Presiden Joko Widodo tampak meraih banyak hasil dalam kunjungan singkatnya ke AS pekan ini. Media menggambarkan pertemuannya dengan Presiden Barack Obama sebagai pertemuan dua sosok serupa. Media menggambarkan keduanya sebagai politisi muda dengan pengalaman relatif terbatas yang naik lewat agenda reformasi. Keduanya membangkitkan semangat pemilih melalui optimisme dan keyakinan untuk berubah. Sebagian pihak berupaya meragukan latar belakang keagamaan keduanya. Beberapa pihak menuduh Obama menyembunyikan identitas Muslimnya, sementara pihak lain menuduh Jokowi menyembunyikan identitas Kristen; sebagian orang juga mencatat kemiripan fisik di antara keduanya. Obama menghabiskan beberapa tahun masa kecilnya di Indonesia. Sentimen, nostalgia, dan kemiripan fisik bukan dasar kuat membangun hubungan bilateral. Pertanyaannya, apa hasil nyata kunjungan Jokowi untuk memajukan hubungan bilateral secara substansial? Hal ini penting mengingat kemitraan komprehensif AS-Indonesia sejak 2010 tampak stagnan. Perlu bukti konkret, bukan sekadar simbol atau kesan sementara.
Jokowi memperoleh bantuan sebesar $2,75 juta untuk menangani kebakaran hutan akibat pembakaran lahan membuka sawit dan pulp. AS juga berjanji meningkatkan kemampuan maritim Indonesia sejalan dengan Poros Maritim Dunia, pilar utama agenda luar negeri Jokowi. Namun, belum jelas apakah kesepakatan atas isu-isu tersebut mampu mengembalikan hubungan AS–Indonesia ke jalur yang tepat. Banyak pihak menyebut Indonesia sebagai penyangga terhadap ekstremisme agama dari Timur Tengah. Pemimpin AS berulang kali memuji reputasi Indonesia sebagai negara Muslim yang toleran dan moderat. Para pengamat memperkirakan sekitar 600 warga Indonesia bergabung dengan Islamic State dari 205 juta Muslim. Angka itu lebih rendah daripada jumlah jihadis dari Eropa dan Australia. Meskipun pemerintah menahan gelombang ini, pertemuan di AS jarang membahas secara rinci strategi pencegahannya. Publik menyambut positif bantuan untuk memadamkan kebakaran hutan yang akan melepaskan sekitar 1,6 miliar ton karbon dioksida. Tanpa tindakan tegas Indonesia menangani akar masalah, dukungan AS akan bersifat sementara dan tidak memadai.
Perundingan Iklim
Presiden Obama menyadari hal itu menjelang perundingan perubahan iklim di Prancis. Jokowi memprioritaskan menjadikan Indonesia, terutama wilayah pedesaan, sebagai pasar produk digital dan mitra pengembangan teknologi digital. Sikap ini mencerminkan minat pribadinya pada teknologi informasi dan perhatian terhadap kebutuhan peningkatan infrastruktur TI, yang juga ia tekankan saat kampanye lebih dari setahun lalu. Rencana awal kunjungannya ke Silicon Valley untuk bertemu Apple dan Google menunjukkan pentingnya isu ini, meskipun ia membatalkan rencana setelah kembali ke Indonesia karena eskalasi kebakaran hutan. Pada 2014, perdagangan bilateral sektor digital antara Amerika Serikat dan Indonesia mencapai sekitar $12 miliar tanpa intervensi pemerintah.
Mewujudkan dukungan AS terhadap Poros Maritim Dunia diperkirakan rumit, terutama karena terkait dengan kepentingan maritim Amerika di kawasan ini. Jokowi bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan menegaskan kembali komitmen Indonesia pada tatanan maritim yang berlandaskan hukum internasional dan prinsip penyelesaian tanpa kekerasan. Pernyataan ini dipastikan mendapat sambutan positif di AS, terutama mengingat sikap China yang semakin tegas belakangan ini. Namun, sampai sejauh mana Indonesia bersedia bertindak untuk memperjuangkan dan mempertahankan tatanan ini? Terdapat perbedaan penting antara sikap hati‑hati Indonesia terhadap China dan dorongan AS agar Indonesia, sebagai poros ASEAN, mengambil sikap lebih tegas dalam sengketa Laut China Selatan.
Kendala Utama
Kendala utamanya adalah semakin eratnya hubungan ekonomi dengan China—misalnya kontrak senilai $5,5 miliar untuk jalur kereta cepat Jakarta–Bandung yang sempat bergejolak—sehingga ruang gerak Indonesia untuk menentang kebijakan China menjadi terbatas; meskipun demikian, AS tetap berharap mitra regionalnya meningkatkan tekanan terhadap China. Pernyataan pejabat Indonesia yang saling bertentangan makin memperuncing ketidakjelasan sikap negara terhadap Laut China Selatan. Di satu sisi, Panglima Komando Armada Kawasan Barat Laksamana Muda Achmad Taufiqoerrochman mengatakan kapal-kapal perang Indonesia disiagakan untuk mengantisipasi meningkatnya ketegangan; di sisi lain, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tidak akan ada kehadiran militer Indonesia di wilayah ini.
Sementara itu, dalam pertemuan menteri pertahanan ASEAN-China, Menhan Ryamizard Ryacudu menyatakan pihak yang tidak mengklaim wilayah tidak perlu ikut campur selama negara-negara yang bersengketa mampu meredakan ketegangan. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan demokrasi dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memegang peranan strategis bagi Amerika Serikat, terutama di tengah kebangkitan China di kawasan dan ancaman ISIS dari Timur Tengah. Namun hubungan bilateral AS–Indonesia belum berkembang signifikan untuk merealisasikan potensi tersebut. Belum jelas apakah kunjungan Presiden Jokowi mampu memberi dorongan dan sense of urgency yang diperlukan; dari bukti saat ini, kemajuan yang dicapai masih terbatas.
