Yakobus Mebri berdiri di hadapan teman sekelasnya di pusat pelatihan Jawa Barat. Dengan suara keras ia bertanya apakah mereka bersemangat membela negara.
Para rekrutan serentak meneriakkan “Siap!” sambil menampilkan gerakan yang menyerupai tarian perang.
Mayor Jenderal Hartind Asrin, sang instruktur, lalu menyuruh mereka duduk karena kelas Bela Negara akan segera berjalan.
Dia mengatakan kita harus waspada terhadap potensi ancaman sejak dini, sementara para siswa mencatat dengan tekun.
Pusat pelatihan besar di Bogor menjadi pusat inisiatif Kementerian Pertahanan dan militer. Tujuannya melawan ancaman yang mereka sebut komunisme, narkoba, dan homoseksualitas.
Pejabat mengatakan konsep bela negara sudah ada sebelum kemerdekaan 1945. Kini mereka menilai perlu memperkuat perlindungan terhadap pengaruh yang menyimpang dari prinsip dan norma negara.
Dalam beberapa bulan terakhir, gerakan ini menguat, sebagian sebagai respons atas dukungan Presiden Joko Widodo untuk menyelidiki pembersihan anti-komunis 1965.
Para sejarawan memperkirakan sedikitnya 500.000 orang tewas dalam kekerasan yang menyusul pembunuhan enam jenderal. Anggota komunis melakukan pembunuhan itu dalam upaya kudeta terhadap Presiden Soekarno.
Pemerintah sebelumnya enggan meminta maaf atau mengakui besarnya korban, dan langkah Jokowi memicu kemarahan banyak pejabat militer.
Mereka Pantas Mati
Pekan lalu Menteri Pertahanan purnawirawan Jenderal Ryamizard Ryacudu membandingkan pembantaian setengah abad lalu dengan pemboman atom Hiroshima 1945. Pernyataan itu muncul setelah ia mengatakan komunis mungkin kini mencari pembalasan.
Dia menyatakan peristiwa itu sebagai pemberontakan dan menilai pelakunya layak mendapat hukuman mati. Ia menyampaikan pernyataan itu di konferensi pensiunan perwira dan kelompok nasionalis. Beberapa peserta menuduhnya antek PKI dan mengusir seorang reporter, kata reporter tersebut.
Lebih dari 2.000 anggota Bela Negara dan kelompok Islam berunjuk rasa dari sebuah masjid ke istana pada Jumat, memprotes yang mereka sebut kebangkitan komunisme dan membakar bendera palu arit di jalan.
Banyak peserta pawai menyatakan kekhawatiran tentang kebangkitan PKI, yang dulu termasuk salah satu partai komunis terbesar dunia sebelum pemerintah larang pada 1966.
Ilyas, 40 tahun, mengatakan ia tak pernah bertemu seorang komunis; namun ia melihat tanda-tanda kebangkitannya: “Banyak ciri komunisme muncul kembali dalam budaya, pakaian dan bidang lain,” katanya.
Pemerintahan otoriter Jenderal Soeharto, yang menggantikan Soekarno, membubarkan PKI dan melarang simbol-simbol sayap kiri.
Para pengkritik menilai bahwa melonjaknya ketakutan terhadap komunisme akhir-akhir ini—bersama serangan terhadap kaum gay dan pengaruh asing lainnya—adalah upaya militer untuk kembali memmiliterisasi masyarakat setelah kehilangan pengaruh dalam urusan sipil dan politik sejak jatuhnya Soeharto pada 1998.
Berlari, Bernyanyi dan Ceramah
Mayor Jenderal Asrin dari Bela Negara menyatakan program ini penting untuk memperkuat semangat nasionalisme dan menyebut sekitar 1,8 juta orang telah mendaftar.
Asrin mengatakan pejabat menargetkan hampir 900 pusat pelatihan di seluruh negeri pada awal 2018; pemerintah menyediakan kurikulum dan pendanaan, dan pelatih berasal dari militer atau kepolisian.
Di pusat pelatihan, kegiatan dimulai pukul 05.00 dengan lari pagi, nyanyian dan baris-berbaris, lalu dilanjutkan dengan kuliah dan sesi praktik. Pejabat menegaskan tujuannya untuk membentuk warga negara yang lebih baik, bukan tentara, meskipun beberapa peserta tampak belajar merakit senjata.
Menurut Gianto, salah satu dari 10 pelatih yang mengajar keterampilan kepemimpinan, semangat Bela Negara bisa diwujudkan dalam berbagai cara, misalnya dengan melaporkan perilaku buruk rekan kepada pihak berwenang.
Gianto menyatakan ia berupaya menanamkan sikap “satu untuk semua, semua untuk satu” pada para peserta, dan memberi contoh nyata dengan menghukum seluruh kelompok atas kesalahan satu individu.
Analis politik Djayadi Hanan mengatakan program ini dimulai karena pihak berwenang khawatir terhadap beberapa tren sosial yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai nasionalisme.
Dia mengatakan program ini menjadi kontroversial karena keterlibatan militer dan Kementerian Pertahanan, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa ini merupakan bentuk militerisasi.
Bagi Yakobus, seorang peserta Bela Negara, program ini akan menanamkan kecintaan pada tanah air pada masyarakat sejak usia dini.
Dia mengatakan kursus ini membentuk karakter dan kepribadiannya, menjadikannya sosok yang kuat, teguh, jujur dan selalu siap melaksanakan perintah atasan.
