Di musim kemarau, Menteri LHK yang baru memantau titik api dari helikopter di Kalimantan Barat minggu lalu. Provinsi ini terdampak parah kebakaran hutan tahunan yang rutin menyelimuti daerah dengan kabut asap pekat dan mengganggu pernapasan.
Pejabat mitigasi bencana, perwakilan pemerintah daerah, dan aparat kepolisian mendampingi Menteri Siti Nurbaya dalam penerbangan tersebut. Usai mendarat, Menteri menekankan perlunya memperketat pengawasan pembukaan lahan dengan api oleh petani kecil. Secara hukum, peraturan masih membolehkan praktik itu jika berbasis kearifan lokal.
“Jika sebanyak 100 petani menggunakan api untuk membuka lahan, maka sekitar 200 hektare area bisa terbakar,” ujarnya. Pemerintah daerah dapat mengatasi masalah ini dengan menerbitkan regulasi tingkat daerah.
Selama pemantauan udara di Kubu Raya, Mempawah, Landak, dan Pontianak, Siti melihat banyak titik api kecil tersebar. Karena banyak titik dekat permukiman, Siti menilai kebakaran kemungkinan besar berasal dari aktivitas masyarakat setempat.
Meski begitu, sejumlah kebakaran terdeteksi di dalam dan sekitar konsesi perusahaan sawit, termasuk lokasi berizin kilang. Siti menyatakan kementeriannya akan mencocokkan titik api dengan peta konsesi, lalu memberi tahu perusahaan dan otoritas.
Membiarkan Kebakaran
Ia menegaskan bahwa penegak hukum akan menjatuhkan pidana kepada perusahaan yang membiarkan kebakaran di sekitar konsesinya.
Kapolda Kalimantan Barat, Arief Sulistyanto, menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan. Ia memastikan timnya segera menindaklanjuti informasi menteri, seraya mengingatkan penegak hukum menghukum pelaku pembakaran ilegal dengan penjara sampai 10 tahun dan denda Rp10 miliar agar jera.
Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya menyatakan pemerintah provinsi mendorong metode pertanian alternatif, seperti trichoderma yang memulihkan nutrisi tanah, namun mereka masih kesulitan mengubah kebiasaan tanam masyarakat.
Meski petugas telah melakukan penanganan intensif, kebakaran tetap berlangsung. Seluruh pemangku kepentingan harus bersinergi mengatasinya.
Menurut Sustyo Iriyono, Kepala BKSDA Kalimantan Barat, Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat akan turut berperan dalam memantau keberadaan titik-titik api di seluruh wilayah provinsi. Untuk mendukung tugas tersebut, akan dibekali dengan aplikasi khusus, termasuk SiPongi—sistem deteksi dini kebakaran terbaru yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.