Setelah memimpin Indonesia selama dua tahun, Presiden Joko Widodo perlu mengevaluasi kinerja dan capaian pemerintahannya. Sebagai presiden ketujuh Republik Indonesia, Jokowi menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang tidak ringan sejak awal masa pemerintahannya. Pada tahun pertama pemerintahannya, harga komoditas global berada pada tingkat yang rendah, sehingga mengurangi penerimaan devisa Indonesia. Kondisi tersebut terjadi di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang turut menekan perekonomian nasional. Pada saat yang sama, kebijakan moneter yang lebih ketat di Amerika Serikat memicu arus keluar modal dari Indonesia. Akibatnya, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan signifikan dan mencapai titik terendah dalam kurun 17 tahun pada September 2015.
Ketidakpastian prospek pertumbuhan ekonomi global dan kebijakan moneter bank-bank sentral utama terus memengaruhi pasar keuangan Indonesia. Pengaruh tersebut terutama berasal dari kebijakan Federal Reserve Amerika Serikat. Arus modal cenderung keluar ketika indikator makroekonomi China berada di bawah perkiraan. Kondisi ini memperkuat tanda perlambatan berkepanjangan di negara dengan ekonomi terbesar kedua dunia tersebut. China juga merupakan salah satu mitra dagang penting bagi Indonesia. Sinyal kenaikan suku bunga dari pejabat Federal Reserve turut mendorong keluarnya modal dari pasar Indonesia. Namun demikian, tekanan tersebut umumnya hanya berlangsung sementara. Dalam banyak kasus, pasar keuangan Indonesia kembali mengalami pemulihan yang kuat pada hari berikutnya atau beberapa hari setelahnya.
Pasar Saham
Pasar saham Indonesia membukukan kinerja positif selama dua tahun sejak pelantikan Presiden Joko Widodo. IHSG mencatat kenaikan sekitar 6,7%, dari 5.073 poin pada 20 Oktober 2014 menjadi 5.413 poin pada 20 Oktober 2016. Meskipun demikian, rupiah kehilangan sekitar 7,4% nilainya terhadap dolar Amerika Serikat selama periode tersebut. Ekspektasi pasar terhadap rencana pengetatan moneter Amerika Serikat menjadi faktor utama yang melemahkan nilai tukar rupiah. Arus keluar modal mendorong Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan selama 2013 hingga 2015. Kebijakan ini juga mengantisipasi potensi keluarnya modal dari pasar domestik. Selain menjaga aliran modal, kenaikan suku bunga bertujuan mengendalikan inflasi dan memperkecil defisit transaksi berjalan. Langkah tersebut berhasil memperkuat stabilitas dan menjaga fundamental perekonomian nasional. Namun, tingginya suku bunga menekan pertumbuhan kredit dan menghambat ekspansi ekonomi. Kombinasi faktor global dan domestik memperlambat perekonomian Indonesia hingga 2015. Kondisi tersebut melanjutkan tren perlambatan ekonomi yang berlangsung sejak 2011.
Namun, pemerintahan Joko Widodo melaksanakan sejumlah reformasi penting dalam bidang ekonomi. Salah satu kebijakan yang paling menonjol adalah pengurangan subsidi bahan bakar secara besar-besaran, terutama subsidi bensin. Selama bertahun-tahun, berbagai lembaga internasional, seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan lembaga-lembaga pemeringkat kredit utama, mendorong Indonesia untuk menghapus subsidi tersebut. Mereka menilai subsidi bahan bakar membebani anggaran negara, terutama karena produksi minyak Indonesia terus menurun selama dua dekade terakhir. Subsidi juga mendistorsi perekonomian karena membuat harga energi tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya. Rendahnya harga minyak mentah dunia membantu Jokowi mengurangi sebagian besar subsidi bahan bakar pada awal 2015. Kondisi ini berbeda dengan masa pemerintahan sebelumnya, ketika upaya serupa kerap memicu penolakan publik dan demonstrasi dalam skala besar.
Kebijakan Ekonomi
Sejak September 2015, pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai paket kebijakan ekonomi yang mencakup deregulasi, pemberian insentif fiskal bagi investasi serta perluasan akses bagi penanaman modal asing. Pemerintah merancang berbagai kebijakan tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun demikian, berbagai pihak masih memperdebatkan efektivitasnya. Lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu hambatan utama. Dalam era desentralisasi, pemerintah daerah memegang kewenangan besar sehingga kepentingan ekonomi pusat dan daerah sering kali berbeda. Selain itu, keterbatasan kualitas sumber daya manusia masih menghambat kinerja aparatur pemerintahan daerah. Namun, kalangan optimistis menilai bahwa pemerintah memerlukan waktu untuk menerapkan seluruh paket kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Penerapan tersebut akan mampu memberikan dampak nyata terhadap perekonomian Indonesia.
Pemerintahan Jokowi menghadapi tantangan utama dalam meningkatkan daya tarik Indonesia bagi investor asing. Selama dua tahun pertama, investasi asing langsung di Indonesia hanya tumbuh 4,5% dalam perhitungan dolar AS. Birokrasi yang rumit masih menghambat investasi, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai pembenahan. Pemerintah juga membentuk pelayanan terpadu satu pintu untuk mempermudah investasi asing. Sementara itu, investor domestik tetap berhati-hati dalam mengembangkan usaha. Rendahnya daya beli masyarakat selama perlambatan ekonomi 2011–2015 dan tingginya suku bunga memengaruhi sikap tersebut. Namun, penguatan pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai mengubah kondisi tersebut. Inflasi yang rendah turut meningkatkan daya beli masyarakat dan memperkuat kepercayaan konsumen.
Amnesti Pajak
Pemerintah melaksanakan program amnesti pajak mulai Juli 2016 hingga 31 Maret 2017. Melalui program ini, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak, memperluas basis perpajakan, dan mendorong pemulangan aset ke Indonesia. Pemilik aset dapat menempatkan kembali aset tersebut pada berbagai instrumen investasi domestik. Meskipun program ini berjalan lambat pada awalnya, tahap pertama yang berakhir pada 30 September 2016 mencatat hasil positif. Program tersebut berhasil meningkatkan deklarasi aset dan menambah penerimaan pajak. Namun, pemilik aset di negara-negara surga pajak belum merepatriasi asetnya sesuai harapan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah lanjutan, termasuk menawarkan skema yang lebih menarik, untuk meningkatkan kinerja repatriasi aset tersebut.
Kredibilitas fiskal Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan pengurangan subsidi energi dan pelaksanaan program amnesti pajak. Walaupun defisit anggaran pada 2016 meningkat hingga sekitar 2,7% dari produk domestik bruto (PDB), peningkatan tersebut terutama dipicu oleh belanja publik yang bersifat produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan program sosial, bukan oleh pengeluaran konsumtif jangka pendek berupa subsidi bahan bakar. Defisit anggaran maupun defisit transaksi berjalan dapat memberikan dampak positif apabila dialokasikan untuk kegiatan produktif yang berpotensi menciptakan pendapatan pada masa mendatang. Sebaliknya, apabila sebagian besar defisit digunakan untuk membiayai konsumsi, khususnya subsidi bahan bakar seperti pada pemerintahan sebelumnya, kondisi tersebut dapat memicu ketidakseimbangan struktural.
Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu agenda utama pemerintah yang memperoleh respons cukup optimistis. Anggaran negara untuk sektor ini telah ditingkatkan secara signifikan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala struktural, terutama pembebasan lahan yang membutuhkan biaya besar dan waktu panjang, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai dampak desentralisasi pada era pasca-Soeharto. Meskipun demikian, pemerintah tetap menunjukkan komitmen yang kuat dengan memulai sejumlah proyek strategis, seperti Pembangkit Listrik Batang, pembangunan jalan tol, dan jalur kereta api. Beberapa proyek bahkan mulai dilaksanakan ketika proses pembebasan lahan belum sepenuhnya selesai akibat penolakan sebagian masyarakat untuk menjual tanah kepada pengembang. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa manfaat ekonomi secara luas cenderung ditempatkan di atas kepentingan masyarakat setempat. Walaupun menimbulkan kekhawatiran mengenai perlindungan hak asasi manusia, kebijakan ini dari sudut pandang makroekonomi dinilai dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor.
Pada akhirnya, tahun pertama pemerintahan Jokowi memang belum memberikan hasil yang sepenuhnya sesuai harapan. Kekecewaan tersebut bukan muncul karena lemahnya kinerja pemerintah, tetapi karena tingginya ekspektasi masyarakat ketika Jokowi terpilih. Di sisi lain, kondisi ekonomi dalam negeri dan perekonomian global yang rumit serta penuh ketidakpastian membuat pemulihan ekonomi sulit dicapai dalam waktu singkat. Meski demikian, Jokowi telah mengambil beberapa langkah reformasi yang cukup penting, terutama dalam mengurangi subsidi bahan bakar. Kebijakan tersebut membawa konsekuensi yang tidak mudah dalam jangka pendek, tetapi dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar dalam jangka panjang. Selain meningkatkan kredibilitas fiskal dan menyediakan ruang bagi investasi publik yang produktif, langkah ini juga berpotensi mendukung peningkatan peringkat kredit Indonesia menjadi investment grade oleh Standard & Poor’s, satu-satunya lembaga dari tiga pemeringkat kredit utama yang belum memberikan peringkat tersebut.
Meningkatnya Dukungan
Perubahan tersebut juga tercermin dalam meningkatnya dukungan politik dan publik terhadap Jokowi. Pada tahun pertama pemerintahannya, Jokowi hanya memperoleh dukungan dari kelompok minoritas di parlemen karena sebagian besar kekuatan politik belum menerima kehadirannya sebagai tokoh baru. Berbeda dari para pemimpin sebelumnya, ia tidak memiliki latar belakang elite politik tradisional maupun militer. Memasuki tahun kedua, Golkar sebagai partai politik terbesar kedua di Indonesia menyatakan dukungannya kepada pemerintah. Dukungan tersebut memperkuat posisi Jokowi di parlemen hingga mencapai mayoritas yang signifikan, yaitu hampir 70%. Kondisi ini diharapkan dapat mempermudah proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, meskipun dinamika politik serta tata kelola pemerintahan di Indonesia tetap sangat kompleks. Perubahan tersebut turut tercermin dalam berbagai hasil survei dan jajak pendapat. Meskipun pada tahun pertama pemerintahannya banyak masyarakat Indonesia merasa kurang puas terhadap kinerja Jokowi, persepsi publik kemudian menunjukkan kecenderungan yang lebih positif.
Peningkatan kepuasan ini terutama dipengaruhi oleh penurunan tingkat inflasi secara signifikan, dari hampir 10% secara tahunan setelah penyesuaian harga bahan bakar minyak pada akhir 2014 menjadi sekitar 3%. Setelah melalui awal pemerintahan yang relatif lambat serta menerapkan sejumlah reformasi yang menimbulkan tekanan dalam jangka pendek, muncul optimisme bahwa Jokowi dapat membawa perekonomian Indonesia menuju kondisi yang lebih baik. Peluang tersebut akan semakin besar apabila situasi ekonomi global mengalami perbaikan, mengingat kenaikan harga komoditas berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Target pertumbuhan PDB sebesar 7% per tahun pada 2019 yang disampaikan pada awal pemerintahannya ternyata terlalu tinggi dan sulit diwujudkan. Namun, apabila Jokowi kembali terpilih untuk periode kedua, tingkat pertumbuhan tersebut diperkirakan masih memiliki peluang untuk dicapai.
