Ekonomi

Ketimpangan Indonesia meningkat lebih cepat daripada negara Asia Timur, memicu kekhawatiran masyarakat menurut laporan Bank Dunia.

Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan selama 15 tahun menekan kemiskinan dan mendorong munculnya kelas menengah.

Bank Pembangunan Asia menyetujui bantuan sebesar US$600 juta untuk PLN. ADB mengalokasikan dana itu untuk meningkatkan sistem transmisi listrik di Sumatra secara besar-besaran. Termasuk perbaikan jaringan distribusi dan penguatan infrastruktur untuk keandalan pasokan.

Di antara sektor-sektor yang paling prospektif, pengembangan properti menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi negara ini.

Selain memberikan mandat penuh kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan untuk menegakkan hukum terkait impor ilegal, rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden juga menyetujui langkah penguatan sistem teknologi informasi (TI) guna meningkatkan pengawasan terhadap pergerakan barang di pelabuhan. Inisiatif ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Rancangan Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, yang memberikan perlindungan bagi pelaku korupsi dari tuntutan hukum dan sanksi saat mengembalikan dana dari luar negeri serta memenuhi kewajiban pajak, akan segera dibahas oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kebijakan pengampunan pajak ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak pada tahun mendatang. Berdasarkan data terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak…

Tahun 1992 menandai momen penting dalam sejarah Asia Tenggara, ketika enam negara pendiri—Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam dan Thailand—menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) serta menggelar Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Singapura.

Permasalahan terkait tenaga kerja rumah tangga diperkirakan akan semakin mendesak bagi keluarga-keluarga di Arab Saudi.

Presiden Joko Widodo mengumumkan paket reformasi menyeluruh untuk menekan inflasi dan menstabilkan nilai tukar. Paket ini merangsang permintaan melalui deregulasi dan bantuan langsung. Selain itu, paket juga memprioritaskan penciptaan lapangan kerja bagi UKM. Paket juga menargetkan komunitas perkotaan dan pedesaan. Reformasi ini mulai berlaku pada Selasa, 15 September 2015.

Dalam upaya menstabilkan nilai tukar rupiah, BI merevisi batas maksimal pembelian valuta asing melalui transaksi spot tanpa tujuan ekonomi yang jelas (underlying). Langkah ini diambil karena masih tingginya permintaan valas yang tidak terkait langsung dengan aktivitas ekonomi riil. Sebelumnya, batas tersebut ditetapkan sebesar US$25.000 atau setara per bulan untuk setiap nasabah.