Menteri Luar Negeri Sugiono yakin Dewan Perdamaian inisiatif Presiden AS Donald Trump tidak akan menyingkirkan peran PBB. Ia menilai dewan itu tak akan menggantikan PBB dalam pemulihan dan pembangunan perdamaian di Gaza.
Ilham Mualif, pengusaha di bidang logistik, tengah mengalami sejumlah perubahan signifikan dalam usahanya.
Pada Kamis, pemerintah menegaskan kepala negara AS memimpin dewan perdamaian sementara yang tidak memungut biaya keanggotaan, sementara laporan menyebut negara harus membayar $1 miliar untuk keanggotaan permanen di klub global itu.
Babcock International Group menandatangani kontrak pertama dalam Program Kemitraan Maritim senilai £4 miliar dengan Indonesia. Kontrak itu mencakup penjualan dua lisensi fregat Arrowhead 140 yang akan dikirim dalam beberapa bulan.
Dalam lawatan kerjanya ke Inggris, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan PM Keir Starmer pada Selasa (20 Januari). Pertemuan ini bertujuan memperkuat hubungan dan kemitraan strategis Indonesia–Inggris.
Menanggapi banjir dan longsor akhir 2025, Kementerian Lingkungan Hidup mengambil langkah hukum terhadap enam perusahaan. Kementerian menuntut ganti rugi lingkungan sebesar Rp4,8 triliun.
Pada Minggu, pihak berwenang mengumumkan bahwa mereka telah menemukan puing pesawat pengawasan perikanan yang hilang. Tim menemukan puing itu di lereng gunung yang berselimut kabut di Sulawesi Selatan. Tim penyelamat menemukan satu dari 10 orang di dalam pesawat tewas.
Pihak berwenang melaporkan bahwa pesawat ATR 42-512 milik Indonesia Air Transport (I8) jatuh di kawasan pegunungan di Sulawesi.
Pemerintah mengajukan beberapa gugatan hukum menuntut ganti rugi lebih dari $200 juta dari enam perusahaan. Pemerintah mengajukan gugatan setelah banjir dahsyat melanda Sumatra dan menewaskan lebih dari 1.000 orang tahun lalu. Para aktivis lingkungan mengkritik langkah-langkah pemerintah sebagai tidak memadai.
Satuan tugas kehutanan yang mendapat dukungan militer mengancam akan menuntut puluhan perusahaan perkebunan dan tambang. Satuan tugas menargetkan perusahaan yang menolak membayar denda besar atas operasi mereka di kawasan hutan yang ilegal.