Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) adalah koalisi organisasi HAM yang menuntut keadilan atas pembunuhan Munir. KASUM sedang mempersiapkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo terkait pembebasan Pollycarpus Budihari Prijanto. Juru bicara KASUM Choirul Anam mengatakan gugatan itu menyorot dugaan ketidakadilan dalam pembebasan bersyarat. Kementerian Hukum dan HAM bersama Menteri Yasonna H. Laoly memberikan pembebasan itu. Choirul mengatakan Jokowi berulang kali berjanji menuntaskan kasus Munir saat berkampanye. Namun kenyataannya pihak berwenang membebaskan pelaku pembunuhan Munir setelah Jokowi menjabat. Choirul menilai Jokowi seharusnya meninjau kasus itu segera setelah resmi menjabat. Ia mencontohkan tindakan cepat Jokowi menerbitkan kartu layanan kesehatan dan pendidikan. Namun menurut Choirul, Jokowi tidak mengambil langkah serupa untuk kasus Munir.
Lapas Sukamiskin membebaskan Pollycarpus setelah ia menerima banyak remisi sejak Juni 2008; ia menerima 11 kali pengurangan masa tahanan dengan total 42 bulan. Mahkamah Agung menaikkan hukuman Pollycarpus menjadi 20 tahun pada 2008 setelah menolak peninjauan kembali; pada 2013 Mahkamah Agung kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 14 tahun. Choirul menyatakan bahwa dugaan keterlibatan mantan Kepala BIN AM Hendropriyono — yang sempat bergabung dalam tim kampanye Jokowi — membuat Jokowi enggan meninjau kembali kasus ini seperti yang dia janjikan. Beberapa pihak menuduh Hendropriyono, penasihat utama Jokowi, sebagai otak di balik pembunuhan Munir, namun hingga kini belum muncul bukti yang menguatkan tuduhan itu. Karena itu, KASUM mendesak Polri untuk membuka penyelidikan dan menindaklanjuti setiap petunjuk yang bisa mengungkap kasus ini. Secara terpisah, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto membela langkah Yasonna yang membebaskan Pollycarpus.
Menghormati Komitmen
Andi memberikan jaminan bahwa Jokowi akan tetap menghormati komitmennya sebelumnya untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, termasuk menemukan dalang di balik pembunuhan Munir. Ia menegaskan komitmen ini tetap kuat dan mengatakan akan segera mengadakan pertemuan antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung serta Menko Polhukam untuk membahas langkah penyelidikan terkait pelanggaran HAM.
Andi menyatakan bahwa rekomendasi dari para aktivis dan Komnas HAM telah disampaikan kepada ketiga menteri terkait. Walau menyatakan bersedia ikut dialog, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno meminta semua pihak untuk memandang ke depan. Ia menegaskan agar tidak mundur dan menekankan bahwa negara harus membangun masa depan yang sejahtera, bukan sekadar saling menunjuk kesalahan.
