Permintaan energi terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan ekonomi, namun ketersediaan cadangan bahan bakar fosil tidak mampu mengimbangi lonjakan tersebut. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengembangkan energi alternatif berbasis terbarukan. Energi tersebut mencakup surya fotovoltaik, angin, panas bumi, gelombang, dan tenaga air. Saat ini, porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional baru mencapai 6%. Data investasi selama tiga tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang stagnan atau lambat. Sebaliknya, pemerintah melalui Dewan Energi Nasional (DEN) menargetkan pangsa energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Target ambisius ini menuntut investasi besar dan langkah strategis untuk mencapainya.
Energi terbarukan sudah dimanfaatkan secara optimal, tetapi kebutuhan masa depan tetap menuntut efisiensi signifikan. Potensi efisiensi energi berkembang lebih lambat daripada energi terbarukan. IESR dan MEMR (2014) meneliti 500 laporan audit energi dan menemukan potensi investasi Rp1 triliun. Perusahaan dapat segera merealisasikan investasi tersebut melalui dana internal dan dukungan kredit lembaga keuangan. Namun, pelaku industri masih merealisasikan investasi efisiensi energi dengan rendah dan lambat.
Mekanisme Pendanaan
WWF memahami bahwa keberadaan mekanisme pendanaan yang tepat sangat krusial dalam mendorong pengembangan energi terbarukan sekaligus upaya konservasi energi. Untuk itu, pada tahun 2015 WWF bekerja sama dengan Institut Reformasi Layanan Esensial (IESR) guna menelaah berbagai skema pembiayaan energi yang tersedia. Kajian tersebut menyoroti serta mengevaluasi efektivitas kebijakan pendanaan beserta mekanismenya. Selain itu, dokumen ini juga memuat pembahasan mengenai sejumlah studi kasus baik di tingkat nasional maupun internasional, antara lain: Program Biogas Rumah Tangga, Program Kredit Surya, proyek mikrohidro di Seloliman, Dana Efisiensi Energi Thailand, Skema Pinjaman Jaminan Usaha Kecil (SFGL) serta Otoritas Pengembangan Energi Terbarukan India (IREDA).
Studi ini menyusun rekomendasi dan menujukannya kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan lima sasaran utama. Pemerintah menetapkan kebijakan yang selaras dan konsisten, memperkuat keberlanjutan teknologi energi terbarukan berbasis komunitas serta wilayah yang belum terjangkau listrik, mengoptimalkan peran Mekanisme Keuangan Publik (PFM) sebagai pendorong finansial, membangun atau memperkuat instrumen dan mekanisme pendanaan untuk proyek energi berskala kecil dan pedesaan, serta meningkatkan pemahaman dan kapasitas pembiayaan energi berkelanjutan bagi pembuat kebijakan nasional, lokal, dan lembaga keuangan domestik. Rekomendasi tersebut mencakup penguatan skema tarif pembelian listrik (feed-in tariff), peningkatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, mobilisasi pembiayaan korporasi, pengembangan fasilitas pendanaan kecil untuk proyek energi terbarukan pedesaan, serta pemberian dukungan teknis dalam pembentukan Badan Layanan Umum di tingkat lokal.
