Pada peringatan 50 tahun kegagalan kudeta yang memicu pembantaian massal, presiden menolak rencana meminta maaf kepada korban. Pada Kamis, Presiden Joko Widodo menyatakan yakin upaya kudeta seperti Gerakan 30 September takkan terulang. Ia menolak tegas kabar di media sosial bahwa pemerintah akan meminta maaf kepada korban dan keluarga. Ia menegaskan tidak berniat meminta maaf. “Kalau ada pertanyaan soal ini, tanyakan kepada pihak yang menyebarkannya, bukan kepada saya,” ujarnya. Desas-desus soal permintaan maaf muncul awal tahun.
Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pemerintah akan mengakui pelanggaran HAM berat. Ia juga menyebut pembentukan tim gabungan untuk menangani pelanggaran masa lalu. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan rekonsiliasi penting agar Indonesia tidak menerima cap bangsa pendendam. Ia mengatakan rekonsiliasi masih dalam pembahasan. Presiden baru saja menegaskan ia tak berniat meminta maaf. Ia berulang kali menekankan agar kita memandang ke depan dan tidak menoleh ke belakang.
Bedjo Untung, mantan tahanan hampir 10 tahun dan ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965–1966, menyatakan bahwa organisasinya menuntut permintaan maaf. Bedjo Untung mengatakan militer masih menganggap korban 1965 perlu mendapat pengawasan. Ia menanggapi, bahwa mereka hanyalah orang tua yang pernah didiskriminasi, yang sebentar lagi akan meninggal tanpa membawa harta, sehingga tidak ada alasan untuk takut kepadanya. Militer menangkap Badri pada 1965 ketika usianya 19 tahun; ia menuntut permintaan maaf atas penyiksaan selama penahanan.
“Mereka memukuli dan menyetrum saya; mereka menyayat punggung saya dengan kawat sehingga saya tak bisa bangun atau makan selama seminggu,” ujarnya. Pada 30 September–1 Oktober 1965, enam jenderal senior tewas dalam upaya kudeta yang gagal dan kemudian dituduhkan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam beberapa bulan berikutnya, pembersihan ini diperkirakan menewaskan sekitar 500.000 orang atau lebih. Kegagalan kudeta dan pembersihan yang menyusul membuka jalan bagi Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, lalu memerintah secara otoriter lebih dari tiga dekade.
