Laporan terbaru WHO dan Grup Bank Dunia tentang UHC menyebut Indonesia mencatat kemajuan konsisten. Kemajuan itu memperluas akses layanan kesehatan tanpa membebani masyarakat secara finansial.
“Kemajuan menuju cakupan kesehatan universal memang menggembirakan, tetapi kita tidak boleh melupakan mereka yang masih tertinggal,” ujar Dr. N. Paranietharan, perwakilan WHO. “Hari Cakupan Kesehatan Universal mengingatkan kita berinvestasi pada layanan primer dan memperkuat tenaga kesehatan. Kita juga harus memastikan tidak ada orang mengalami kesulitan finansial karena biaya berobat. WHO siap mendukung upaya menutup kesenjangan tersebut dan membangun masa depan yang lebih sehat bagi semua.”
Temuan terbaru menunjukkan Indeks Cakupan Layanan Kesehatan Universal berada di angka 67, seiring perluasan akses dan pembaruan pengukuran. Para peneliti memperbarui metodologi untuk menghasilkan gambaran sistem kesehatan yang lebih jelas dan akurat, sehingga pemantauan capaian dan kebutuhan meningkat. Dengan pendekatan baru, skor menjadi 66 pada 2021 dan 67 pada 2023, menandakan peningkatan tipis.
Capaian tidak Merata
Di berbagai aspek kesehatan, capaian masih tidak merata. Layanan kesehatan ibu dan anak tergolong kuat, tetapi celah dalam layanan keluarga berencana masih terlihat. Indonesia mencapai kinerja terbaik dalam pengendalian penyakit menular, tetapi masih mencatat cakupan layanan HIV yang jauh lebih rendah dibanding penyakit menular lainnya. Indonesia masih rendah mendeteksi dan mengobati penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes, sehingga tantangan terbesar muncul di area ini. Pemerintah perlu membenahi pemerataan tenaga kesehatan karena banyak komunitas, terutama di pedesaan, masih kekurangan tenaga untuk memenuhi kebutuhan layanan.
Perlindungan finansial merupakan komponen kunci dalam UHC. Dengan metode pengukuran baru, proporsi penduduk yang menanggung pengeluaran kesehatan pribadi tinggi tercatat hampir turun setengahnya sejak 2001. Meski demikian, risiko finansial masih besar, karena sekitar 26,6% penduduk tetap mengalami kesulitan keuangan akibat biaya kesehatan. Kelompok termiskin masih paling terdampak; hampir sembilan dari 10 rumah tangga berpendapatan rendah masih menghadapi tekanan finansial dari pengeluaran kesehatan. Rumah tangga di wilayah pedesaan, serta keluarga yang memiliki anak atau anggota lansia, termasuk yang paling rentan. Pola ini menunjukkan bukan hanya persoalan kemampuan membayar, tetapi juga hambatan akses layanan yang masih bertahan, bahkan bagi mereka yang sudah memiliki asuransi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia menempuh langkah-langkah nyata. Dengan dukungan WHO, Kementerian Kesehatan tengah memperkuat cara mengumpulkan dan memanfaatkan data kesehatan, serta menggandeng berbagai mitra agar reformasi tepat menyasar kelompok yang paling membutuhkan. Inisiatif terbaru mencakup lokakarya peningkatan kualitas data dan rencana pemantauan cakupan layanan hingga tingkat daerah, sehingga provinsi dan kabupaten dapat menyalurkan dukungan secara lebih terarah sesuai kebutuhan di lapangan.
Perjalanan menuju cakupan kesehatan universal memerlukan investasi yang tepat sasaran dan kemitraan yang kuat. Dengan memprioritaskan kelompok paling rentan serta memperkuat ketahanan sistem kesehatan, kita dapat memastikan semua orang memperoleh layanan yang dibutuhkan, di mana pun mereka berada.
