Sepanjang 2025, pemerintah, WHO, dan mitra memperkuat kapasitas nasional dan lokal untuk membangun sistem sanitasi tangguh terhadap perubahan iklim. Langkah ini melindungi kesehatan dan membantu masyarakat beradaptasi dengan lingkungan yang berubah.
Sanitasi yang buruk masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan dan lingkungan, memengaruhi jutaan orang. Lebih dari 30 juta belum memiliki akses sanitasi aman; pada 2024 hanya 10,2% rumah tangga memakai toilet yang memisahkan limbah. Banjir, kekeringan, dan kenaikan muka laut membebani sistem sanitasi serta pengelolaan limbah informal, memperparah dampak kesehatan iklim.
Guna mengatasi tantangan tersebut, pemerintah bersama WHO melaksanakan Perencanaan Sanitasi Aman (SSP). Pendekatan SSP mencakup seluruh rantai sanitasi, dari toilet hingga pengolahan, pemanfaatan kembali, atau pembuangan aman limbah dan lumpur. Tujuannya mengurangi risiko kesehatan akibat penyakit dan polusi serta membantu masyarakat beradaptasi terhadap tantangan iklim.
Di pelatihan SSP Yogyakarta Juni 2025, peserta mengidentifikasi risiko utama dari studi kasus Bantul, Sleman, dan Surakarta. Risiko termasuk pembuangan lumpur tinja tanpa pengolahan, luapan air limbah karena pipa tersumbat, dan kurangnya APD pekerja. Mereka mengusulkan solusi terfokus seperti membangun atau memperbaiki tangki septik dan sistem drainase. Juga menetapkan prosedur penanganan limbah yang jelas dan memberikan edukasi sanitasi kepada masyarakat. Mereka merencanakan langkah antisipatif menghadapi hujan lebat dan banjir untuk mencegah luapan limbah.
“Pelatihan ini memperlihatkan kepada kami bahwa dampak perubahan iklim memperumit masalah sanitasi,” kata Laisa Wahanudin, Koordinator Sanitasi Bappenas. Ia menambahkan bahwa SPP menyediakan alat yang konkret dan praktis untuk dijadikan acuan saat menyusun perencanaan dan penganggaran di tingkat nasional.
Kunjungan Lapangan
Kunjungan lapangan ke fasilitas pengolahan lumpur dan air limbah memungkinkan peserta menerapkan pendekatan berbasis risiko secara langsung, mengamati bagaimana kebijakan dan tindakan dapat mengurangi paparan terhadap limbah yang belum diolah serta membangun sistem yang lebih aman dan tahan terhadap perubahan iklim.
“Dengan meningkatnya ancaman iklim, kami bertekad memperkuat sistem sanitasi yang melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Sukamto, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik Provinsi DIY. “Sanitasi bukan sekadar soal toilet dan pipa; ia mencerminkan nilai yang kita pegang dan gambaran masa depan yang kita inginkan. Kebersihan merupakan bagian dari budaya kita dan berperan menjaga lingkungan tetap sehat.”
Dengan disusunnya pedoman nasional baru, SSP kini menjadi komponen penting dalam kerangka perencanaan iklim dan kesehatan. Sejumlah kementerian dan pemerintah kabupaten berkomitmen memasukkan SSP ke dalam strategi sanitasi daerah dan proses penganggaran lokal. WHO mendukung tahap selanjutnya dengan membantu menyusun pedoman SSP yang tangguh terhadap perubahan iklim serta membangun pusat pembelajaran daring untuk memperluas akses ke alat dan pelatihan lintas sektor.
Dr Lubna Bhatti menyatakan bahwa kerangka SSP baru memperlihatkan keterkaitan antara aksi iklim dan keamanan sanitasi; dengan mengelola risiko di seluruh rantai sanitasi, kita melindungi manusia sekaligus lingkungan.
Berkat kepemimpinan berkelanjutan pemerintah dan dukungan WHO beserta mitra, SSP beralih dari fase pelatihan ke fase transformasi, membantu pemerintah daerah mengubah layanan sanitasi menjadi pendorong kesetaraan kesehatan, ketahanan dan aksi iklim untuk beberapa dekade ke depan.
