Presiden baru Joko Widodo dan Presiden AS Barack Obama bertemu beberapa kali di forum internasional. Pertemuan itu berlangsung di KTT APEC di China, KTT Asia Timur di Myanmar, dan KTT G20 di Australia. Keduanya tampak memanfaatkan pertemuan puncak sebagai jeda dari urusan politik domestik. Jokowi kembali ke parlemen yang koalisi oposisi kuasai. Sementara itu Obama harus berhadapan dengan Kongres yang Partai Republik kuasai. Kondisi itu mengikuti kekalahan telak Partai Demokrat pada pemilu paruh waktu. Namun ada perbedaan krusial: Obama sudah di penghujung masa jabatan dua periodenya, sedangkan Jokowi baru memulai masa jabatannya. Indonesia kemungkinan besar tidak akan mengalami kebuntuan politik seperti di Amerika Serikat. Konfrontasi berkepanjangan antara legislatif dan eksekutif tampaknya tidak akan terjadi. Pemerintah kemungkinan besar akan menghindari kebuntuan kebijakan yang parah. Dalam beberapa tahun ke depan, presiden akan meningkatkan kekuasaan dan efektivitasnya secara bertahap daripada legislatif.
Kecerdasan politik Jokowi mendorong kenaikan kekuasaan presiden, dan Konstitusi 1945 yang telah mengalami amandemen empat kali juga mendukungnya. Para aktor politik belum menguji batas kekuasaan konstitusional antara presiden dan legislatif. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi parlemen ruang lebih besar meski koalisinya memegang mayoritas kursi. Keengganannya memimpin lebih memengaruhi keputusan itu daripada ketentuan konstitusi. Kepresidenan Jokowi kemungkinan akan berbeda dari SBY; meski berwibawa dan tidak konfrontatif, Jokowi menunjukkan ketegasan dan kesiapan memakai kekuasaan eksekutif. Pemangkasan subsidi bahan bakar dan kenaikan harga domestik sekitar 30% menjadi contoh awal kebijakan tegasnya. Meski tidak populer, langkah ini membantu mengurangi defisit fiskal dan memperbaiki neraca pembayaran, memulihkan stabilitas makroekonomi, meningkatkan kepercayaan investor, serta membebaskan sumber daya untuk proyek infrastruktur dan program perlindungan sosial. Sebelum menaikkan harga bahan bakar, Jokowi juga menerbitkan kartu pintar untuk keluarga termiskin di seluruh negeri guna melindunginya, mempermudah akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta memungkinkan transfer tunai tanpa syarat.
Ketegasan Jokowi
Dalam kejadian yang kurang terekspos, Jokowi memperlihatkan ketegasan saat memanggil kepala daerah dan memperingatkan akan memangkas transfer anggaran jika pelayanan publik tidak efektif; sebagai mantan pejabat daerah, ia jelas paham cara dan tempat memberi tekanan serta siap memakai seluruh pengaruhnya untuk mencapai tujuan. Langkah awal ini menegaskan besarnya wewenang eksekutif untuk menegakkan peraturan yang ada; Indonesia sebenarnya tidak memerlukan undang‑undang baru, melainkan prioritas pada penerapan hukum yang sudah ada. Banyak aturan memiliki cakupan dan bahasa yang luas, sehingga pemerintah dapat mengubah dampaknya dengan mengubah cara penerapan. Jokowi berhasil sebagai pemimpin daerah karena ia mampu meningkatkan pelayanan publik tanpa mengesahkan undang‑undang baru.
Wewenang parlemen terbatas: meskipun parlemen dapat membuat undang‑undang, ia harus memperoleh persetujuan presiden menurut Pasal 20 Ayat 2. Presiden dapat memveto secara efektif dengan menahan persetujuan sebelum rancangan diajukan untuk pemungutan suara. Jika salah satu pihak menahan persetujuan, parlemen tidak dapat mengajukan rancangan itu lagi sampai sidang berikutnya. Selain itu, parlemen tak dapat mengesahkan undang‑undang tanpa kuorum minimal 50% faksi politik, dan karena faksi terbagi rata antara koalisi penguasa dan oposisi, kedua pihak harus bekerja sama agar legislasi berhasil. Parlemen wajib mengesahkan setidaknya satu undang‑undang tiap tahun, yakni anggaran. Namun jika presiden dan parlemen gagal bersepakat, anggaran tahun sebelumnya otomatis diberlakukan. Mekanisme ini membuat terhindar dari penutupan pemerintahan seperti yang sering terjadi di AS ketika kongres memainkan politik anggaran.
Meskipun memiliki kekuasaan konstitusional yang besar, Jokowi hampir pasti akan berusaha merangkul lawan di parlemen daripada mengandalkan otoritasnya. Rekam jejaknya menunjukkan keyakinan pada solusi saling menguntungkan; saat menjadi Wali Kota Solo ia meraih dukungan luas, terpilih kembali dengan 90% suara, lalu menjalin kemitraan dengan masyarakat sipil dan sektor swasta untuk mengatasi tantangan pembangunan. Jokowi kemungkinan akan memanfaatkan popularitasnya sekitar 75% untuk memecah kesatuan koalisi oposisi di parlemen; PPP sudah beralih mendukung koalisi Jokowi, dan partai lain mungkin akan menyusul.
Kekompakan Oposisi
Jika tidak demikian, koalisi oposisi—yang termasuk Prabowo Subianto, mantan calon presiden yang kalah—tidak dipersatukan oleh ideologi yang sama, sehingga kecil kemungkinan mereka tetap kompak pada semua isu; kesolidan ini akan segera diuji dalam pemungutan suara mendatang untuk mengesahkan atau membatalkan peraturan presiden keluaran SBY yang mencegah parlemen mengakhiri pemilihan langsung bagi pemerintahan daerah. Niat koalisi mayoritas Prabowo untuk menantang koalisi minoritas presiden di parlemen tampak melemah. Baru-baru ini mereka sepakat membagi 21 dari 64 jabatan pimpinan dan merevisi Undang‑Undang MD3 yang mereka bantu sahkan di parlemen yang masa jabatannya berakhir pada Juli. Undang‑undang ini mengubah tata kerja internal parlemen sehingga menguntungkan koalisi Prabowo dan memberi perlindungan kepada anggota parlemen dari penyelidikan korupsi.
Walau posisi politik Jokowi tampak menguat, ia tetap rentan; tantangan politik dan ekonomi yang besar menuntut kehati‑hatian karena satu langkah keliru bisa berakibat serius. Kelemahan utamanya mungkin berasal dari partainya sendiri, PDI‑P: Megawati Soekarnoputri—pemimpin partai sekaligus mentornya—cenderung meremehkan lawan dan menolak bertemu beberapa tokoh, bersikap tertutup dan kurang komunikatif, berbeda dengan Jokowi yang lebih terbuka dan ramah. Lingkaran dalam Megawati berupaya menahan lonjakan popularitas Jokowi di kalangan kader PDI‑P karena dianggap mengancam posisinya.
Keterlibatan Megawati
Masih terlalu dini untuk menilai sejauh mana pengaruhnya dalam pemerintahan baru. Beberapa penunjukan kabinet mencerminkan keterlibatan Megawati, termasuk posisi Menteri Pertahanan dan penunjukan putrinya; secara keseluruhan kabinet tersebut diterima dengan baik.
Jokowi perlu melepaskan diri dari bayang‑bayang Megawati dan menerapkan versi solusi praktisnya sendiri untuk menangani berbagai tantangan. Dengan demikian ia akan menyadari bahwa jabatan presiden memberinya wewenang untuk mencapai banyak tujuan. Meski koalisi oposisi mayoritas di parlemen tampak menjadi hambatan, presiden didukung oleh konstitusi dan tingkat popularitas yang sangat tinggi. Banyak yang membandingkan lonjakan politik Jokowi dengan Obama; namun berbeda dengan penurunan politik yang diperkirakan akan terjadi di AS dalam dua tahun ke depan, di Indonesia kemungkinan kekuasaan presiden justru akan meningkat.
