Indonesia menghadapi keputusan strategis karena tekanan domestik meningkat untuk mundur dari Dewan Perdamaian AS di tengah eskalasi Iran‑Israel‑AS. Profesor Mahfud MD mengatakan keluar dari Dewan itu mungkin tidak merugikan dan bisa dilakukan jika pemerintah tidak tertekan.
Karena itu, Presiden Prabowo Subianto sebaiknya meninjau kembali kebijakan yang dianggap berpihak pada kepentingan AS. Contohnya: bergabung dengan Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian dagang sepihak dengan AS. Persepsi tersebut menimbulkan kekhawatiran hilangnya kemandirian negara dalam urusan internasional. Hal ini juga menunjukkan penyimpangan dari tradisi kebijakan luar negeri bebas dan aktif.
Prabowo menyatakan kesediaannya meninjau kembali peran dalam Dewan Perdamaian (BoP). Indonesia menawarkan diri menjadi mediator antara Amerika Serikat dan Iran, namun peluang keberhasilan tawaran ini rendah. Kondisi ini seharusnya mendorong pemerintah menilai ulang relevansi dan efektivitas kerangka BoP bagi kebijakan luar negeri.
Peran Indonesia dalam BoP selama konflik di Asia Barat kemungkinan bergerak ke beberapa arah. Pertama, Indonesia berusaha menjaga netralitas dengan menawarkan diri memfasilitasi dialog dan mendorong semua pihak mengutamakan diplomasi. Kedutaan Besar Iran menyambut tawaran ini, meskipun belum ada tindakan nyata berikutnya. Duta Besar Iran menilai Indonesia dan Iran sebagai kekuatan menengah berpengaruh yang berpotensi mendorong perdamaian. Kerja sama lebih erat antara kedua negara dapat memperkuat stabilitas regional dan hubungan diplomatik.
Indonesia diperkirakan akan tetap bertahan di dalam BoP meskipun mendapat kritik dan seruan untuk mundur. Prabowo meyakinkan para ulama Islam bahwa ia akan menarik diri jika ia menilai keanggotaan ini tidak memberi manfaat bagi Palestina atau bertentangan dengan kepentingan nasional. Pemerintah memandang BoP sebagai wadah penting untuk menangani isu Israel-Palestina dan sebagai sarana membela kepentingan Palestina meskipun Palestina tidak duduk di dalam dewan tersebut.
Memperkuat Citra
Ketiga, konflik ini membuka kesempatan memperkuat citra sebagai negara pengusung perdamaian; bila berhasil memfasilitasi dialog, Indonesia bisa tampil sebagai penyeimbang yang mendukung stabilitas global, dan upaya mediasi berpotensi mengurangi tekanan ekonomi, terutama dari kenaikan harga minyak.
Meskipun keluar dari BoP terlihat sebagai opsi, Indonesia kemungkinan kehilangan pengaruh terhadap Amerika Serikat jika mundur; strategi jangka panjang sebaiknya menghindari konfrontasi dengan kekuatan besar seperti China dan AS sambil meraih keuntungan selektif, terutama dalam negosiasi perdagangan.
Pertanyaan penting muncul tentang apakah posisi geopolitik kita menjadi terlalu tergantung pada AS; jawabannya rumit. Keterkaitan melalui perdagangan, investasi dan impor dengan AS telah membatasi ruang manuver politik sampai tingkat tertentu. Keanggotaan di BoP dan upaya mempertahankan hubungan baik dengan AS mencerminkan pendekatan berhati‑hati untuk menghindari konfrontasi dengan kekuatan besar.
Mengkritik tindakan AS terhadap Iran secara terbuka berisiko mengganggu agenda diplomatik, terutama dalam kerangka BoP. Menawarkan mediasi memungkinkan menjaga keseimbangan dan mendorong deeskalasi tanpa berkonfrontasi langsung dengan AS.
Indonesia menghadapi tantangan berat di tengah konflik Israel-AS versus Iran, berupaya menegaskan peran sebagai kekuatan menengah yang mendukung perdamaian dalam BoP meski mendapat kritik dan tekanan ekonomi. Isu ini penting karena negara, yang lama berpihak pada Palestina dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, kini terlibat dalam forum yang mempertemukan aktor-aktor tak terduga.
Jika Indonesia meninjau kembali keanggotaannya di BoP, keputusan ini akan menentukan posisi masa depannya di dewan dan kapasitasnya mendukung penentuan nasib sendiri Palestina.
