Menurut pernyataan pemerintah, kebijakan terbaru terkait penenggelaman kapal penangkap ikan ilegal telah menunjukkan hasil yang efektif hingga saat ini.
Pada hari Rabu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa praktik penangkapan ikan secara ilegal telah menimbulkan kerugian besar bagi negara.
Presiden menyatakan bahwa telah memberikan arahan kepada kementerian terkait dan Panglima TNI untuk menghentikan praktik penangkapan ikan ilegal. Sekitar tiga hingga empat minggu sebelumnya, ia memerintahkan penenggelaman kapal-kapal yang terlibat. Pada hari Jumat lalu, ia menambahkan bahwa mereka mulai melaksanakan perintah tersebut dengan menenggelamkan beberapa kapal.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan kebijakan berhasil mengurangi kapal asing di Kepulauan Natuna tanpa mengganggu hubungan tetangga.
Ia menyampaikan bahwa ke depan mereka akan menyita secara permanen kapal-kapal yang terlibat.
Susi menyatakan bahwa ia cukup menenggelamkan kapal bila tindakan itu sudah memberi efek jera. Ia menilai penyitaan kapal untuk negara dan pengalihan kepada nelayan akan lebih bermanfaat.
Pemerintah mulai Jumat menahan dan menenggelamkan tiga kapal Vietnam yang melakukan penangkapan ikan ilegal.
Pemerintah pada hari Minggu mengumumkan penyitaan 22 kapal asal China yang melakukan penangkapan ikan ilegal. Hingga kini, otoritas terkait belum menjelaskan apakah mereka akan menenggelamkan kapal-kapal tersebut atau tetap menyitanya.
Menurut laporan media Vietnam, juru bicara Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa pemerintah Vietnam telah mengadakan dialog serius dengan pihak Indonesia terkait isu ini. Dalam pernyataannya, Vietnam meminta agar penanganan terhadap nelayan asing yang melanggar wilayah perairan dilakukan sesuai prinsip hukum internasional dan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan.
Juru bicara tersebut menegaskan bahwa pemerintah Vietnam secara konsisten mengarahkan para nelayannya untuk mematuhi dengan ketat aturan dan regulasi negara lain, sebagai upaya untuk mencegah pelanggaran terhadap wilayah perairan negara tersebut.
Pemerintah menaksir bahwa praktik penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing menyebabkan kerugian finansial bernilai jutaan dolar setiap tahunnya.
