Kebakaran memaksa maskapai membatalkan penerbangan, merusak lahan pertanian, dan membuat ratusan ribu warga di wilayah terdampak menderita gangguan pernapasan.
Hal ini terjadi hampir setiap tahun selama 18 tahun terakhir.
Kebakaran hutan dan kabut asapnya menyebabkan dampak besar di banyak negara Asia. Kondisi ini menjadi sorotan utama media dan publik regional. Tekanan meningkat pada pemerintah agar segera melakukan upaya pemadaman dan mitigasi.
Hal ini mungkin menjadi alasan mengapa pihak kepolisian sedang meningkatkan intensitas penindakan. Pada hari Senin, menetapkan 12 perusahaan tambahan sebagai tersangka penyebab kebakaran hutan di wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Kapolri Badrodin Haiti enggan menyebut nama perusahaan itu, tetapi menegaskan dua berasal dari Malaysia dan China. Perusahaan lain masih dia selidiki dan berasal dari Singapura.
Melibatkan pihak luar bisa menjadi langkah strategis. Hal ini berguna saat pemerintah mendapat tekanan untuk menunjukkan komitmen. Langkah tersebut membantu mempercepat penanganan kabut asap.
Dalam wawancara eksklusif bulan lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa persoalan kabut asap merupakan masalah yang membutuhkan waktu panjang untuk diselesaikan.
Ia memperkirakan kondisi akan sepenuhnya terkendali dalam waktu hingga tiga tahun.
Menolak Tawaran
Setelah sebelumnya menolak tawaran bantuan selama berminggu-minggu dari Malaysia, Singapura dan Australia, ia akhirnya mengubah sikap dan menerima dukungan regional.
Pengumuman kepolisian mengenai rencana penindakan terhadap perusahaan yang bertanggung jawab jelas akan negara tetangga pandang sebagai bukti bahwa pemerintah berupaya menunjukkan sikap sebagai tetangga yang bertanggung jawab.
Aktivis lingkungan menegaskan bahwa dakwaan terhadap perusahaan—termasuk pelanggaran aturan lingkungan yang bisa berujung hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda Rp100 miliar—tidak akan berarti jika aparat tidak menegakkan hukum.
Yuyun Indradi, juru kampanye politik kehutanan Greenpeace, mengungkapkan bahwa dari sekitar 40 perusahaan yang pemerintah tetapkan sebagai tersangka penyebab kebakaran, sejauh ini hanya satu kasus yang berhasil pemerintah bawa ke pengadilan.
Ia menegaskan pemerintah harus mencabut izin perusahaan yang terbukti bersalah agar kebakaran hutan benar-benar berhenti.
Masalah ini terjadi hampir setiap tahun, namun para ilmuwan memperkirakan bahwa tahun ini akan menjadi yang paling parah sejak tahun 1997.
Ketika kawasan Asia terakhir kali mengalami krisis kabut asap besar, kerugian yang ditimbulkan mencapai sekitar $9 miliar, akibat pembatalan penerbangan, rusaknya lahan pertanian serta biaya yang timbul dari sektor pariwisata dan layanan kesehatan.
Kali ini, sejumlah ekonom memprediksi bahwa biaya yang harus ditanggung kawasan tersebut bisa mencapai lebih dari dua kali lipat.
