Pada Kamis, Presiden Joko Widodo mengunjungi Kepulauan Natuna. Ia menggelar rapat kabinet terbatas di kapal perang angkatan laut. Kapal itu beberapa hari sebelumnya bertabrakan dengan kapal nelayan China.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan kepada wartawan pada Rabu bahwa Natuna merupakan bagian dari kedaulatan dan keputusan ini final.
Pramono mendampingi Jokowi berangkat ke Natuna bersama Menko Polhukam, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Panglima TNI, dan pejabat lainnya.
Pemerintah melaporkan KRI Imam Bonjol menembakkan tembakan peringatan Jumat lalu. Angkatan Laut menamai kapal itu untuk menghormati pahlawan nasional yang melawan Belanda atas dasar agama. Angkatan Laut menembakkan tembakan peringatan setelah menduga kapal pukat China menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna. Pihak berwenang melaporkan tidak ada korban luka. China, sebaliknya, menuduh angkatan laut Indonesia menembak kapal-kapal penangkap ikannya dan melukai seorang awak.
Kapal perang Indonesia menahan sebuah kapal nelayan China beserta tujuh awaknya; Jokowi dijadwalkan meninjau kapal yang disita Kamis. Ini merupakan konfrontasi laut ketiga antara kedua negara, setelah bentrokan pada 19 Maret dan 27 Mei.
Pertahankan NKRI
Pramono memposting foto Jokowi di Natuna serta foto catatan tangan sang presiden pada buku tamu kapal perang ini, yang tertulis “Jaga.. pertahankan NKRI.”
Dalam pernyataan pada hari Minggu, Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa perairan Natuna bukan sekadar wilayah penangkapan ikan bagi nelayan China seperti sebelumnya; untuk pertama kalinya China menyebut kawasan ini sebagai area di mana China dan Indonesia memiliki klaim hak dan kepentingan maritim yang saling tumpang tindih.
Hasjim Djalal, diplomat senior dan pakar hukum laut internasional yang baru ditunjuk pemerintah pekan ini untuk memimpin tim khusus menanggulangi penangkapan ikan ilegal China, mengatakan bahwa China sedang berseteru dengan Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei, dan tampaknya berupaya menarik Indonesia ke dalam perselisihan tersebut. Kami tidak menghendaki hal ini, ujarnya.
Walaupun pemerintah menolak klaim garis sembilan titik China yang mengklaim sebagian perairan di lepas pantai Natuna, pemerintah tidak termasuk pihak yang mengajukan klaim atas wilayah ini dalam sengketa maritim yang lebih luas di Laut China Selatan antara China dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Jokowi mendapat tekanan yang semakin kuat agar meninggalkan sikap netral dalam konflik ini. Evan Laksmana, peneliti di Pusat Studi Strategis dan Internasional, menulis bahwa penetrasi China ke ruang pengelolaan maritim di sekitar Kepulauan Natuna selama beberapa tahun terakhir memperlihatkan keterbatasan posisi Indonesia yang tidak mengklaim wilayah di Laut China Selatan.
