Awal Mei, Presiden Prabowo Subianto mengundang beberapa penasihat dekat ke kediamannya di Jakarta Selatan. Mereka membahas cara menambah pendapatan negara karena lonjakan harga minyak membebani keuangan negara. Kelompok kecil itu menyetujui perubahan besar yang merombak sektor penting ekonomi Indonesia. Perubahan itu membentuk entitas negara baru di bawah dana kekayaan Danantara. Entitas ini akan mengawasi ekspor sawit, batu bara, dan ferro‑alloy Indonesia. Nilai ekspor komoditas tersebut melebihi $65 miliar tahun lalu. Prabowo lama menuduh taipan Indonesia mengeksploitasi kekayaan negara untuk keuntungan pribadi. Menurut sumber dekat istana, ia menilai perlu langkah tegas untuk menghentikan kebocoran yang merugikan Indonesia miliaran dolar tiap tahun. Sekitar belasan pejabat dan pelaku industri, yang meminta anonim, mengungkapkan diskusi pribadi ini.
Mereka menyimpan rincian rencana itu rapat selama berminggu-minggu. Penyusun rencana tidak memberi tahu pejabat tinggi Danantara ketika rumor perombakan menyebar Selasa di ibu kota. Rumor itu menjatuhkan indeks saham utama. Para eksekutif Danantara, termasuk CEO Rosan Roeslani, segera meminta penjelasan kepada lingkaran dalam Prabowo. Lingkaran dalam itu memberikan penjelasan pada hari yang sama. Setelah menerima kabar itu, Kepala Investasi Danantara, Pandu Sjahrir, segera menghubungi para eksekutif industri. Ia menanyakan bagaimana agensi bisa menerapkan strategi begitu berani dalam waktu satu tahun. Seorang orang dalam hanya menjawab, “Tidak mungkin.” Kepanikan melanda beberapa perusahaan besar di Indonesia. Karyawan sebuah perusahaan batu bara terkemuka panik mengirim pesan ke kontak di pemerintahan Prabowo meminta konfirmasi, tetapi tidak mendapat jawaban. Bahkan pada Rabu, saat presiden bersiap berpidato di parlemen, beberapa pihak sektor sumber daya alam menyebutnya hanya tipuan.
Bertindak Berani
Tak lama setelah Prabowo memulai pidato, jelas bahwa mantan komandan Pasukan Khusus berusia 74 tahun ini siap bertindak berani. Dia mengecam kekuatan kolonial yang merampas kekayaan negara dan merendahkan rakyat Indonesia. Ia menegaskan tekad menegakkan ketentuan konstitusional bahwa tanah, air, dan semua sumber daya alam dinikmati seluruh rakyat. Prabowo mengatakan kepada anggota parlemen bahwa jika kebijakan ini berlanjut, Indonesia takkan pernah sejahtera. Negara akan tetap lemah, tergantung pada dolar, rentan kekurangan bahan bakar dan guncangan eksternal meski kaya sumber daya. Presiden memutuskan semua ekspor sawit, batubara, ferro‑alloy, dan komoditas strategis lain harus melalui perusahaan negara. Ia mengutip rasio pendapatan terhadap PDB yang rendah sebagai alasan kebijakan tersebut. Prabowo mengatakan penghapusan praktik penggelapan nilai faktur bisa menghemat anggaran sekitar $150 miliar per tahun. Ia juga memperingatkan para taipan tentang kemungkinan langkah lanjutan jika perlawanan berlanjut.
Prabowo mengatakan teknologi kini memungkinkan pemantauan aktivitas ilegal seperti penambangan, perkebunan ilegal, dan kekayaan tersembunyi. Dengan demikian, era impunitas akan segera berakhir. Pidato ini mengguncang pasar global; pedagang komoditas buru-buru menilai dampaknya. Pejabat Indonesia menjelaskan pada Rabu bahwa mulai 1 Juni eksportir wajib melaporkan penjualan ke Danantara. Tiga bulan kemudian dana kekayaan negara akan mengelola kontrak, pengiriman, dan pembayaran ekspor. Investor secara luas berusaha menilai arah kebijakan Prabowo bagi Indonesia. Meski ia sudah mengulang gagasan serupa berbulan-bulan, termasuk di Davos Januari lalu, hingga kini banyak yang menganggapnya sekadar retorika. Langkah pada Rabu ini dipandang sebagai penegasan kontrol negara terbesar atas ekonomi Indonesia sejak era Soeharto, yang memerintah 32 tahun dan pernah menjadi ayah mertua Prabowo.
Tak Selalu Merugikan
Beberapa pelaku pasar keuangan menilai langkah ini tidak selalu merugikan. Pengawasan negara yang lebih ketat pada sektor sumber daya alam bisa meningkatkan penerimaan negara dan menyediakan dana untuk infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan serta program lain yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keraguan utama terletak pada pelaksanaan, area yang menjadi kelemahan Prabowo. Peluncuran yang berantakan pada Rabu memperparah kekhawatiran luas sehingga investor menjual rupiah dan saham Indonesia, menjadikannya kinerja terburuk global tahun ini secara signifikan. Saat menurunkan prospek kredit Indonesia menjadi negatif pada Maret, Fitch Ratings menyebut kekhawatiran tentang konsistensi dan kredibilitas di tengah meningkatnya sentralisasi pengambilan kebijakan. “Keberhasilan kebijakan ini baru akan terlihat jika pemerintah benar‑benar mampu menaikkan penerimaan dan mengembalikan aliran bea ekspor bersih ke kas negara,” kata Brasukra Gumilang Sudjana, direktur negara untuk Indonesia di Vriens & Partners. “Saat ini, kecenderungan kebijakan condong ke proteksionisme,” tambahnya. “Tetapi jika sentimen investor semakin negatif, pemerintah kemungkinan akan mengubah kebijakannya.”
Sejak Prabowo menjabat akhir 2024, investor internasional khawatir pemerintahnya mengarah pada model ekonomi yang lebih intervensif, yang menantang batas-batas kebijakan fiskal lama dan berpotensi mengekang sektor swasta. Kekhawatiran ini makin dalam setelah peluncuran Danantara pada Februari 2025, yang dengan cepat mengambil alih pengelolaan aset negara bernilai ratusan miliar dolar. Langkah kebijakan yang mendadak sejak itu makin menimbulkan kekacauan. Para taipan papan atas didesak membeli obligasi patriot dengan imbal hasil di bawah pasar, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diberhentikan dan sejumlah program andalan mahal diluncurkan, termasuk program makan bergizi gratis di sekolah. Pada Januari, MSCI mengancam menurunkan status Indonesia menjadi pasar negara berkembang, sehingga Prabowo memecat regulator kunci dan tergesa-gesa memenuhi tuntutan penyusun indeks untuk transparansi lebih besar.
Kepercayaan Terkikis
Laura Schwartz, analis senior Asia di Verisk Maplecroft, mengatakan bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia sedang terkikis tepat ketika negara ini membutuhkan masuknya modal besar untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan ambisius di tengah prospek ekonomi yang makin menantang. Berita pada Rabu juga bertentangan dengan retorika pro‑investasi yang rutin dipromosikan Prabowo dan perwakilan pemerintah di luar negeri. Pembentukan badan pengawas ekspor komoditas ini mengingatkan pada kisah terbaru soal salah satu tambang emas terbesar di Indonesia. Pada Februari muncul laporan bahwa Danantara mempertimbangkan mengambil alih tambang emas Martabe, yang menimbulkan kekhawatiran bagi investor utama Jardine Matheson, konglomerat Hong Kong yang menguasai deposit tersebut. Langkah ini juga mengejutkan para eksekutif Danantara, dan status tambang ini masih belum jelas.
Sekarang banyak perusahaan berlomba memahami dampak kebijakan terbaru Prabowo terhadap operasionalnya. Beberapa pelaku usaha sudah menyusun rencana darurat, termasuk kemungkinan memangkas kegiatan atau menutup operasi di Indonesia jika ekspor diwajibkan melalui Danantara, menurut sumber yang mengetahui hal ini. Para pedagang komoditas pun mempertanyakan apakah pekerjaannya akan tetap aman hingga akhir tahun. Inti kekhawatiran ini adalah bahwa pembayaran berpotensi mengalami penundaan besar jika harus disalurkan melalui perantara, kata beberapa sumber.
Tekanan Regulasi
Sebagian lain khawatir akan munculnya tekanan regulasi dari pejabat setelah praktik penetapan harga transfer saat ini maupun yang lalu terungkap. Penggelapan faktur sudah lama menjadi masalah luas di Indonesia; praktiknya melibatkan perusahaan yang menjual barang ke entitas luar negeri miliknya sendiri dengan harga di bawah pasar sehingga keuntungan berikutnya terkumpul di yurisdiksi pajak rendah. Klaim Prabowo tentang kerugian $150 miliar sulit dibuktikan, namun penelitian oleh Global Financial Integrity memperkirakan hilangnya penerimaan pajak sekitar $6,5 miliar pada 2016.
Seorang anggota keluarga salah satu taipan besar Indonesia yang meminta namanya disamarkan mengatakan mereka memahami alasan pemerintah ingin menanggulangi masalah tersebut, tetapi menilai proposal saat ini merugikan dunia usaha. Menurut mereka, opsi yang lebih baik adalah mewajibkan eksportir menggunakan letter of credit untuk transaksi, karena cara ini lebih efektif meningkatkan transparansi tanpa perlu membentuk entitas terpusat di bawah Danantara. Brian Tan, ekonom Barclays PLC, mengatakan bahwa seperti biasa hasilnya sangat bergantung pada pelaksanaan dan pembuat kebijakan sebaiknya mengelola sentimen investor dengan hati‑hati melalui komunikasi yang jelas dan transparan.
