ngadmin

Kesenjangan pendanaan yang sulit

Program Kontroversial Merusak Konservasi

Kesenjangan pendanaan yang sulit pemerintah di banyak negara berkembang atasi, termasuk Indonesia, membuat perlindungan alam tetap menjadi tantangan. Pendanaan untuk taman nasional hanya sekitar $5 per hektare per tahun, jauh di bawah kebutuhan $18. Kekurangan dana berkepanjangan meningkatkan risiko degradasi ekosistem yang terus berlangsung. Para pihak sedang menguji berbagai inovasi pembiayaan, namun belum ada solusi…

Baca Selengkapnya
Masih ada jutaan orang

Kegagalan Legislasi Memperpanjang Siklus Penyakit Terabaikan

Masih ada jutaan orang yang terkena penyakit tropis terabaikan, terutama penduduk di wilayah miskin, terpencil, dan minim layanan. Penyakit seperti kusta, rabies dan skistosomiasis menyebabkan kesakitan dan kematian, khususnya di komunitas yang sulit mengakses layanan kesehatan dasar. Banyak orang tidak mampu mencapai fasilitas kesehatan untuk diagnosis, pengobatan atau rujukan, sehingga penularan terus berlanjut. Pada kasus…

Baca Selengkapnya
menurunkan outlook peringkat kredit

RI Hadapi Tantangan Jaga Status Pasar Saham

Fitch Ratings pada 4 Maret menurunkan outlook peringkat kredit kedaulatan dari Stabil menjadi Negatif. Lembaga itu menyebut kekhawatiran investor terhadap kurangnya transparansi pasar saham sebagai salah satu penyebab. Arus modal keluar besar terjadi sepanjang kuartal pertama. Fenomena itu muncul menjelang keputusan penting Mei mengenai status pasar. Akibatnya, regulator keuangan harus bekerja keras memulihkan kepercayaan investor.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Tarif Rugikan Grab dan GoTo

Langkah Presiden Prabowo Subianto memangkas komisi layanan transportasi daring membawa kegembiraan bagi para pekerja lepas. Namun, analis mengkhawatirkan dampaknya terhadap pendapatan operator regional seperti Grab Holdings dan GoTo Group. Prabowo menyatakan pada 1 Mei pemerintah akan menurunkan batas komisi ojek online dari 20% menjadi 8%. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojek daring. Pemerintah mengumumkan…

Baca Selengkapnya
keputusan bergabung dengan Dewan

Minim Konsultasi, Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dikritik Tertutup

Pada Januari 2026, keputusan bergabung dengan Dewan Perdamaian untuk tata kelola pascaperang Gaza memicu debat domestik. Para pengkritik meragukan kredibilitas inisiatif itu dan mempertanyakan kesiapan mengirim pasukan ke Gaza. Episode ini menunjukkan bahwa pemerintah sering mengambil keputusan sebelum melakukan konsultasi memadai, sehingga melemahkan akuntabilitas kebijakan luar negeri.

Baca Selengkapnya