Hubungan Singapura dan Indonesia selama ini terbilang baik, meski berbagai tantangan masih membayangi ke depan. Pertemuan berikutnya antara Lee Hsien Loong dan Joko Widodo bertepatan dengan peringatan 50 tahun hubungan diplomatik resmi. Ini menandai jubileum emas hubungan kedua negara.
Pihak terkait layak merayakan momen ini karena kemajuan besar dalam hubungan bilateral.
Pada Agustus 1965, Singapura memisahkan diri dari Federasi Malaysia karena perbedaan ideologi. Indonesia menunggu sekitar sepuluh bulan sebelum mengakui kemerdekaan Singapura secara resmi setelah Konfrontasi berakhir. Konfrontasi adalah upaya Indonesia menentang pembentukan Malaysia secara keras. Pada September 1967, Singapura membuka Kedutaan Besarnya di Indonesia secara resmi.
Gelombang nasionalisme dan dekolonisasi yang kuat membuat ketiga negara saling terkait dalam politik sepanjang dekade 1960-an. Presiden Soekarno melihat pembentukan Federasi Malaysia sebagai upaya memperluas pengaruh kolonial. Ia curiga Inggris ikut campur, karena pangkalan militer Inggris di Malaya dan Singapura memperkuat kecurigaannya. Singapura dan Malaysia mendorong pembentukan federasi karena alasan ekonomi, warisan kolonial, dan kebutuhan melawan subversi komunis.
Bahkan di ranah ekonomi, Singapura mewarisi peran-peran yang telah terbangun secara sistematis oleh Inggris selama masa kolonial. Setelah merdeka dari Inggris dan berpisah dari Malaysia pada 1965, Singapura menjadi pelabuhan bebas dengan jaringan perdagangan luas. Konektivitas penerbangan memperkuat peran itu, menjangkau rute ke Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Awalnya, Singapura dipandang sebagai ancaman oleh Indonesia yang baru merdeka. Indonesia khawatir Singapura menghambat ambisi ekonomi berdaulat, jalur ekspor, dan infrastruktur perdagangan sendiri.
Afro Asia
Para pemimpin Singapura dan mitra Malaysia menyeimbangkan retorika solidaritas Afro-Asia dengan kebutuhan keamanan nyata. Mereka juga melegitimasi pengaturan militer bersama Inggris yang masih beroperasi di kawasan. Namun Inggris bersiap mundur, sehingga pengaturan itu bersifat sementara. Mereka mempertahankan pengaturan itu sampai angkatan bersenjata lokal menjadi cukup kuat dan kredibel. Pemerintahan Soekarno memutuskan untuk melawan Federasi Malaysia yang dia anggap sebagai kemerdekaan semu. Ia mendorong perang gerilya berintensitas rendah melalui kebijakan Konfrontasi 1963–1966. Konfrontasi menimbulkan korban sipil dan militer di Singapura serta Malaysia.
Namun, pada masa kini kedua negara memiliki banyak alasan untuk mengapresiasi kemitraan ekonominya. Indonesia menempati posisi keenam sebagai sumber impor bagi Singapura, sementara ekspor Singapura ke Indonesia berada di peringkat keempat, setelah China, Malaysia dan Hong Kong. Jalur penerbangan komersial Singapura–Indonesia juga termasuk salah satu yang paling padat di Asia Tenggara. Dan meskipun sesekali muncul tudingan dari kalangan politisi bahwa Singapura melindungi pelaku kejahatan, hubungan bilateral keduanya tetap kokoh.
Di sektor pertahanan, angkatan bersenjata Singapura menjalin hubungan erat dengan mitra-mitranya di Indonesia melalui berbagai latihan gabungan di matra darat, laut dan udara. Kedekatan ini antara lain tercermin dalam latihan Angkatan Udara Elang Indopura tahun 2014, yang berlangsung di Pangkalan Udara Paya Lebar (Singapura) dan Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin. Selain itu, kedua angkatan laut juga bekerja sama secara intens dalam operasi pencarian dan penyelamatan terkait jatuhnya pesawat AirAsia pada Desember 2014.
Namun, relasi penerbangan antara kedua negara tidak selalu berjalan mulus. Dari waktu ke waktu, para pemimpin berupaya menegaskan klaim kedaulatan Indonesia atas zona pengelolaan lalu lintas udara yang selama ini terkait dengan Singapura. Singapura secara konsisten menolak tuntutan ini dengan merujuk pada standar Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), yang menyatakan bahwa pengaturan lalu lintas udara sipil telah didelegasikan kepadanya sejak era 1940-an, berdasarkan rekam jejak kinerja serta kapasitas teknis yang dimilikinya.
Muncul Kembali
Ada pula jejak Konfrontasi yang kerap muncul kembali. Dalam rentang waktu yang panjang, para pemimpin di kedua pihak berupaya menyingkirkan bayang-bayang masa lalu ini. Salah satu contohnya terjadi pada 1973, ketika Perdana Menteri Lee Kuan Yew menaburkan bunga di makam dua marinir yang ditangkap dan dieksekusi di Singapura karena aksi sabotase. Namun, sesekali muncul kegaduhan yang tak direncanakan—misalnya ketika sebuah pameran menggambarkan para agen Konfrontasi sebagai pahlawan, atau ketika kemudian sebuah kapal perang baru diberi nama yang terkait dengannya.
Kerusakan lingkungan juga menjadi persoalan serius bagi kedua negara. Kebakaran hutan di sejumlah wilayah Sumatra menimbulkan kabut asap beracun yang muncul hampir setiap tahun dan mengganggu pusat-pusat kota di Singapura serta Malaysia. Namun, memperoleh permintaan maaf dalam bentuk apa pun dari pemerintah bukanlah hal yang mudah. Pengakuan terhadap masalah ini kerap bergantung pada seberapa berat dampak sosial-ekonominya terhadap Singapura dan Malaysia, serta seberapa kuat tekanan melalui protes diplomatik.
Meski Singapura telah menawarkan bantuan untuk pemadaman kebakaran serta mendorong penerapan sanksi hukum terhadap perusahaan dan individu pembakar hutan, Indonesia dinilai masih melakukan upaya yang sangat terbatas untuk menekan kabut asap.
Untuk memastikan 50 tahun berikutnya hubungan bilateral tetap sehat, Lee dan Jokowi perlu menghadapi berbagai tantangan utama dalam relasi Singapura–Indonesia, termasuk upaya mendamaikan memori sejarah serta mengantisipasi ancaman keamanan non-tradisional yang masih belum sepenuhnya jelas.
