Pemerintah menyatakan keprihatinan atas dukungan Vanuatu terhadap konferensi mengenai Papua Barat yang berlangsung di Port Vila pekan ini.
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra menyampaikan keprihatinan mendalam kepada Kementerian Luar Negeri Vanuatu di Port Vila. Pesan itu menyoroti rencana penyelenggaraan konferensi mengenai Papua yang akan berlangsung awal Desember 2014.
Pihak penyelenggara menilai konferensi ini hanya wadah bagi individu atau kelompok dengan kepentingan politik. Konferensi tersebut tidak merepresentasikan kehendak mayoritas masyarakat Papua. Masyarakat Papua kini berfokus pada percepatan pembangunan di provinsi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kedutaan Besar Indonesia menegaskan bahwa segala bentuk dukungan terhadap konferensi tersebut berpotensi berdampak pada hubungan bilateral Indonesia–Vanuatu. Pemerintah Republik Vanuatu menyikapi isu ini secara serius.
Banyak kalangan pemerintahan menafsirkan pesan itu sebagai tekanan terhadap Vanuatu. Tekanan tersebut terkait komitmen mendukung perjuangan kemerdekaan Papua Barat.
Ribuan warga dari wilayah Efate akan berpartisipasi dalam pawai di Port Vila hari ini, lalu membuka konferensi di Taman Saralana.
Sebagian besar dari sekitar seratus peserta mancanegara konferensi tersebut telah tiba di Port Vila.
Pemerintah Vanuatu mengajukan diri sebagai tuan rumah konferensi atas nama Melanesian Spearhead Group. Konferensi itu bertujuan menyatukan berbagai faksi dalam gerakan kemerdekaan Papua Barat. Forum ini menyepakati dasar pengajuan keanggotaan penuh Papua Barat, yang akan menjadi pembahasan dalam KTT Pemimpin MSG mendatang.
Para pemimpin KTT di Kaledonia Baru tahun lalu menolak permohonan awal. Penolakan terjadi karena permintaan dianggap belum mencerminkan aspirasi mayoritas kelompok dalam gerakan kemerdekaan Papua Barat.
Banyak pihak meyakini keanggotaan dalam MSG akan memperkuat posisi Papua Barat untuk menyuarakan aspirasinya di tingkat internasional.
Anggota kelompok subregional Melanesian Spearhead Group meliputi Papua Nugini, Fiji, dan Kepulauan Solomon. Selain itu, anggota lainnya adalah Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis dari Kaledonia Baru serta Vanuatu.
