Sejak mulai menjabat pada Oktober 2014, Presiden Joko Widodo mengembangkan arah baru dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Pemerintahannya menempatkan perlindungan kedaulatan nasional dan penguatan diplomasi ekonomi sebagai prioritas utama. Jokowi mengarahkan kebijakan luar negerinya ke pendekatan yang berbeda secara signifikan dari kebijakan luar negeri pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada masa pemerintahan SBY, kebijakan luar negeri Indonesia bercirikan internasionalisme yang berorientasi keluar. SBY memandang keterlibatan yang bebas dan aktif dalam forum-forum multilateral sebagai cara paling efektif untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Karena itu, Indonesia tetap bersikap independen dalam menyikapi isu global, seperti konflik Suriah dan perubahan iklim. Indonesia juga terus berpartisipasi aktif dalam berbagai forum internasional, termasuk G20, PBB, dan WTO. SBY mendukung peran Indonesia sebagai aktor yang membentuk norma dan rezim di tingkat regional. Pada 2013, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menegaskan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam penyelesaian berbagai masalah internasional.
SBY menempatkan ASEAN sebagai instrumen utama dalam mendorong penyelesaian isu-isu kawasan. Ia juga aktif memajukan demokrasi dan hak asasi manusia di tingkat regional. Selain itu, Indonesia berperan dalam pembentukan AICHR dan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN. Di bawah kepemimpinannya, ASEAN menjadi fondasi utama kebijakan luar negeri Indonesia. SBY juga meyakini bahwa ASEAN harus tetap menjadi pusat integrasi kawasan yang pada akhirnya mengarah pada terbentuknya Komunitas ASEAN. Sejumlah pengamat menilai kebijakan luar negeri Jokowi lebih berorientasi ke dalam dan mencerminkan nasionalisme yang sempit. Pandangan tersebut kontras dengan pendekatan SBY yang menolak nasionalisme sempit dan lebih mengedepankan nasionalisme yang terbuka serta berorientasi ke luar. Memang, Jokowi tidak menunjukkan antusiasme yang sama seperti SBY dalam mendorong Indonesia sebagai pembentuk norma di tingkat regional. Jokowi beberapa kali menyatakan kekecewaannya terhadap kegagalan lembaga multilateral menangani berbagai masalah ekonomi global. Pendekatan diplomasi “seribu kawan, nol musuh” ala SBY juga tidak lagi menjadi prioritas utama.
Fokus Diplomasi
Setelah menghadiri G20, KTT ASEAN, dan APEC pada 2014, Jokowi menegaskan fokus diplomasi yang berorientasi manfaat nasional. Ia bahkan menyatakan bahwa dia tidak akan menjalankan suatu kebijakan jika tidak memberikan keuntungan bagi Indonesia. Pada September 2015, Menlu Retno menegaskan komitmen Indonesia melalui lebih dari 100 pertemuan bilateral. Meski demikian, pidato tersebut tidak membahas ASEAN sebagaimana lazimnya pernyataan resmi sebelumnya. Berkurangnya perhatian terhadap ASEAN juga tampak melalui pernyataan Rizal Sukma. Ia menegaskan bahwa ASEAN tidak lagi menjadi satu-satunya pilar utama kebijakan luar negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia kini menempatkan ASEAN sebagai salah satu pilar kebijakan luar negerinya. Sejumlah pengamat menilai berakhirnya kepemimpinan SBY berpotensi menciptakan kekosongan dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Selama menjabat, SBY berhasil menjaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi tersebut mendukung pelaksanaan kebijakan luar negeri yang lebih aktif dan berpengaruh. Namun, sejumlah persoalan domestik belum memperoleh penanganan yang optimal. Masalah tersebut mencakup infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pemberantasan korupsi.
Fokus Jokowi pada agenda domestik mencerminkan prioritas penyelesaian masalah yang lebih mendesak. Langkah tersebut secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sehingga Jokowi menempatkannya sebagai prioritas penting. Jokowi bukanlah sosok yang mengabaikan kebijakan luar negeri, tetapi ia memiliki pandangan yang berbeda dari SBY mengenai makna kebijakan luar negeri yang konstruktif. Penekanannya pada hubungan bilateral menunjukkan orientasi pemerintahannya terhadap kebijakan luar negeri yang berfokus pada pencapaian hasil konkret. Selain itu, perhatian besar Jokowi terhadap reformasi dalam negeri membuatnya lebih selektif dalam menjalankan kebijakan luar negeri, yakni hanya yang mampu memberikan manfaat nyata bagi agenda domestik serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jokowi menjalankan diplomasi pro-rakyat yang berfokus pada pemenuhan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Jokowi menjadikan kebijakan Poros Maritim Dunia (Global Maritime Fulcrum) sebagai agenda utama politik luar negerinya sekaligus simbol orientasi baru kebijakan Indonesia. Ia merancang kebijakan tersebut untuk mendukung pembangunan infrastruktur berskala besar, memperkuat integrasi ekonomi domestik, dan mendorong pertumbuhan nasional.
Lebih Efektif
Dalam konteks tersebut, Jokowi menilai kerja sama bilateral lebih efektif daripada pendekatan multilateral untuk menarik investasi asing. Melalui strategi itu, ia berupaya memenuhi kebutuhan pendanaan sebesar Rp80 triliun untuk mengembangkan infrastruktur pelabuhan di berbagai wilayah Indonesia. Meskipun alasan yang mendasari perubahan orientasi kebijakan luar negeri Jokowi dapat dipahami, berkurangnya keterlibatan Indonesia dalam ASEAN tetap menimbulkan tantangan serius bagi pencapaian tujuan organisasi tersebut. Salah satu konsekuensi yang mengemuka adalah potensi terganggunya keberhasilan implementasi Komunitas ASEAN yang resmi diluncurkan pada 31 Desember 2015.
Sebagai negara yang selama ini dipandang sebagai pemimpin de facto ASEAN, dengan kontribusi sekitar 40% terhadap populasi dan produk domestik bruto kawasan, Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar. Oleh karena itu, munculnya persepsi bahwa Indonesia mengurangi komitmennya terhadap Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berpotensi memengaruhi kemauan negara-negara anggota lainnya untuk terus berkompromi dan memperdalam proses integrasi regional. Sikap tegas Jokowi dalam menjaga kedaulatan negara, terutama di sektor maritim, berpotensi menimbulkan perpecahan di lingkungan ASEAN. Keputusan Indonesia untuk menenggelamkan 38 kapal asing yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal dan berasal dari negara-negara anggota ASEAN pada bulan Agustus mencerminkan keseriusan pemerintahan Jokowi dalam merealisasikan komitmen yang telah dijanjikan.
Menunjukkan Kesiapan
Di sisi lain, kebijakan tersebut juga menunjukkan kesiapan Indonesia untuk menghadapi potensi friksi diplomatik dengan negara-negara tetangga demi menegakkan kepentingan nasionalnya. Negara-negara anggota ASEAN perlu memanfaatkan komitmen kuat Jokowi dalam memerangi praktik penangkapan ikan ilegal sebagai momentum untuk membangun mekanisme permanen yang mampu menangani berbagai bentuk kejahatan transnasional secara lebih komprehensif. Pembentukan kerangka kerja yang berada di bawah kepemimpinan ASEAN tidak hanya dapat mendorong Indonesia untuk kembali mengukuhkan peran kepemimpinannya dalam kerja sama multilateral, tetapi juga berpotensi menghasilkan solusi yang lebih efisien dan berbiaya rendah dalam menghadapi perlambatan ekonomi yang tengah dialami kawasan.
Dalam konteks MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), Indonesia dan ASEAN perlu menunjukkan komitmen yang kuat untuk melibatkan serta memperkuat kapasitas usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia yang masih rentan terhadap persaingan regional. Kondisi ini muncul karena sebagian UKM Indonesia dinilai belum memiliki tingkat kesiapan yang sebanding dengan pelaku usaha sejenis di Singapura maupun Malaysia. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat pada tingkat akar rumput menjadi langkah yang sangat penting, terutama mengingat orientasi pemerintahan Jokowi yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Upaya tersebut diyakini dapat mendorong kembali komitmen Indonesia dalam mendukung proses integrasi kawasan ASEAN.
