Data terbaru dari citra satelit menunjukkan tingginya jumlah titik api di wilayah Taman Nasional Tesso Nilo. Dahulu para peneliti mengenal taman itu sebagai salah satu hutan dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia.
Berdasarkan data peringatan kebakaran NASA melalui Global Forest Watch Fire, kebakaran hutan tercatat mulai 29 Mei 2015. Sejak itu, peringatan kebakaran muncul setiap hari dan total mencapai 185 peringatan. Pihak berwenang menilai 47 peringatan berkeyakinan tinggi dan menduga pembakaran itu untuk membuka lahan pertanian.
Insiden kebakaran terbaru itu semakin mengkhawatirkan karena terjadi di kawasan konservasi yang menjadi habitat harimau dan gajah Sumatra. Meskipun berstatus wilayah perlindungan, Taman Nasional ini memiliki riwayat panjang perambahan lahan pertanian dan ancaman lain terhadap kelestarian.
Pengembangan Kelapa Sawit dan Taman Tesso Nilo
Pemerintah menetapkan Taman Nasional Tesso Nilo pada tahun 2004 dan memperluas wilayah konservasinya pada 2009. Para peneliti menyebut kawasan ini salah satu hutan hujan tropis dataran rendah terluas yang masih tersisa.
Meski berstatus kawasan konservasi, Taman Nasional ini telah mengalami perambahan besar-besaran oleh ribuan penduduk. Sejak tahun 2000, pihak-pihak membuka lebih dari 47.000 hektare tutupan hutan. Mereka memanfaatkan lahan itu untuk perkebunan kelapa sawit dan berbagai pembangunan lainnya.
Kebakaran hutan bukanlah kejadian alamiah dan umumnya tidak terjadi tanpa campur tangan manusia. Meskipun hukum melarang pembakaran kecuali untuk pertanian skala kecil, pelaku di Riau masih sering melakukan praktik ini untuk mengalihfungsikan hutan menjadi perkebunan sawit atau tanaman serat kayu. Mereka memilih metode pembakaran karena menganggapnya lebih murah daripada pembukaan lahan secara mekanis. Semua aktivitas pembakaran di kawasan konservasi melanggar hukum.
Kebakaran besar pernah melanda taman nasional ini pada tahun 2013. Selama bertahun-tahun, pelaku perambahan ilegal terus merambah kawasan sementara penegakan hukum yang lemah gagal menghentikan praktik itu; masalah ini bahkan muncul dalam episode perdana serial dokumenter Years of Living Dangerously di saluran Showtime yang membahas dampak deforestasi terhadap perubahan iklim global. Laporan media tanggal 3 Juli 2015 menyebutkan pihak berwajib menangkap tiga orang terkait kebakaran terbaru di Tesso Nilo, namun kebakaran itu terus berlangsung setidaknya hingga 9 Juli 2015.
Kekhawatiran tentang Penegakan Hukum
Pemerintah menetapkan Tesso Nilo sebagai kawasan konservasi, sehingga melarang penebangan pohon dan pembukaan lahan pertanian di area taman nasional ini. Pemerintah juga memberikan perlindungan tambahan kepada seluruh taman nasional melalui moratorium penerbitan izin baru untuk pembukaan hutan, yang baru-baru ini pemerintah perbarui. Namun, besarnya kehilangan tutupan pohon dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan lemahnya pelaksanaan dan pengawasan hukum di lapangan.
Apa yang Harus Kita Lakukan Sekarang?
Pemerintah memiliki kesempatan untuk membuktikan komitmennya terhadap penegakan hukum kehutanan dengan mengambil tindakan tegas terhadap kebakaran ilegal di Tesso Nilo dan wilayah lainnya. Pemerintah kini memanfaatkan sistem peringatan kebakaran real-time berbasis satelit yang publik dapat akses melalui platform seperti GFW Fire. Citra satelit beresolusi tinggi menyediakan bukti rinci yang aparat gunakan untuk mengusut kasus kebakaran ilegal. Pemerintah tetap mendorong ekspansi perkebunan kelapa sawit di lahan terdegradasi di luar kawasan konservasi sambil menjalankan upaya tersebut.
Diperlukan kolaborasi antara lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum untuk secara terpadu menghadapi praktik pembakaran lahan ilegal. Satuan Tugas UKP4, yang sempat dibentuk pada tahun 2014 sebelum akhirnya dibubarkan, pernah menjalankan peran strategis dalam pengendalian kebakaran serta penindakan hukum terhadap pelaku. Pembentukan satuan tugas serupa di masa kini akan menjadi langkah krusial untuk menegaskan bahwa pengendalian kebakaran dan pelaksanaan moratorium hutan merupakan agenda prioritas bagi pemerintahan yang baru.
