Dalam sambutannya pada Forum Bisnis Pengelolaan Lahan Berkelanjutan di Ankara, Turki, 21 Oktober 2015, Bey Soo Khiang berbicara. Ia menjelaskan peran kolaborasi sektor publik dan swasta untuk mendorong netralitas degradasi lahan. Kolaborasi itu juga mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dan nasional.
UNCCD dan WBCSD menyelenggarakan forum ini. Acara itu berlangsung di sela-sela Konferensi Para Pihak ke-12. Penyelenggara merancang forum ini sebagai wadah bagi sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah. Mereka berdiskusi tentang pengelolaan lahan berkelanjutan dan strategi pencegahan degradasi.
Bey mengatakan pengalaman menunjukkan penyebab deforestasi di pedesaan Indonesia perlu pendekatan lanskap terpadu. Penyebab itu termasuk perambahan ilegal dan kebakaran hutan. Pendekatan lanskap menjaga kesehatan ekosistem dan menyediakan layanan alam penting bagi perkebunan. Layanan tersebut meliputi ketersediaan air, kesuburan tanah, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Pendekatan ini juga mendukung keberlanjutan usaha serta kesejahteraan masyarakat sekitar operasi perusahaan.
Bey mengacu pada pengalaman Grup APRIL. Ia mengatakan bahwa mereka mencapai keberhasilan dengan menyediakan alternatif mata pencaharian. Alternatif ini mengurangi tekanan terhadap hutan. Penting juga menghapus insentif ekonomi yang mendorong deforestasi jangka pendek. Alternatif mencakup pelibatan bisnis komunitas lokal dalam rantai pasok perusahaan. Pelibatan ini mendorong kewirausahaan, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi lokal. Upaya lain efektif adalah meningkatkan kapasitas dan keterampilan teknologi masyarakat setempat. Tujuannya mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing. Di Grup APRIL, pendekatan ini menurunkan jumlah ekspatriat menjadi 80 orang. Sebelumnya perusahaan mempekerjakan lebih dari 5.000 karyawan. Pendekatan juga mendukung sekitar 200 usaha komunitas melalui akses permodalan dan pembinaan.
Pendekatan Lanskap
Bey mengusulkan bahwa pendekatan lanskap memiliki potensi untuk diterapkan secara nasional di Indonesia. Ia menyatakan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan harus menjamin perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan bertanggung jawab terhadap lahan belum mereka manfaatkan yang rentan terhadap tekanan ekonomi akibat sekitar 30 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka berharap pendekatan ini menjadi bagian dari strategi pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan.
Dalam penjelasannya, Bey mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan total luas kawasan hutan sebesar 130 juta hektare. Pemerintah mengalokasikan sekitar 74 juta hektare untuk hutan produksi dan mengalokasikan 43% sisanya untuk konservasi serta perlindungan sumber daya air dan tanah; namun pihak terkait belum mengelola sekitar 34 juta hektare secara optimal, sehingga lahan itu masih rawan perambahan dan konversi ilegal dengan metode tebang dan bakar, yang memicu kebakaran hutan serta kabut asap berdampak pada wilayah Asia Tenggara.
Ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam terus menyusun kerangka regulasi yang mendukung program konservasi dan restorasi, dengan keterlibatan aktif dari sektor publik maupun swasta. Sebagai ilustrasi, Bey mengangkat proyek Restorasi Ekosistem Riau yang dijalankan oleh Grup APRIL sebagai bentuk kolaborasi antara kedua sektor tersebut. Dalam proyek ini, perusahaan memperoleh 70.000 hektare lahan gambut yang telah mengalami degradasi dari pemerintah, yang kemudian dialihkan menjadi izin ekorestorasi. Saat ini, pemulihan kawasan tersebut dilakukan bersama sejumlah mitra, termasuk Fauna & Flora International serta organisasi sosial Bidara.
