Pada 19 Juni, pimpinan DPR bertemu demonstran menanggapi protes mahasiswa selama seminggu. Pertemuan membahas tuntutan evaluasi prioritas belanja dan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Malam itu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa menemui pengunjuk rasa di lokasi. Mereka berbicara dengan beberapa perwakilan mahasiswa sebelum pertemuan berlangsung. Sufmi mengatakan komunikasi hari itu singkat namun baik, dan berjanji memperluas keterlibatan mahasiswa. Saan menyebut kekhawatiran mahasiswa, termasuk program makan bergizi gratis dan kenaikan harga bahan bakar. Kepala lembaga dan menteri terkait bergabung daring untuk menanggapi isu-isu tersebut. Para pemimpin DPR menjanjikan fasilitasi pertemuan antara demonstran dan pejabat pemerintah untuk membahas tuntutan.
Di depan kompleks legislatif Senayan, lebih dari seribu mahasiswa menggelar unjuk rasa menuntut penghentian pemborosan anggaran. Mereka juga meminta penangguhan program unggulan mahal, termasuk program makan bergizi gratis. Aksi memakai slogan “Indonesia dalam Keadaan Darurat: Warga Bersatu Menantang Pemerintah”. Mayoritas mahasiswa Universitas Trisakti memimpin aksi, bergabung dengan Mercu Buana, Esa Unggul, dan HMI. Mahasiswa Trisakti mengenakan jaket kampus dan menyampaikan tiga tuntutan utama, Tritura Kembali. Tuntutan itu mencakup bantuan ekonomi, peninjauan program pemerintah, dan peningkatan kinerja pejabat. Rifky Aditya Pratama dari Universitas Mercu Buana mendesak pemerintah menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda. Pada 19 Juni Rifky mengatakan pemerintah tidak memprioritaskan isu ini dan malah memfokuskan pada program kurang mendesak. Ia mencontohkan program makan bergizi gratis sebagai salah satu prioritas yang mahasiswa pertanyakan. Aksi protes 19 Juni berlangsung di tengah gelombang demonstrasi yang meningkat sejak pekan lalu menentang prioritas pengeluaran pemerintahan Prabowo.
Program MBG
Pemerintah menganggarkan minimal Rp268 triliun pada 2026 untuk program pemberian makan bergizi gratis yang akan memberi makan sekitar 83 juta orang, termasuk anak sekolah dan ibu hamil, sebagai bagian dari upaya nasional menanggulangi malnutrisi dan stunting. Pelaksanaan program ini justru menguji kredibilitas pemerintahan Prabowo karena mendapat kritik dan pengawasan ketat terkait biaya tinggi, kasus keracunan makanan, serta penyelidikan korupsi. Meski desakan penangguhan meningkat, sejumlah pejabat—termasuk Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah—menegaskan mereka akan melanjutkan peluncuran. Qodari berargumen bahwa program itu merupakan janji kampanye utama Prabowo dan meminta pemerintah memperkuatnya, bukan menunda atau membatalkannya. Menurut Agustina Arumsari, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang mengawasi program makan bergizi gratis, pemerintah mengambil langkah penghematan dengan memangkas anggaran program menjadi Rp228,4 triliun. Pada awal 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp335 triliun untuk program makan bergizi gratis.
Lembaga tersebut menyatakan akan menerapkan efisiensi total, antara lain menunda pengiriman selama liburan sekolah dari akhir Juni sampai pertengahan Juli dan menghentikan pemberian makan bergizi gratis di 76 sekolah yang memiliki kapasitas ekonomi memadai. Achmad Nur Hidayat dari UPN Veteran Jakarta mempertanyakan sikap pemerintah, mengatakan program makan bergizi gratis perlu pemerintah evaluasi dan tunda meski merupakan janji kampanye presiden. “Instrumen kebijakan publik tidak boleh tak tersentuh hanya karena penting secara politik,” ujar Achmad, seraya menegaskan bahwa bila audit mengungkap desain bermasalah, pengawasan buruk atau penyimpangan sistemik, pemerintah harus bersedia mendesain ulang atau menangguhkan program. Ia memperingatkan agar tidak salah kaprah menjadikan investasi besar sebagai alasan untuk melanjutkan program tersebut. Achmad menambahkan bahwa pembuat kebijakan sebaiknya mengutamakan hasil terukur, misalnya standar keamanan pangan dan penurunan angka kekurangan gizi.
Evaluasi Menyeluruh
Peneliti Nailul Huda dari Pusat Studi Ekonomi dan Hukum menilai pemotongan anggaran untuk program makan bergizi gratis tidak cukup; menurutnya program ini sebaiknya ditangguhkan selama dua hingga tiga bulan agar dapat dilakukan evaluasi menyeluruh.
Ia mengamati bahwa dorongan untuk efisiensi lebih merupakan respons terhadap kendala keuangan daripada langkah yang didasari niat meninjau program secara menyeluruh. “Audit menyeluruh perlu dilakukan pada semua dapur umum dan afiliasinya dengan pejabat, sehingga penyebab masalah dapat diidentifikasi dan diperbaiki,” ujar Nailul.
