Untuk mendapatkan minyak murah saat permintaan melonjak dan produksi turun, Indonesia mencoba bergabung kembali dengan OPEC. Namun para pengkritik menyebut langkah itu mengganggu upaya perbaikan sektor energi nasional. Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan sumber daya alam melimpah, tergabung di OPEC hampir lima dekade. Negara ini menangguhkan keanggotaan pada 2009 setelah menjadi importir bersih minyak. Indonesia berubah menjadi importir karena permintaan domestik melonjak sementara produksi menurun. Investasi asing menghindar karena regulasi rumit, korupsi, dan meningkatnya nasionalisme ekonomi, sehingga produksi menurun. Menanggapi lonjakan impor minyak akibat pertumbuhan ekonomi yang cepat dan kebutuhan reformasi energi, pemerintah mengajukan permohonan kembali ke OPEC. Tujuannya untuk memperoleh pasokan minyak dengan harga lebih murah dari kartel 12 negara pengekspor. Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan sudah tepat menjalin hubungan dengan para eksportir sebelum berangkat ke pertemuan OPEC di Wina. Di sana ia berupaya mencabut penangguhan keanggotaan.
Setelah pertemuan ini, Kementerian ESDM menyatakan beberapa negara anggota OPEC mendukung kembalinya Indonesia. Meskipun OPEC enggan berkomentar, analis memperkirakan kartel ini cenderung menyambut pelamar dari Asia. Ann-Louise Hittle mengatakan permohonan ini dipandang positif karena Indonesia akan mengembalikan perwakilan OPEC dari kawasan Asia, memperluas basis geopolitik kelompok. Statuta OPEC menyatakan negara dengan ekspor bersih minyak mentah substansial dapat menjadi anggota penuh. Statuta juga menyediakan keanggotaan asosiasi bagi yang tidak memenuhi syarat, dan analis menilai Indonesia kemungkinan memilih jalur asosiasi. Para pengamat menyebut Ekuador memberi preseden bagi Indonesia setelah menangguhkan keanggotaannya pada 1992 dan kembali bergabung pada 2007. Sejumlah pengamat mempertanyakan langkah itu. Mereka mengatakan bergabung dengan OPEC dan mengandalkan pasokan luar murah bisa menunda perbaikan sektor minyak dan gas yang penuh korupsi.
Tim Peninjau
Sejak menjabat tahun lalu, Presiden Joko Widodo membentuk tim peninjau untuk merombak sektor energi. Para kritikus menuduh mafia minyak menguasai sektor itu dan mengeksploitasi keuntungan ilegal besar-besaran. Ada beberapa perkembangan menggembirakan. Pada Mei, Pertamina mengumumkan akan membubarkan Petral, unit perdagangan yang memasok sepertiga konsumsi minyak harian. Tim kajian enam bulan mengajukan rekomendasi, termasuk beralih ke bensin yang lebih hemat dan bersih. Namun muncul kekhawatiran bahwa fokus pada OPEC bisa menghambat pelaksanaan rekomendasi tersebut.
Faisal Basri, mantan ketua tim reformasi pemerintah, menulis di blognya bahwa mendekati OPEC—meskipun hanya sebagai pengamat—tidak ada gunanya, dan menambahkan bahwa langkah ini terkesan seperti menyerah. Reformasi dianggap sangat mendesak. Pada puncak kejayaannya di era 1990-an, Indonesia memproduksi hampir 1,6 juta barel minyak per hari, cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik dan menyisakan banyak untuk diekspor. Benjamin Tang, analis senior di layanan riset Refining Asia-Pasifik Wood Mackenzie, menyatakan bahwa tahun lalu Indonesia mengimpor 689.000 barel per hari untuk kebutuhan dalam negeri, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk transportasi.
Pesatnya Pertumbuhan
Beberapa pihak menyerukan agar Indonesia mengurangi ketergantungan pada minyak untuk meredakan krisis pasokan yang mengancam, namun upaya ini tampak sulit karena setiap hari jalanan dipenuhi mobil dan sepeda motor baru seiring pesatnya pertumbuhan kelas menengah. Parahnya, subsidi pemerintah yang besar selama dekade-dekade membuat harga bahan bakar di Indonesia dipandang sebagai sesuatu yang murah dan wajar. Pembayaran subsidi hampir dihapus total tahun ini karena harga minyak dunia yang rendah membuat harga BBM di tingkat konsumen tetap murah; namun muncul dugaan bahwa pemerintah diam-diam mulai memberi subsidi kecil lagi seiring kenaikan harga minyak.
Ada kekhawatiran bergabungnya ke OPEC dapat menghambat reformasi, namun pihak lain menilai keputusan ini tidak wajar bagi negara yang mengimpor lebih banyak minyak daripada mengekspor. Komaidi Notonegoro, kepala kelompok riset ReforMiner Institute, mengatakan bahwa untuk bergabung dengan klub mobil seseorang harus memiliki mobil.
