Memasuki bulan keempat masa jabatannya, berbagai tantangan terkait kepemimpinan dan komitmennya memberantas korupsi mulai menghadang Presiden Joko Widodo.
Dalam 100 hari pertama masa kepresidenannya, Jokowi menghadapi dinamika politik yang kompleks. Di tengah ketegangan antar koalisi pendukung dan oposisi di parlemen, ia berhasil menyusun kabinet. Ia juga mampu menerapkan kebijakan kontroversial berupa penghapusan subsidi bahan bakar.
Saat ini, tantangan terbesar bagi Presiden Jokowi muncul dari partai politiknya sendiri serta koalisi pendukung. Ia berada di posisi sulit, terjepit dalam konflik intens antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan institusi kepolisian.
Konflik nasional antara KPK dan Polri bermula dari keputusan Presiden Jokowi mencalonkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Banyak pihak menduga Megawati Soekarnoputri dan elite politik pendukung Jokowi mendorong pencalonan Budi, yang pernah menjadi ajudan Megawati.
Menanggapi rasa kecewa terhadap pencalonan tersebut, KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam sejumlah kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2010. Tindakan ini memunculkan anggapan bahwa KPK memiliki motif politik di balik keputusannya. Publik telah lama menyoroti isu rekening mencurigakan milik sejumlah pejabat kepolisian yang berasal dari praktik suap dan korupsi.
Untuk mengambil langkah yang lebih hati-hati, Presiden Jokowi menyerahkan proses pencalonan kepada DPR. Meski KPK telah mengeluarkan tuduhan terhadap Budi, mayoritas anggota DPR tetap memberikan dukungan hampir secara menyeluruh terhadap pencalonannya.
Gelombang unjuk rasa dari masyarakat pun terjadi sebagai bentuk penolakan terhadap pencalonan tersebut. Media massa mengeluarkan seruan moral yang mendesak presiden agar tidak melantik figur yang korup sebagai Kapolri. Merespons tekanan publik, pada tanggal 16 Januari 2015, Presiden Jokowi menunda pelantikan Budi.
Respons Kepolisian
Banyak pihak menilai kepolisian menangkap salah satu komisioner KPK sebagai respons terhadap langkah KPK sebelumnya. Kepolisian mendasarkan penangkapan itu pada tuduhan lemah, yakni dugaan mendorong sumpah palsu saat komisioner tersebut masih berpraktik sebagai pengacara swasta. Selain itu, kepolisian menyatakan tengah menyelidiki tiga komisioner KPK lainnya. Secara hukum, KPK memerlukan minimal tiga komisioner untuk dapat menjalankan fungsinya. Jika proses hukum berlanjut, institusi tersebut berisiko mengalami kelumpuhan operasional.
Presiden Jokowi mengambil langkah hukum yang menunjukkan tantangan dalam menghadapi tekanan dari PDI-P dan elite politik pendukungnya. Sebagai presiden pertama yang tidak berasal dari lingkaran partai politik tradisional, harus memperhitungkan kepentingan Megawati, Surya Paloh selaku Ketua Partai Nasdem dan Jusuf Kalla yang menjabat sebagai Wakil Presiden dari Partai Golkar.
Walaupun Presiden Jokowi memperoleh dukungan luas dari masyarakat, langkah untuk memberhentikan Budi berisiko dipersepsikan sebagai bentuk ketidaksetiaan oleh kalangan elite partai. Bahkan, sejumlah politisi sempat mengisyaratkan kemungkinan pemakzulan sebagai respons atas tindakan tersebut.
Presiden Jokowi berupaya membangun dukungan dari sejumlah tokoh nasional. Ia melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto, mantan pesaingnya dalam pemilihan presiden, yang menunjukkan kesediaan untuk mendukung berbagai keputusan yang diambil oleh Jokowi. Selain itu, presiden juga bertatap muka dengan mantan Presiden B. J. Habibie, yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan Jokowi.
Konflik antara KPK dan Polri menjadi tantangan utama bagi Presiden Jokowi untuk membuktikan bahwa bukan sekadar figur yang dikendalikan oleh Megawati, sebagaimana sering disuarakan oleh Prabowo selama masa kampanye. Jika Jokowi berhasil menyelesaikan krisis politik tersebut dan menunjukkan keseriusannya dalam memberantas korupsi, peluang untuk mengatasi persoalan pemerintahan yang lebih besar dalam lima tahun ke depan akan semakin terbuka.
Berhati-hati Mengambil Keputusan
Presiden Jokowi tampak berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait calon Kapolri, dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan dampaknya. Dalam unggahan terbarunya di akun Facebook, ia menyampaikan pepatah Jawa “Suro diro jayaningrat, lebur dening pangastuti,” yang secara harfiah mengandung makna bahwa kekerasan, kemarahan dan keburukan pada akhirnya akan luluh oleh kebijaksanaan dan ketulusan hati.
Namun, Presiden Jokowi tidak memiliki banyak waktu untuk menunda keputusan. Tingkat kepercayaan publik terhadapnya mulai melemah, dan penundaan lebih lanjut berisiko memperkuat anggapan bahwa komitmennya dalam memerangi korupsi kian merosot. Para relawan kampanyenya bahkan menyatakan ancaman untuk menarik dukungan apabila presiden dianggap terlalu toleran terhadap pejabat yang terindikasi korupsi.
Presiden perlu menyadari bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya bertumpu pada pencapaian keseimbangan politik. Di tengah polemik yang terus berkembang seputar aspek hukum, dukungan terhadap upaya KPK dalam menginvestigasi dugaan korupsi di kalangan pejabat tinggi kepolisian menjadi langkah yang harus diambil.
Reformasi di tubuh kepolisian nasional menjadi hal yang sangat mendesak, mengingat banyak masyarakat yang, berdasarkan pengalaman pribadinya, merasa bahwa institusi kepolisian belum dapat dipercaya sepenuhnya. Kini merupakan momentum bagi presiden untuk mengambil langkah tegas membersihkan jajaran kepolisian dari praktik korupsi, mulai dari tingkat tertinggi hingga yang paling bawah.
