Sejarah telah membuktikan bahwa sistem feodalisme, hubungan patron-klien, dan praktik kronisme sering kali menjadi akar dari korupsi dan keterbelakangan. Pola pikir serta tindakan semacam ini telah membawa bangsa terjerumus dalam kemiskinan dan ketidaktahuan, sehingga menghambat upaya menuju kemajuan.
Selama berabad-abad, Belanda menerapkan sistem feodalisme sebagai strategi untuk memecah belah dan menguasai nusantara. Penguasa kolonial memanfaatkan raja-raja lokal untuk mempertahankan kendali atas masyarakat. Akses pendidikan saat itu hanya terbatas pada bangsawan atau mereka yang dekat dengan pejabat Belanda.
Pada masa Orde Baru, pemerintahan otoriter Soeharto menerapkan pola kepemimpinan yang serupa. Kebijakan itu membangun jaringan patron‑klien dan memperluas praktik kronisme secara sistematis ke berbagai lapisan masyarakat.
Sejumlah birokrat masih menerapkan praktik semacam ini, terutama di lingkungan pemerintahan. Masyarakat telah memperjuangkan demokrasi dengan susah payah, namun feodalisme dan kronisme tetap mengakar kuat.
Anggota Keluarga
Di berbagai wilayah, banyak gubernur, walikota dan bupati berusaha keras agar anggota keluarganya dapat menduduki jabatan publik lainnya, bahkan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Orang-orang yang memiliki hubungan dengan mantan gubernur dan terpidana korupsi Ratu Atut Chosiyah mengisi hampir seluruh posisi penting di pemerintahan Banten.
Praktik seperti ini menempatkan hubungan keluarga sebagai faktor utama, meskipun anggota keluarga tersebut tidak memiliki kompetensi yang memadai. Prestasi, kecerdasan dan integritas menjadi hal yang terpinggirkan. Sistem ini menciptakan persepsi bahwa seseorang hanya bisa naik jabatan jika bersedia membayar sejumlah uang tertentu.
Praktik tersebut membuat pejabat tidak kompeten dan korup mengisi pemerintahan serta lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada pelayanan publik. Hal ini justru menghambat kemajuan bangsa dan mendorong negara ke arah kemunduran.
Inilah alasan mengapa putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi praktik feodalisme modern—dengan membiarkan keluarga petahana mencalonkan diri sebagai pejabat publik—merupakan langkah yang disayangkan dan dianggap sebagai kemunduran besar.
Kita perlu mempertanyakan keputusan tersebut, karena sejarah telah memberikan banyak alasan untuk meragukan integritas, niat dan kebijaksanaan para hakim. Perjuangan untuk membersihkan pemerintahan dari praktik kronisme dan feodalisme harus terus dilanjutkan demi masa depan bangsa yang lebih adil dan maju.
