ngadmin

Jokowi Dinilai Gagal Menjadi Reformis Seperti Janjinya

Tahun ini menjadi periode yang penuh tantangan bagi Jokowi. Sejak mulai menjabat pada 2014, ia menghadapi berbagai keterbatasan politik. Pengalamannya yang relatif minim serta lemahnya dukungan di parlemen dan partainya sendiri menempatkannya dalam posisi yang sulit. Kondisi tersebut turut memengaruhi kinerja Jokowi sehingga belum memenuhi harapan banyak pihak. Meski begitu, Jokowi mulai mengubah strategi pemerintahannya…

Baca Selengkapnya

Kehilangan Dukungan Setelah Tinggalkan Koalisi Militer Saudi

Presiden Joko Widodo tidak menolak secara terang-terangan ide bergabung dengan koalisi militer 34 negara pimpinan Arab Saudi. Pemerintah kemudian memutuskan untuk mengambil jarak dari koalisi anti-teror tersebut. Pihak keamanan menyampaikan keputusan pemerintah itu kepada publik. Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah tidak berencana bergabung dengan aliansi militer tersebut. Pemerintah lebih mengutamakan pendekatan kekuatan lunak untuk memerangi…

Baca Selengkapnya

Memburuknya Kebebasan Beragama di Tengah Klaim Toleransi

Sejak Pemilu 2014, Jokowi menarik perhatian karena berhasil menembus dominasi elite politik tradisional. Rekam jejak politiknya menunjukkan sikap yang relatif inklusif terhadap kelompok minoritas agama. Saat menjadi Wali Kota Solo, ia memilih politisi Kristen sebagai wakilnya. Ketika memimpin Jakarta, ia kembali menggandeng politikus Kristen keturunan Tionghoa sebagai Wakil Gubernur. Banyak pihak menganggap langkah tersebut tidak…

Baca Selengkapnya

Ancaman Terorisme Uighur Asia Tenggara Kian Mengkhawatirkan

Aksi pemberontakan jihadis semakin meluas. Aparat anti-teror menangkap tersangka asal barat laut China. Penangkapan terjadi setelah penggerebekan rumah di Bekasi minggu lalu. Pada pagi 24 Desember, polisi melakukan penggerebekan. Mereka menemukan alat peledak di mobil. Di rumah itu, polisi juga menemukan miniatur gedung pemerintah serta bahan pembuat bom. Kelompok teroris sedang mempersiapkan Alli, pria 35…

Baca Selengkapnya

Pilihan yang Mengkhawatirkan: Narapidana Tetap di Pulau Penjara

Pulau Buru di kawasan timur Indonesia pernah menjadi lokasi penahanan sekitar 12.000 tahanan politik. Pemerintah pada masa Presiden Soeharto menuduh mereka sebagai simpatisan komunis dan mengirim mereka ke sana untuk kerja paksa sejak akhir 1960-an. Orang-orang kemudian mengenal pulau ini sebagai pulau penjara, karena pihak berwenang menahan mereka tanpa dakwaan. Petugas memaksa mereka bekerja keras…

Baca Selengkapnya

Kedaulatan Indonesia di Papua Masih Dipertanyakan

Pada Maret 2014, Parlemen Eropa meratifikasi Perjanjian Kemitraan dan Kerja Sama Komprehensif Indonesia-Uni Eropa. Perjanjian ini ditandatangani pada 2009. Sebelumnya, 27 negara anggota Uni Eropa telah meratifikasi perjanjian tersebut. PCA menjadi dasar hukum untuk kemitraan dan kerja sama komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa. Setelah PCA berlaku, hubungan kedua pihak lebih terlembaga. Kerja sama mencakup…

Baca Selengkapnya

Jokowi Tinggalkan Pendekatan Multilateral, Risiko Isolasi Mengintai

Sejak mulai menjabat pada Oktober 2014, Presiden Joko Widodo mengembangkan arah baru dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Pemerintahannya menempatkan perlindungan kedaulatan nasional dan penguatan diplomasi ekonomi sebagai prioritas utama. Jokowi mengarahkan kebijakan luar negerinya ke pendekatan yang berbeda secara signifikan dari kebijakan luar negeri pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada masa pemerintahan SBY,…

Baca Selengkapnya

Defisit Ekonomi Mengancam Kinerja Pemerintahan Jokowi

Batas defisit anggaran dalam undang-undang telah menjadi tantangan bagi Presiden Joko Widodo dan berpotensi membuat pelaksanaan agendanya bergantung pada dukungan parlemen yang tidak berada di bawah kendalinya. Di tengah laju pertumbuhan ekonomi yang menyentuh titik terendah dalam enam tahun, nilai tukar yang mendekati level terlemah sejak krisis finansial Asia serta tuntutan investor akan reformasi lanjutan,…

Baca Selengkapnya

Pencabutan Izin Perusahaan Cerminkan Parahnya Kabut Asap

Pemerintah menghukum lebih dari 50 perusahaan karena menyebabkan kabut asap yang melanda Asia Tenggara awal tahun ini. Praktik penebangan dan pembakaran hutan ilegal menyebabkan kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap. Petani dan perusahaan menggunakan api untuk membersihkan lahan perkebunan kelapa sawit dan kayu pulp. Pemerintah mencabut dan membekukan izin perusahaan yang terbukti bertanggung jawab untuk…

Baca Selengkapnya

Warga Terdampak Batubara Tuntut Pemerintah Dahulukan Rakyat

Perwakilan warga terdampak tambang dan PLTU batu bara mendesak Presiden Joko Widodo mengutamakan kesejahteraan rakyat. Mereka menuntut pemerintah menepati janji kampanye dan tidak mendahulukan kepentingan perusahaan maupun investor. Warga yang berkumpul di Bogor mengaku telah merasakan berbagai dampak negatif proyek tersebut. Sebagian daerah bahkan mengalami dampak sebelum pembangunan proyek mulai. Cayadi menegaskan warga menolak mengalami…

Baca Selengkapnya