Meski baru menjabat kurang dari sebulan, sejumlah indikasi mengenai gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo mulai tampak. Mengingat ia telah menjanjikan transformasi signifikan dalam seratus hari pertamanya, wajar jika kini publik mulai menilai pencapaiannya sejauh ini.
Kabinet – Nilai: B-
Selama kampanye, Jokowi berkomitmen membentuk kabinet berisi teknokrat, sejalan dengan citranya sebagai manajer yang andal. Setelah terpilih melalui dukungan PDIP, ia menghadapi tuntutan politik untuk mengakomodasi kepentingan partai dan para pendukungnya. Ia menempatkan sejumlah tokoh PDIP pada posisi penting di kabinet. Ia menunjuk Puan Maharani sebagai menteri koordinator. Puan Maharani merupakan putri Ketua Umum PDIP sekaligus mantan Presiden Megawati. Banyak pihak menilai Puan Maharani kurang berpengalaman untuk jabatan tersebut. Ia juga menunjuk Ryamizard Ryacudu, loyalis Megawati, sebagai Menteri Pertahanan, sebuah keputusan yang banyak pihak anggap kontroversial. Edward Aspinall menyorot keputusan-keputusan ini dalam blog New Mandala.
Selama lima belas tahun terakhir, kalangan sipil memegang jabatan ini sebagai bagian dari praktik tata kelola pemerintahan. Penunjukan Ryamizard menunjukkan pendekatan berbeda dalam dinamika penugasan jabatan strategis tersebut. Saat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada pertengahan 2000-an, ia memberikan apresiasi terhadap tindakan prajurit di suatu peristiwa penting di Papua. Ia juga berperan dalam sejumlah kebijakan penanganan keamanan di Aceh serta memperkuat koordinasi militer pada masa pemulihan pascatsunami tahun 2004. Dalam komposisi kabinet pasca-1999, banyak pihak mengenalnya sebagai tokoh militer yang menerapkan pendekatan tegas dalam berbagai isu strategis.
Sebaliknya, Jokowi menunjuk sosok-sosok kompeten untuk mengisi pos strategis seperti kementerian keuangan dan pendidikan, serta mencatatkan rekor persentase perempuan tertinggi dalam sejarah kabinet Indonesia. Ia juga melibatkan figur-figur dari luar lingkaran elite. Sebagai langkah strategis, Jokowi memanfaatkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai filter penentu, dengan menyerahkan daftar sementara calon menteri. Ia tampaknya menyadari bahwa beberapa nama yang partai ajukan akan menghadapi kritik publik dari KPK karena dugaan korupsi. Setelah itu, ia mencoret delapan nama dari daftar karena nama-nama itu tidak sesuai dengan arah kabinet yang ia inginkan.
Kemampuan Bekerja Sama dengan Parlemen – Nilai: A-
Salah satu tantangan utama bagi Jokowi dalam menjalankan pemerintahannya adalah kenyataan bahwa koalisi pendukungnya hanya menguasai kurang dari separuh kursi di parlemen. Sebelum pelantikan, pesaingnya dalam pemilu, Prabowo Subianto, terlihat siap memanfaatkan dominasi koalisinya di legislatif untuk menggagalkan hampir setiap agenda Jokowi. Meski begitu, Jokowi berhasil mengambil langkah awal yang efektif dalam meredam pengaruh Prabowo, hingga Prabowo pun memberi penghormatan saat upacara pelantikan. Kabarnya, sekutu Jokowi memperingatkan bahwa bila oposisi terus menghambat, presiden baru tersebut tak segan membuka penyelidikan terhadap aktivitas bisnis pihak lawan—terlepas dari legalitasnya. Ke depan, Jokowi masih memiliki peluang untuk menarik partai-partai lain masuk ke dalam koalisinya sehingga ia memperoleh kendali mayoritas. Dinamika dengan Prabowo telah menunjukkan sisi Jokowi sebagai politikus yang bermanuver lebih tangguh daripada yang banyak orang perkirakan.
Prakarsa Kebijakan Dalam Negeri – Nilai: A-
Kabinet yang Jokowi bentuk berorientasi pada isu-isu domestik. Rekam jejaknya sebagai manajer kota yang efektif menjelaskan orientasi itu, meskipun ia minim pengalaman internasional. Indonesia sendiri tengah menghadapi tantangan berat di dalam negeri, seperti perlambatan ekonomi, meningkatnya defisit anggaran dan persoalan korupsi yang merajalela di sektor bisnis maupun politik. Salah satu langkah berani Jokowi adalah komitmennya untuk memangkas subsidi bahan bakar, yang selama ini menjadi beban besar bagi keuangan negara. Ia bahkan menyatakan siap menghadapi penurunan popularitas demi kebijakan tersebut. Sebaliknya, presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono—meskipun menyadari urgensi pengurangan subsidi—tidak mengambil langkah serupa, kemungkinan karena enggan mengambil risiko politik. Dalam konteks ini, keberanian Jokowi layak mendapat apresiasi.
Pekan ini, Jokowi meluncurkan program Kartu Sehat dan Kartu Pintar nasional, yang terinspirasi dari inisiatif serupa saat ia menjabat sebagai Gubernur Jakarta dan Walikota Solo. Program ini bertujuan memberikan akses layanan kesehatan dan pendidikan kepada kelompok masyarakat termiskin, dengan pembiayaan dari anggaran negara. Namun, banyak pihak menilai pemerintah meluncurkan program itu secara tergesa-gesa. Sejumlah lembaga pemikir menyoroti distribusi kartu yang pemerintah lakukan tanpa survei memadai terhadap warga miskin. Mereka juga menyoroti ketiadaan sistem identifikasi nasional yang mencegah potensi penyalahgunaan.
Kebijakan Luar Negeri – Nilai: Tidak Lengkap
Seperti yang telah diperkirakan, Jokowi belum banyak menyampaikan atau mengambil langkah signifikan terkait kebijakan luar negeri. Meskipun menteri luar negerinya adalah sosok diplomat yang dihormati, Jokowi sendiri belum menjabarkan prinsip-prinsip tegas mengenai isu-isu utama di kawasan. Ketidakjelasan ini sejauh ini belum menjadi hambatan. Namun, mengingat Indonesia adalah kekuatan utama di Asia Tenggara dan semakin berperan penting dalam penyelesaian konflik, promosi demokrasi, pemberantasan terorisme serta hubungan kompleks ASEAN–China, pemerintahannya tak bisa terus menghindari peran aktif di ranah global. Jika Jokowi membiarkan kebijakan luar negeri dijalankan sepenuhnya oleh menterinya, ia mungkin segera mendapati bahwa negara-negara tetangga mengharapkan presiden sendiri untuk turun tangan secara langsung dalam berbagai isu penting.
