Kini Jokowi Dihadapkan pada Krisis Papua yang Kian Memburuk

Papua berpenduduk sangat beragam, dengan lebih dari 200 kelompok etnis asli dan banyak pendatang dari Indonesia. Namun, indikator pembangunan di wilayah ini masih termasuk yang terendah di Indonesia. Pemerintah selama ini belum mampu menuntaskan persoalan Papua atau meredakan keluhan masyarakat. Keluhan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya gerakan kemerdekaan. Padahal, sejak 1999, papuanisasi…

Baca Selengkapnya

Militer Usir Kapal Migran dari Perairan

Militer menyatakan pada hari Senin bahwa Angkatan Laut menggagalkan upaya masuk kapal migran ke perairan nasional akhir pekan. Tindakan itu menyusul kedatangan ratusan pengungsi Rohingya dan Bangladesh. Pihak berwenang meningkatkan patroli di kawasan tersebut. Juru bicara militer Fuad Basya mengatakan Angkatan Laut menambah armada patroli lepas pantai Aceh menjadi empat kapal perang dan satu pesawat…

Baca Selengkapnya

Presiden Cenderung Menjadi Penonton Saat Tantangan Memuncak

Pemerintah menghadapi kecaman internasional setelah melakukan eksekusi massal terhadap terpidana pengedar narkoba bulan lalu, dengan sebagian besar korban warga asing. Di dalam negeri, Presiden Joko Widodo tegas menolak tekanan dari pemerintah asing. Ia juga memberi pengampunan kepada delapan pelaku narkoba, langkah langka yang memenangkan dukungan pemilih. Hasil jajak pendapat memperlihatkan bahwa dalam enam bulan pertama…

Baca Selengkapnya

Papua Terancam Menjadi Pusat Krisis Lingkungan Berikutnya

Singkatnya, wilayah Papua di Indonesia, yang merupakan salah satu dari tiga hutan belantara tropis terbesar yang tersisa di dunia, tengah menghadapi ancaman serius. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian utama para pegiat konservasi global. Wilayah lain di Pulau Papua, yaitu Papua Nugini, telah menghadapi berbagai kerusakan lingkungan. Permasalahan tersebut meliputi penebangan hutan, pertambangan industri, kebakaran besar…

Baca Selengkapnya

Migran Diselamatkan dari Kekejaman di Laut

Para nelayan menyelamatkan sekitar 800 migran dari Myanmar dan Bangladesh di perairan Indonesia pada Jumat. Para migran dalam kondisi putus asa setelah kapal mereka nyaris tenggelam. Peristiwa ini terjadi di tengah memburuknya krisis pengungsi yang menggunakan perahu di kawasan Asia Tenggara. Human Rights Watch mengkritik keras Malaysia, Thailand, dan Indonesia karena menolak kapal pengungsi berlabuh….

Baca Selengkapnya

Tes Keperawanan Dua Jari Memalukan dan Diskriminatif

Calon anggota militer perempuan di Indonesia menjalani pemeriksaan khusus sebagai bagian dari proses seleksi untuk memperoleh kandidat terbaik. Menjelang konferensi kedokteran militer internasional di Indonesia, Human Rights Watch meminta negara peserta mendesak penghentian pemeriksaan diskriminatif tersebut. Mayor Jenderal Fuad Basya menyatakan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan kesehatan wajib bagi calon anggota militer perempuan. Mayor…

Baca Selengkapnya

Tes Keperawanan Militer Dinilai Tidak Manusiawi

Human Rights Watch mengatakan dokter militer dari berbagai negara di Indonesia harus mendorong Presiden Joko Widodo menghapus tes keperawanan. Komite Kedokteran Militer Internasional, organisasi antar-pemerintah bermarkas di Belgia, menggelar konferensi global di Bali 17–22 Mei 2015. Militer perlu segera menghentikan praktik tes keperawanan. Tindakan itu bertentangan dengan prinsip hukum hak asasi manusia internasional yang melarang…

Baca Selengkapnya

Jokowi Prioritaskan Hubungan Papua Nugini, Abaikan Isu Domestik

Saat berkunjung ke Port Moresby pada Selasa, Presiden Joko Widodo mengajak mempererat hubungan dengan Papua Nugini. Ia juga memuji kemajuan ekonomi negara tetangga itu. Jokowi menandatangani dua nota kesepahaman: satu mengenai pengelolaan sumber daya alam dan satu lagi tentang pemberantasan kejahatan transnasional. Presiden menyatakan optimis hubungan bilateral Indonesia dan PNG akan terus membaik, menurut pernyataan…

Baca Selengkapnya

Moratorium Palsu Perusahaan Kehutanan

Asia Pulp & Paper (APP) adalah konglomerat kehutanan Indonesia yang pernah menjadi target utama aktivis lingkungan. Perusahaan itu mendapat kritik karena praktik penebangan yang kontroversial. Kini APP bergabung dengan pihak lain menyerukan moratorium deforestasi yang lebih ketat. Mereka juga meminta kebijakan yang memungkinkan perusahaan berkontribusi pada upaya konservasi. Pada Senin, Aida Greenbury, Direktur Pelaksana Berkelanjutan…

Baca Selengkapnya

Pembebasan 5 Tahanan Papua Goyang Janji Reformasi

Presiden Joko Widodo mengumumkan pencabutan pembatasan peliputan asing di Papua Barat dan pembebasan sejumlah tahanan politik. Kebijakan ini melonggarkan kontrol pemerintah di wilayah kaya mineral yang lama menghadapi pemberontakan berskala kecil. Sejak menjabat, Jokowi memusatkan perhatian pada Papua Barat dan berjanji mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat berkunjung ke Jayapura, Jokowi mengampuni lima tahanan…

Baca Selengkapnya