Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak pernah berjanji membayar US$1 miliar kepada Dewan Perdamaian pimpinan Donald Trump. Ia menekankan peran Indonesia sebatas pendukung upaya perdamaian dan menegaskan tidak akan memberikan komitmen finansial tersebut.
Abdullah Ambar bekerja puluhan tahun di kapal penangkap ikan asing. Sepuluh tahun lalu, ia pulang ke kampung halamannya di Lelilef Sawai. Desa ini berada di Pulau Halmahera, Maluku Utara, dan ia berharap dapat menjalani hidup dengan tenang.
Pembatalan dan pengalihan lebih dari 65 penerbangan rute utama Indonesia–Malaysia–China–Taiwan kembali mengganggu wisatawan di Asia. Beberapa maskapai, termasuk Qatar Airways, Batik Air, Malaysia Airlines, menyesuaikan jadwal sehingga banyak penumpang tertahan di pusat transit regional.
Indonesia tengah bersiap menghadapi musim kemarau yang panjang dan sebarannya tidak merata tahun ini. BRIN memperingatkan bahwa fenomena El Nino Godzilla meningkatkan risiko kekeringan di banyak wilayah kepulauan. Dampaknya berlangsung dari April hingga Oktober 2026.
Sejumlah pakar dan pegiat lingkungan mengecam rencana pengembangan proyek perdagangan karbon dan pariwisata. Pihak berwenang merencanakan proyek itu di taman nasional yang menjadi habitat harimau, badak, dan gajah. Mereka khawatir langkah ini mengancam konservasi spesies terancam punah.
Indonesia menghadapi keputusan strategis karena tekanan domestik meningkat untuk mundur dari Dewan Perdamaian AS di tengah eskalasi Iran‑Israel‑AS. Profesor Mahfud MD mengatakan keluar dari Dewan itu mungkin tidak merugikan dan bisa dilakukan jika pemerintah tidak tertekan.
Penandatanganan Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Indonesia dan AS pada Februari 2026 memicu perdebatan luas. Perdebatan terjadi di kalangan pakar hukum, ekonom, dan pembuat kebijakan.
Teknologi mengubah partisipasi ekonomi, distribusi manfaat pertumbuhan, dan ketahanan komunitas terhadap guncangan yang semakin sering. Digitalisasi dan sinergi kebijakan‑pasar mendorong lonjakan inklusi keuangan secara global dalam dekade terakhir. Awal 2010-an, sekitar separuh orang dewasa memiliki akses layanan keuangan formal; kini akses itu umum di banyak negara.
Selama lebih dari dua dekade, kebijakan fiskal berperan sebagai penopang stabilitas makroekonomi. Peringkat kedaulatan, yang menilai kemampuan dan komitmen pemerintah membayar utang tepat waktu, terus membaik sejak krisis 1990-an. Indonesia meraih status layak investasi pada 2011.
Menko Perekonomian pada Jumat (13 Maret) menyatakan pemerintah mungkin akan mengenakan pajak tambahan pada komoditas tertentu, seperti minyak sawit. Pemerintah mempertimbangkan langkah ini jika kenaikan harga minyak dunia menekan anggaran negara.
