Apa pun hasil pemilihan presiden tahun ini, Basuki Tjahaja Purnama akan tetap menyambutnya dengan gembira setelah resmi menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Selama berlangsungnya proses pemilihan, Ahok mempertahankan relasi dengan kedua kandidat presiden. Hubungannya dengan Prabowo Subianto terjalin melalui partai politik, sementara kedekatannya dengan Joko Widodo terbentuk ketika keduanya memimpin Jakarta. Ahok tidak menutupi aspirasinya untuk mengambil alih jabatan gubernur dari Jokowi atau menjadi pendamping Prabowo dalam kontestasi presiden. Ia bahkan pernah membuka kemungkinan untuk menjadi pesaing Jokowi pada pemilihan presiden lima tahun kemudian. Dengan terpilihnya Jokowi sebagai presiden, Ahok memperoleh posisi sebagai Gubernur Jakarta sekaligus tetap memiliki akses personal yang dekat dengan kepala negara yang baru.
Meski menyampaikan ambisinya secara terbuka, Ahok juga menunjukkan keteguhan dalam mempertahankan prinsipnya. Menjelang pelantikannya sebagai gubernur, ia memilih keluar dari partai untuk menunjukkan penolakannya terhadap rancangan undang-undang yang banyak pihak nilai dapat mengancam demokrasi. Ia juga mengambil langkah yang lebih tegas dalam menghadapi intoleransi beragama daripada langkah yang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ambil selama sepuluh tahun menjabat. Ahok keluar dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) setelah partai pimpinan Prabowo tersebut mendorong penghapusan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung menjelang pergantian pemerintahan. Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, kelompok oposisi Jokowi di parlemen, mendukung upaya tersebut. Meskipun sistem pemilihan langsung turut membuka jalan bagi karier politiknya, Ahok tetap menolak rancangan undang-undang itu karena berpegang pada prinsipnya. Ia secara terbuka menyebut aturan ini berpotensi membuka ruang bagi korupsi dan melemahkan demokrasi. Menurutnya, pihak-pihak yang mengusulkan rancangan undang-undang tersebut tidak mengutamakan kepentingan rakyat maupun konstituen, tetapi lebih mementingkan kepentingan pribadi.
Memutuskan Mundur
Sebagai bentuk konsistensi terhadap penolakannya atas kebijakan partai, Ahok memutuskan mundur dari Gerindra tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Prabowo. Ia kemudian meminta maaf karena sejumlah pihak menilai tata cara pengunduran dirinya kurang santun. Ahok menjelaskan bahwa ia telah membicarakan keputusan tersebut secara mendalam dengan Hashim Djojohadikusumo, adik sekaligus pendukung finansial Prabowo. Kabarnya, sikap Ahok tidak hanya membuat Prabowo merasa kurang berkenan. Gaya komunikasinya yang lugas juga memunculkan beragam tanggapan di Jakarta karena berbeda dari gaya para pemimpin terdahulu yang lebih berhati-hati dalam menghadapi konflik. Sebagian pihak mengaitkan perbedaan tersebut dengan latar budaya Ahok dan komposisi elite politik Indonesia. Masyarakat pun memberikan penilaian yang berbeda. Sebagian menganggap kelugasannya mencerminkan kesombongan atau ketidaksantunan, sedangkan sebagian lainnya menilai sikap tersebut sebagai bentuk ketegasan yang layak mendapat dukungan.
Jokowi membangun kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan blusukan ke pasar dan kawasan permukiman selama menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Ahok, yang saat itu menjadi wakilnya, menerapkan gaya pengawasan yang berbeda dengan melakukan kunjungan mendadak ke sejumlah kantor pemerintahan. Dalam kunjungan tersebut, ia tidak segan menegur pegawai yang terlambat, tidak disiplin atau menunjukkan kekurangan dalam bekerja. Rekaman teguran Ahok kemudian tersebar luas melalui YouTube dan memperoleh respons positif dari sebagian warganet, terutama mereka yang menginginkan tindakan lebih tegas terhadap aparatur berkinerja buruk.
Kecaman Tegas
FPI menjadi pihak terbaru yang menerima kecaman tegas dari Ahok. Kelompok tersebut telah lama menjadi sorotan karena pendekatannya yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi, sikapnya terhadap penganut agama minoritas dan sejumlah tindakan anggotanya yang diduga melanggar hukum. Meskipun menghadapi penolakan dari sebagian masyarakat Indonesia, FPI relatif leluasa menjalankan aktivitasnya selama sebagian besar masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Situasi tersebut memunculkan spekulasi di ruang publik mengenai kemungkinan adanya relasi politik yang mendukung keberlangsungan organisasi ini. Baru-baru ini, kelompok tersebut semakin aktif menentang rencana Ahok menjadi gubernur. Mereka menilai Ahok tidak layak memimpin Jakarta karena beragama Kristen, sementara mayoritas penduduk ibu kota beragama Islam. Menanggapi penolakan ini, Ahok secara tegas menyerukan pembubaran FPI.
“Mereka justru mempermalukan agama sendiri. Organisasi ini tidak seharusnya ada. Saya sudah mengajukan rekomendasi untuk melarang FPI karena tindakannya bertentangan dengan konstitusi,” kata Ahok kepada media menjelang pelantikannya bulan lalu. Ahok merupakan bagian dari generasi baru politisi Jakarta yang mengedepankan transparansi dan pemerintahan yang bersih. Karena menduduki jabatan gubernur sebagai konsekuensi dari perubahan situasi politik, ia menghadapi tantangan besar untuk membuktikan kapasitasnya kepada masyarakat yang sebelumnya memilih Jokowi, sosok yang dikenal santun, sebagai pemimpin Jakarta. Selain harus menangani kesenjangan ekonomi yang tajam, keterbatasan infrastruktur, persoalan lingkungan dan besarnya jumlah penduduk wilayah metropolitan, Ahok juga perlu memperlihatkan visi serta prinsip politiknya kepada masyarakat Indonesia apabila ingin maju sebagai calon presiden pada 2019.
