sorong hingga…

Baca Selengkapnya

Pemerintah Tenggelamkan Kapal China, Hubungan Terancam

Pada 20 Mei 2015 pemerintah menenggelamkan kapal China yang tertangkap menangkap ikan ilegal di perairan Laut China Selatan. Tindakan itu merupakan langkah awal setelah Presiden Joko Widodo berkomitmen memerangi penangkapan ikan ilegal sejak menjabat. Menteri Susi Pudjiastuti mengatakan kementerian menenggelamkan kapal baja Gui Xei Yu 12661, 300 gross ton, Rabu di Pontianak. Kementerian menenggelamkan kapal…

Baca Selengkapnya

Penampungan 7.000 Migran Bebani Indonesia dan Malaysia?

Indonesia dan Malaysia menyatakan kesediaan menyediakan tempat perlindungan bagi 7.000 pengungsi dan migran terdampar di laut. Pihak berwenang menilai kapal-kapal itu tidak layak, sehingga pengungsi membutuhkan evakuasi dan perawatan segera. Kedua negara menegaskan bahwa bantuan bersifat sementara dan jumlah penerima tidak akan melebihi angka tersebut. Sepanjang bulan ini, lebih dari 3.000 orang telah tiba di…

Baca Selengkapnya

Kini Jokowi Dihadapkan pada Krisis Papua yang Kian Memburuk

Papua berpenduduk sangat beragam, dengan lebih dari 200 kelompok etnis asli dan banyak pendatang dari Indonesia. Namun, indikator pembangunan di wilayah ini masih termasuk yang terendah di Indonesia. Pemerintah selama ini belum mampu menuntaskan persoalan Papua atau meredakan keluhan masyarakat. Keluhan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya gerakan kemerdekaan. Padahal, sejak 1999, papuanisasi…

Baca Selengkapnya

Militer Usir Kapal Migran dari Perairan

Militer menyatakan pada hari Senin bahwa Angkatan Laut menggagalkan upaya masuk kapal migran ke perairan nasional akhir pekan. Tindakan itu menyusul kedatangan ratusan pengungsi Rohingya dan Bangladesh. Pihak berwenang meningkatkan patroli di kawasan tersebut. Juru bicara militer Fuad Basya mengatakan Angkatan Laut menambah armada patroli lepas pantai Aceh menjadi empat kapal perang dan satu pesawat…

Baca Selengkapnya

Presiden Cenderung Menjadi Penonton Saat Tantangan Memuncak

Pemerintah menghadapi kecaman internasional setelah melakukan eksekusi massal terhadap terpidana pengedar narkoba bulan lalu, dengan sebagian besar korban warga asing. Di dalam negeri, Presiden Joko Widodo tegas menolak tekanan dari pemerintah asing. Ia juga memberi pengampunan kepada delapan pelaku narkoba, langkah langka yang memenangkan dukungan pemilih. Hasil jajak pendapat memperlihatkan bahwa dalam enam bulan pertama…

Baca Selengkapnya

Kapal Tenggelam: Ratusan Terancam, 800 Diselamatkan

Seorang perwakilan militer menyampaikan kabar ini pada hari Jumat. Kapal penangkap ikan bersama satuan polisi air menyelamatkan hampir 800 migran dari kapal tenggelam. Peristiwa itu terjadi di tengah krisis migran yang terus berlangsung di Asia Tenggara. Juru bicara militer Fuad Basya menyampaikan informasi ini. Pejabat militer meyakini mayoritas migran adalah Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh….

Baca Selengkapnya

Migran Diselamatkan dari Kekejaman di Laut

Para nelayan menyelamatkan sekitar 800 migran dari Myanmar dan Bangladesh di perairan Indonesia pada Jumat. Para migran dalam kondisi putus asa setelah kapal mereka nyaris tenggelam. Peristiwa ini terjadi di tengah memburuknya krisis pengungsi yang menggunakan perahu di kawasan Asia Tenggara. Human Rights Watch mengkritik keras Malaysia, Thailand, dan Indonesia karena menolak kapal pengungsi berlabuh….

Baca Selengkapnya

Hapus Tes Keperawanan di TNI

Para aktivis hak asasi manusia menyerukan pemerintah Indonesia menghentikan kebijakan yang mewajibkan calon prajurit perempuan menjalani tes keperawanan. Mereka menilai kebijakan itu tidak pantas dan melanggar hak individu. Human Rights Watch (HRW) menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap selaput dara merupakan tindakan yang berisiko dan merendahkan martabat. Beberapa organisasi lain bahkan mengategorikan praktik itu sebagai bentuk penyiksaan….

Baca Selengkapnya