Nadiem Makarim menjadi salah satu wirausahawan paling terkenal di Indonesia. Sebagai pendiri Gojek, ia berhasil mengubah sistem transportasi perkotaan dengan memanfaatkan jaringan besar pengendara sepeda motor di Jakarta untuk menyediakan layanan perjalanan yang cepat, praktis, dan terjangkau di tengah kemacetan kota yang sangat tinggi. Keberhasilan tersebut kemudian membawa Nadiem menjadi salah satu pengusaha terkaya di Indonesia sebelum ia mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai menteri dalam kabinet mantan Presiden Joko Widodo. Saat ini, ia berada dalam tahanan setelah terseret penyelidikan kasus dugaan korupsi besar terkait pengadaan Chromebook, tuduhan yang secara tegas ia bantah. Penyelidikan ini memicu guncangan besar di kalangan pelaku bisnis Indonesia dan menimbulkan keresahan bagi investor internasional. Meski begitu, banyak orang Indonesia melihat kasus ini sebagai persoalan yang lebih luas daripada sekadar satu perkara dugaan korupsi.
Nadiem banyak dipandang memiliki kedekatan dengan Jokowi serta putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Karena itu, sejumlah pengamat politik di Indonesia mempertanyakan apakah proses hukum ini juga menunjukkan semakin tajamnya perebutan pengaruh di antara elite politik nasional. Terlepas dari benar atau tidaknya dugaan tersebut, persepsi yang berkembang telah menambah kekhawatiran terhadap arah politik Indonesia. Waktu kemunculan kasus ini sangat penting. Terlepas dari apakah perkara ini murni berkaitan dengan korupsi atau mencerminkan persaingan politik yang lebih dalam, kasus tersebut hadir pada periode penting di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo mengawali masa kepemimpinannya dengan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8% per tahun. Angka tersebut dinilai penting untuk membuka lapangan kerja bagi jutaan anak muda yang memasuki pasar tenaga kerja setiap tahun. Namun, pencapaian target ini tidak cukup hanya dengan janji ambisius. Indonesia membutuhkan reformasi struktural dan perubahan mendasar dalam perekonomiannya.
Peran Besar
Sebelum memenangkan pemilihan, Prabowo telah menunjukkan bahwa pemerintah akan memainkan peran yang lebih besar dalam arah ekonomi nasional. Dalam visinya, negara perlu memiliki pengaruh lebih kuat atas ekspor komoditas utama Indonesia, mulai dari batubara dan nikel hingga mineral kritis serta minyak kelapa sawit. Rencana tersebut kemudian diperkuat dengan hadirnya Danantara, badan investasi negara yang diluncurkan pada Juni tahun ini. Para pendukung menilai pendekatan ini dapat membantu Indonesia memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari kekayaan sumber daya alamnya. Selain itu, langkah tersebut dianggap mampu membatasi dominasi kepentingan bisnis yang kuat. Namun, para pengkritik mengkhawatirkan risiko pemusatan kekuatan ekonomi yang sangat besar di tangan pemerintah, sekaligus membuka ruang baru bagi praktik KKN, yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme.
Perubahan ini memiliki implikasi besar bagi perusahaan Australia yang berbisnis di Indonesia atau berinvestasi di sektor sumber daya alamnya yang berkembang cepat. Di satu sisi, peran pemerintah yang lebih kuat dapat mendorong efisiensi. Namun di sisi lain, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko politik jika keputusan komersial lebih mengikuti kepentingan politik daripada dinamika pasar. Proses pemusatan ekonomi ini juga berlangsung bersama menguatnya konsolidasi politik. Prabowo bukan pendatang baru di dunia politik Indonesia. Setelah beberapa kali gagal dalam kontestasi presiden, ia akhirnya mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Tahun pertama masa jabatannya menunjukkan keinginan kuat untuk memperkuat kekuasaan, bukan hanya mengelola pemerintahan. Sementara itu, ucapannya bahwa demokrasi terasa sangat melelahkan semakin menambah perhatian dari kalangan yang khawatir terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.
Kabinet Besar
Pemerintahan Prabowo kini ditopang oleh kabinet yang sangat besar, bahkan termasuk salah satu yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Hal yang lebih menonjol adalah masuknya tokoh-tokoh senior dari hampir seluruh partai politik besar ke posisi menteri. Kondisi ini membuat kekuatan oposisi di parlemen melemah, karena sebagian besar telah diakomodasi dalam pemerintahan. Sebagai perbandingan, bayangkan seorang perdana menteri Australia menarik tokoh-tokoh penting dari Partai Liberal, Greens, Partai Nasional, One Nation dan kandidat independen teal ke dalam kabinet. Tujuannya bukan untuk menyatukan bangsa dalam situasi krisis, tetapi untuk menekan kekuatan oposisi. Di Australia, langkah seperti ini hampir pasti dipandang sebagai sesuatu yang sangat mengejutkan.
Di Indonesia, sebaliknya, cara tersebut telah menjadi bagian menonjol dari gaya pemerintahan Prabowo. Latar belakang militernya masih menjadi faktor yang memengaruhi pandangan publik. Sebagai mantan jenderal pada era Presiden Soeharto, Prabowo kerap mendapat sorotan terkait komitmennya terhadap nilai-nilai demokrasi liberal. Kebijakan pemerintahannya yang semakin terpusat, bersamaan dengan penguatan besar-besaran peran militer, menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan dan kesehatan demokrasi Indonesia dalam jangka panjang. Dalam ranah kebijakan luar negeri, situasinya memperlihatkan tingkat kerumitan yang serupa. Slogan Prabowo, “seribu kawan, nol musuh”, tercermin dalam pendekatan politik luar negerinya yang pragmatis, meski terkadang terlihat berlawanan. Indonesia memperkuat hubungan dengan China dan Rusia serta bergabung dengan BRICS.
Indonesia – Australia
Di sisi lain, pemerintah juga meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Australia dan menjaga hubungan baik dengan Perdana Menteri Anthony Albanese. Dalam perspektif Australia, pendekatan penyeimbangan tersebut menghadirkan kombinasi antara potensi kerja sama dan risiko ketidakpastian. Australia membutuhkan Indonesia yang stabil dan sejahtera. Bagi keamanan jangka panjang Australia, hubungan dengan negara tetangga besar di sebelah utara merupakan salah satu kemitraan bilateral yang paling penting. Ketika persaingan strategis di Indo-Pasifik semakin menguat, terutama akibat meningkatnya pengaruh China di kawasan serta ketidakpastian berkelanjutan dalam arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat, posisi Indonesia akan semakin krusial. Meski demikian, kepentingan strategis tidak seharusnya mengesampingkan pembahasan yang terbuka mengenai tata kelola demokratis.
Jika sentralisasi politik dan ekonomi di Indonesia terus menguat, sementara pengawasan antarlembaga melemah dan ruang kritik semakin terbatas, Prabowo pada akhirnya harus membuktikan janji pertumbuhan ekonominya. Keberhasilan mencapai target tersebut dapat membuat sebagian masyarakat menerima model pemerintahan yang lebih terpusat. Sebaliknya, kegagalan memenuhi janji ekonomi berpotensi menimbulkan konsekuensi serius bagi stabilitas politik nasional. Bagi Australia, kepentingan strategisnya tampak jelas, yakni mendorong Indonesia agar berhasil secara ekonomi, tetap stabil secara politik dan terus berperan sebagai mitra yang demokratis. Akan tetapi, jika tujuan-tujuan tersebut tidak lagi berjalan seiring, Australia kemungkinan akan menghadapi dilema kebijakan luar negeri yang sangat kompleks dalam beberapa tahun ke depan. Persoalan ini kemungkinan akan hadir lebih cepat daripada perkiraan sebagian besar masyarakat Australia.
