Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia menyetujui pembiayaan $216,5 juta hari ini untuk proyek pemerintah. Proyek itu akan memperbaiki infrastruktur permukiman kumuh dan membantu lebih dari 9,7 juta penduduk miskin perkotaan.
Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah platform kolaborasi yang dibiayai pemerintah pusat, daerah, swasta, masyarakat, dan bank pembangunan multilateral. Asian Infrastructure Investment Bank memberikan tambahan pembiayaan $216,5 juta, menandai kerja sama pembiayaan pertama AIIB dengan Bank Dunia.
Sekitar 29 juta orang tinggal di permukiman kumuh dengan layanan dasar buruk; 11 juta tanpa sanitasi. Sembilan juta lainnya tidak memiliki akses air bersih. Warga miskin perkotaan membeli air dari penyedia swasta 10–30 kali lebih mahal dibanding keluarga yang terhubung jaringan.
Direktur Bank Dunia Rodrigo Chaves mengatakan menutup kesenjangan infrastruktur dan layanan dasar di permukiman kumuh penting. Langkah itu akan mengakhiri kemiskinan ekstrem, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Ia menambahkan Proyek Kota Tanpa Kumuh akan memperbaiki kehidupan jutaan warga miskin kota. Proyek ini juga membantu negara mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Ia memuji pembentukan platform nasional pemerintah yang mempermudah kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Lima Tahun
Pemerintah menyediakan sebagian besar dana, sekitar $1,3 miliar, untuk program lima tahun ini; program juga mendapat pembiayaan paralel dari Islamic Development Bank (IsDB). Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia memberikan bantuan teknis untuk Kotaku melalui pengaturan hukum terpisah.
Program ini menjangkau 154 kota, termasuk Jakarta, untuk menyediakan air bersih, sanitasi, jalan, drainase dan pengumpulan sampah padat rutin; program juga berupaya mencegah perluasan permukiman kumuh dengan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat serta menangani masalah lahan.
George Soraya menyatakan bahwa penduduk permukiman kumuh seringkali tidak merasakan manfaat pertumbuhan kota; mereka tersisih dari ekonomi formal dan hunian layak, serta lebih rentan terhadap bencana seperti banjir. Ia menambahkan bahwa program pemerintah bisa menjadi langkah untuk menjadikan kota lebih inklusif, namun memerlukan kerja sama banyak pihak dan beragam sumber pembiayaan.
Grup Bank Dunia berkomitmen penuh mendukung upaya transformasi kota agar menjadi lebih inklusif.
