Memasukkan banyak mantan perwira militer ke kabinet adalah strategi Jokowi untuk mengimbangi pengaruh oligarki yang mendukungnya saat kampanye. Salah satu pengangkatan paling menonjol oleh Jokowi adalah Luhut Binsar Panjaitan, mantan jenderal bintang empat pasukan khusus pada era Soeharto. Penunjukan Luhut penting bagi Jokowi karena beberapa alasan. Selain menjadi saluran utama ke militer, Luhut juga menegakkan disiplin di kabinet. Kehadirannya membantu Jokowi mengkonsolidasikan kekuasaan. Beberapa menteri sempat mengejek kemampuan Jokowi memimpin, yang menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap presiden. Menanggapi inkonsistensi politik di dalam kabinet, Luhut menegaskan bahwa lembaga negara, para menteri, dan badan pemerintah tidak boleh menentang presiden. Luhut menegaskan menteri dan lembaga negara wajib memberi tahu presiden sebelum mengeluarkan pernyataan publik. Jokowi mendukung aturan ini sebagai upaya menyelaraskan berbagai suara dan kepentingan di dalam kabinet.
Luhut juga berperan penting membantu Jokowi menyeimbangkan kepentingan oligarki. Salah satu langkah menarik adalah dukungan Luhut tahun lalu terhadap penunjukan Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman. Rizal terkenal sebagai pengkritik yang kontroversial, dan penempatannya di posisi strategis memicu spekulasi bahwa langkah ini sengaja bermaksud untuk menahan pengaruh oligarki. Sejak menjabat, Rizal Ramli giat mengkritik proyek-proyek yang menguntungkan sejumlah oligarki. Perseteruan memuncak ketika ia menyerang Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Agustus 2015 terkait rencana pembangkit listrik 35.000 MW. Ia juga menuduh Sudirman Said—yang dekat dengan JK—bertanggung jawab atas kegagalan proyek Freeport dan kontroversi ladang gas Masela.
Dalam reshuffle kabinet terakhir, Jokowi mencopot Sudirman Said dan Rizal Ramli dari jabatannya. Langkah tersebut membuka peluang bagi Jokowi untuk menunjuk profesional baru, Arcandra Tahar, sebagai pengganti Sudirman Said. Namun, Arcandra hanya menjabat dalam waktu singkat karena status kepemilikan paspor Amerika Serikat yang terungkap ke publik. Setelah itu, Jokowi menugaskan Luhut untuk sementara mengisi posisi yang sebelumnya Arcandra tempati.
Memperbesar Pengaruh
Kedekatan Luhut dengan Setya Novanto, ketua baru Partai Golkar, turut memperkuat posisi politik Jokowi karena memberinya alternatif dukungan selain PDI Perjuangan yang Megawati Soekarnoputri pimpin, termasuk kemungkinan mengandalkan Golkar pada pemilihan presiden berikutnya. Sebelumnya, Setya menjabat sebagai Ketua DPR, tetapi ia mengundurkan diri setelah terseret kontroversi terkait perpanjangan kontrak perusahaan afiliasi Freeport-McMoRan asal Amerika Serikat, yang mengoperasikan tambang emas terbesar dan tambang tembaga terbesar ketiga di dunia. Dalam sebuah rekaman, Setya terdengar meminta bagian saham dalam proyek pembangkit listrik di Papua sebagai imbalan atas upayanya membujuk Jokowi dan Luhut, salah satu tokoh kepercayaan presiden, untuk mendukung perpanjangan kontrak Freeport.
Meski berbagai konflik di tingkat elite terus berlangsung, Setya berhasil terpilih sebagai ketua salah satu partai besar Indonesia, Golkar, dengan dukungan kuat dari Luhut. Walaupun pemilihan dalam munas Golkar tersebut penuh praktik politik uang, kemenangan Setya tetap mendapat sambutan positif dari presiden. Setelah menduduki posisi ini, Setya mengubah sikap netral Golkar menjadi pendukung koalisi pemerintahan Jokowi, sehingga memperkuat posisi politik Jokowi secara signifikan. Peran sentral Luhut dalam pemerintahan Jokowi menunjukkan salah satu faktor utama yang membantu presiden memperkokoh dukungan dan kekuatan politiknya. Di sisi lain, kondisi tersebut turut memunculkan keraguan mengenai sejauh mana Jokowi dapat menjalankan agenda politiknya secara independen. Keputusan Jokowi menempatkan Luhut pada jabatan yang kurang strategis, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, banyak pihak anggap sebagai sinyal bahwa presiden mulai lebih berhati-hati terhadap besarnya pengaruh Luhut di dalam kabinet. Langkah tersebut juga dipandang sebagai upaya Jokowi menegaskan otoritasnya dan menunjukkan bahwa kendali pemerintahan tetap berada di tangannya.
Mengurangi Dominasi
Meski penunjukan Luhut tampak mengurangi dominasi PDIP terhadap dirinya, Jokowi tetap menjaga kedekatan dengan partai yang mengusungnya tersebut. Hubungan ini dinilai penting untuk menyeimbangkan pengaruh Luhut yang terus menguat di lingkungan kabinet. Pada awalnya, Jokowi disebut berencana memberikan peran yang sangat besar kepada Luhut dengan menempatkannya sekaligus sebagai Kepala Staf Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Namun, jabatan Kepala Staf Presiden akhirnya diberikan kepada Teten Masduki, aktivis antikorupsi yang dikenal memiliki hubungan baik dengan Megawati. Selain itu, Jokowi menunjuk Pramono Anung, salah satu tokoh kepercayaan Megawati, sebagai Sekretaris Kabinet guna menjaga kelancaran komunikasi dengan partai.
Langkah penyeimbangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun peran Luhut sangat berpengaruh, Jokowi tetap perlu menjaga loyalitas dan hubungan baik dengan PDIP. Kondisi ini diperkirakan akan terus berlangsung sepanjang masa pemerintahannya, kecuali jika pada pemilu berikutnya ia berhasil membangun dan mengandalkan kendaraan politiknya sendiri.
