Ekonomi

Indonesia tidak sedang berada dalam krisis fiskal. Namun, menghadapi tantangan lain yang lebih sulit terbaca dan mungkin lebih krusial, yaitu perbedaan persepsi.

Perlambatan ekonomi global, perang dagang, dan persaingan investasi semakin sengit. Indonesia menyadari perlunya strategi ekonomi baru. Masa depan ekonomi tidak lagi hanya bergantung pada sumber daya alam. Kemampuan menjadi pusat aliran modal kini menjadi kunci. Investasi dan layanan keuangan internasional juga sangat penting.

Setelah puluhan tahun desentralisasi, pengelolaan fiskal kini kembali terpusat. Mekanisme pengawasan yang seharusnya melindungi warga biasa kian melemah. Akibat keputusan yang menjauh dari masyarakat jelas: pengawasan menipis, perlindungan berkurang dan risiko bagi warga meningkat.

Fitch Ratings pada 4 Maret menurunkan outlook peringkat kredit kedaulatan dari Stabil menjadi Negatif. Lembaga itu menyebut kekhawatiran investor terhadap kurangnya transparansi pasar saham sebagai salah satu penyebab. Arus modal keluar besar terjadi sepanjang kuartal pertama. Fenomena itu muncul menjelang keputusan penting Mei mengenai status pasar. Akibatnya, regulator keuangan harus bekerja keras memulihkan kepercayaan investor.

Ekspor minyak sawit merosot 35,08% (yoy) pada Maret. Penurunan ini menandai perlambatan, meski pemasok terbesar dunia sebelumnya konsisten mencatat pertumbuhan dua digit.

Bank Indonesia memperkuat upaya mempertahankan rupiah di tengah ketegangan geopolitik dan kenaikan imbal hasil obligasi AS. Pada Rabu 29 April rupiah melemah 0,29% menjadi Rp17.293 per dolar AS, tertekan krisis energi dan ekspektasi bank sentral Barat.

Kenaikan harga minyak kembali menembus US$100 per barel. Pelemahan rupiah menyertai kondisi ini. Lonjakan biaya industri memperparah beban pada perekonomian di tengah memanasnya ketegangan global.

Pada Selasa, Indonesia akan menggelar rapat antarkementerian membahas lonjakan harga plastik global yang menaikkan biaya domestik. Pejabat juga menimbang stimulus bagi sektor industri yang terdampak.

MSCI memperingatkan kemungkinan menurunkan status Indonesia dari ekonomi berkembang ke pasar perbatasan. Akibatnya pasar saham kehilangan sekitar US$80 miliar pada 28–29 Januari 2026. Kepala Otoritas Jasa Keuangan dan CEO Bursa Efek mengundurkan diri.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak langkah Bank Dunia yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2026 dari 4,8% menjadi 4,7%. Ia menyebut revisi ini sebagai kekeliruan serius yang berpotensi menggerus kepercayaan pasar dan investor.