Perluasan mandat Dana Kekayaan Negara Danantara memperkuat peranannya dalam agenda nasionalis Presiden Prabowo Subianto, meski pengamat meragukan kapasitas dan independensinya. Bulan lalu Prabowo mengejutkan pasar global ketika ia mengumumkan bahwa Indonesia akan memusatkan ekspor komoditas strategis seperti batubara, minyak sawit, dan ferroalloy. Dalam pidato di parlemen, ia menyatakan bahwa kebijakan itu merupakan intervensi negara yang perlu untuk menghentikan eksploitasi sumber daya alam. Ia sering mengulang seruan nasionalis ini sejak mengambil alih kekuasaan pada 2024. Alih-alih menugaskan unit pemerintah lama, Prabowo membentuk Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai pelaksana kebijakan. Langkah ini menandai perluasan peran dana negara dalam urusan ekspor dan kebijakan komoditas. Danantara langsung bertanggung jawab kepada presiden.
Yose Rizal Damuri, direktur eksekutif CSIS, mengatakan pertimbangan politik semakin menentukan fungsi Danantara. Ia menilai Prabowo melakukan langkah itu untuk kepentingan politik dan menepati janji-janji. Alih-alih mereformasi lembaga negara, Prabowo membentuk badan baru dan memberi wewenang baru padanya. Beberapa hari kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan presiden yang membentuk badan investasi pembangunan di dalam Danantara. Peraturan itu memberi badan tersebut wewenang menarik dana dari anggaran negara. Tiga narasumber anonim mengatakan pemerintah kemungkinan akan memfokuskan pada proyek strategis nasional meski pengembalian komersial rendah. Komentar-komentar ini mengungkap fokus yang sebelumnya belum terlaporkan. Seorang sumber menyebut keterlibatan dalam proyek mobil nasional yang pemerintah hidupkan kembali sebagai contoh. Dalam pidato di Forum Ekonomi Dunia Januari, Prabowo menyatakan ia mendirikan Danantara dengan pengawasan ketat dan memastikan tata kelola serta manajemennya sesuai standar internasional terbaik. Ia menegaskan tata kelola dan manajemen harus sesuai standar internasional terbaik.
Pada peringatan satu tahun dana, 11 Maret, ia memperingatkan pejabat: ia tidak akan mentolerir data palsu. Ia juga melarang pihak memanipulasi laporan dan memoles pembaruan.
Berbagai Proyek
Danantara mengelola proyek beragam, dari peternakan ayam dan program makan bergizi sekolah hingga hotel haji di Mekah. Pemerintah meluncurkan dana ini awal 2025 dan memberi mandat mengelola sekitar $900 miliar aset negara di seribu perusahaan. Manajemen wajib menggunakan dividen untuk meningkatkan pengembalian investasi. Pemerintah mempromosikan lembaga ini sebagai versi Indonesia dari Temasek yang beroperasi secara komersial dan bebas dari pengaruh politik. Namun beberapa analis menilai cakupan tugasnya kini melampaui peran awal. Gupta, Laksono, dan Siregar menulis di BIES bahwa Danantara berfungsi sebagai dana kekayaan, bank pembangunan, dan penyedia layanan publik. Pemerintah mengalokasikan dana ini untuk prioritas kebijakan, termasuk mendukung negosiasi tarif dengan AS dan meredam tekanan jual di pasar saham.
Menurut Sandra Sahelangi, penasihat senior di Flint Global, sebuah perusahaan konsultan korporat, dana dengan mandat luas bisa tetap kredibel asalkan mampu menunjukkan hasil dan jauh dari pengaruh politik sehari-hari. Sandra mengatakan bahwa meskipun mandat yang luas ini bukan sesuatu yang asing, posisinya berada di batas paling luar dari apa yang biasanya dapat investor internasional terima dalam satu entitas, dan investor akan mengharapkan pemisahan yang tegas antara investasi komersial dan tugas kebijakan. Danantara belum merilis laporan keuangan menjelang tenggat akhir Juni; para pejabat menyatakan perlu waktu untuk mengkonsolidasikan laporan dari seluruh unit. Tabita Diela, peneliti di Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (CELIOS), mengatakan minimnya data publik menyulitkan penilaian terhadap kapasitas operasional Danantara. Menurutnya, CELIOS bersama lembaga pemikir dan kelompok advokasi lain membentuk platform bersama untuk mengawasi proyek serta aliran dana Danantara akibat minimnya transparansi.
Pendukung berpendapat Indonesia butuh lembaga yang kuat untuk meningkatkan hasil aset negara, menertibkan BUMN yang terlalu besar, dan mengelola sumber daya alam secara optimal—tujuan yang menurut mereka belum tercapai oleh birokrasi saat ini.
Kesenjangan Melebar
Namun, mandat ekspansif ini menunjukkan adanya kesenjangan yang kian melebar antara tanggung jawab yang presiden amanatkan dan kapasitas dana. Peraturan yang terbit setelah pidato Prabowo mewajibkan DSI menangani ekspor komoditas mulai tahun depan, sebuah inisiatif yang menurut para analis memerlukan investasi dan infrastruktur besar. Saat pengumuman ini, DSI baru memiliki satu orang staf—Kepala Eksekutif Luke Mahony—kata Pandu Sjahrir, Kepala Investasi Danantara, dalam diskusi meja bundar dengan media. Pejabat Danantara lain menyatakan pada 31 Mei bahwa DSI telah mulai merekrut staf yang memiliki keahlian di bidang komoditas.
Notulen rapat mencatat bahwa DSI meyakinkan asosiasi industri bahwa perannya tidak akan sedalam perkiraan sebelumnya, sambil menyoroti kebutuhan modal besar dan risiko bisnis. Belum jelas apakah langkah itu akan mendorong perubahan peraturan. Salah satu unit Danantara mengumpulkan $1,5 miliar dari penjualan obligasi dolar AS perdananya pekan lalu. Pihak dana mengatakan hasil yang melampaui target itu mencerminkan kepercayaan investor yang kuat dan akan memperkuat kepercayaan domestik terhadap kerangka kerjanya. Namun seorang sumber perbankan yang mengetahui penerbitan obligasi menyatakan investor membeli mayoritas obligasi karena imbal hasilnya lebih tinggi daripada utang pemerintah Indonesia dengan eksposur serupa, bukan sebagai penilaian atas kemampuan operasional Danantara.
