Minyak sawit, sebagai minyak nabati dengan perdagangan terbesar di dunia, berperan penting dalam menggerakkan perekonomian. Komoditas ini juga merusak lingkungan di bumi.
Banyak orang tidak menyadari betapa seringnya mereka menggunakan minyak sawit atau turunannya dalam aktivitas sehari-hari. Minyak sawit yang fleksibel hadir dalam berbagai produk, mulai pasta gigi dan sabun hingga roti, kue, dan cokelat. Secara global, minyak sawit menyumbang 65% perdagangan minyak nabati dan terdapat dalam 50% produk kemasan supermarket. Minyak ini juga terkandung dalam 70% kosmetik yang beredar di pasaran. Pemerintah berkomitmen menekan penggunaan bahan bakar fosil, dan kini masyarakat semakin memanfaatkan minyak sawit sebagai bahan baku biofuel.
Minyak sawit menghasilkan panen lebih besar daripada tanaman lain, sehingga produsen memproduksinya dengan biaya rendah dan lahan efisien. Kondisi ini menjadikan minyak sawit komoditas utama bagi produk massal. Lonjakan konsumsi barang sekali pakai dan distribusi global yang lancar telah mendorong permintaan minyak sawit meningkat tajam dalam beberapa dekade terakhir.
Dr. Amanda Berlan, peneliti di Coventry University, menjelaskan bahwa konsumsi makanan olahan memicu meningkatnya permintaan minyak sawit. Jenis makanan ini meninggalkan jejak karbon dan membutuhkan sumber daya jauh lebih besar daripada hidangan rumahan.
Kemajuan Ekonomi
Meskipun minyak sawit unggul dalam hal fleksibilitas dan efisiensi biaya, komoditas ini kerap menuai kontroversi akibat dampak buruknya terhadap lingkungan. Dampak tersebut mencakup deforestasi di kawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Selain itu, aktivitas ini juga memberikan kontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca.
Tanaman kelapa sawit berasal dari Afrika Barat, tetapi petani mulai membudidayakannya di Malaysia pada 1930-an dan menyebarkannya ke Indonesia. Kini, Malaysia dan Indonesia memproduksi sekitar 85% minyak sawit dunia, dengan Indonesia sebagai produsen terbesar. Permintaan global melonjak dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir dan akan kembali berlipat ganda pada 2020. Lonjakan ini menjadikan minyak sawit motor penting bagi perekonomian negara berkembang. Mark Driscoll menegaskan minyak sawit mendukung jutaan lapangan kerja dan menyumbang besar terhadap perekonomian. Pada 2014, kontribusinya mencapai sekitar 20 hingga 21 miliar dolar.
Minyak Sawit
Minyak sawit kini menjadi komoditas pertanian ekspor terbesar sekaligus sumber utama pemasukan devisa bagi negara. Karena perannya yang krusial bagi perekonomian negara berkembang, industri ini terus mengalami pertumbuhan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Laporan Rights and Resources Institute tahun 2015 mencatat luas perkebunan sawit meningkat hampir tiga kali lipat sejak 1997. Luasnya mendekati delapan juta hektare, sementara sekitar 15 juta hektare tambahan sudah mendapat izin untuk dikembangkan.
Lebih dari separuh penduduk tinggal di pedesaan, sehingga industri kelapa sawit menjadi sumber utama lapangan kerja. Driscoll menjelaskan produksi sawit membuka peluang kerja langsung melalui perusahaan besar maupun kecil, serta tidak langsung lewat manufaktur dan ekspor. Bank Dunia mencatat petani kecil memperoleh pendapatan lebih tinggi dengan menanam kelapa sawit daripada kopi, kakao, atau bertani subsisten. Di Malaysia, budidaya kelapa sawit mendiversifikasi sektor pertanian dan menciptakan lapangan kerja bagi warga lokal serta pekerja migran.
Industri kelapa sawit menciptakan lapangan kerja dan memberikan pendapatan. Namun, sejumlah pihak menilai pekerjaan yang tersedia sering tidak stabil sehingga berpotensi mengganggu tenaga kerja. Orang mengkritik standar keselamatan yang kurang memadai serta kondisi kerja yang buruk, khususnya bagi perempuan, pekerja migran, dan buruh harian. Selain itu, beberapa organisasi menyoroti adanya praktik kerja paksa, pekerja anak, diskriminasi serta lemahnya kebijakan pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut.
Kerusakan yang Tak Terpulihkan
Pada dekade 2000-an, isu mengenai dampak negatif industri kelapa sawit mulai mencuat di media Barat serta jaringan LSM internasional. Laju deforestasi yang tinggi dan praktik penebangan liar terhadap hutan hujan serta lahan gambut menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan aktivis lingkungan global. Selain itu, kerusakan habitat alami juga mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies di Sumatra dan Kalimantan, seperti harimau, badak dan gajah.
Menurut Driscoll, orangutan yang menjadi simbol konservasi merupakan spesies penting yang terdampak langsung oleh deforestasi dan ekspansi perkebunan kelapa sawit. Ia menambahkan sekitar 20% emisi global berasal dari sektor pangan dan pertanian. Jika memperhitungkan perubahan lahan akibat deforestasi, angkanya meningkat sekitar 10% lagi. Selain itu, pembangunan perkebunan kelapa sawit berdampak besar pada masyarakat adat dan lokal. Banyak dari mereka kehilangan tanah leluhur secara permanen.
Industri ini melepaskan bahan kimia berbahaya dalam jumlah besar, yang menjadi hal paling mencengangkan. Saat produsen membuka dan mengeringkan lahan gambut, mereka melepaskan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar ke atmosfer, dan praktik pembakaran hutan yang sengaja mereka lakukan memperburuk kondisi tersebut. Penelitian Universitas VU Amsterdam mencatat 122.568 titik kebakaran aktif antara Januari hingga pertengahan November 2015, yang secara keseluruhan menghasilkan lebih dari 1,5 miliar metrik ton karbon dioksida, dinitrogen oksida, serta metana.
Karbon Dioksida
Emisi karbon dioksida akibat kebakaran hutan biasanya dapat sedikit terimbangi oleh regenerasi vegetasi. Namun, keseimbangan ini tidak terjadi ketika manusia mengalihfungsikan hutan menjadi lahan pertanian monokultur. Selain itu, karena metana berdampak lebih dari 20 kali lipat daripada karbon dioksida, kombinasi polutan tersebut menimbulkan kerusakan jangka panjang yang signifikan.
Kebakaran hutan begitu parah sehingga asap beracun sering menyebar ke Malaysia dan Singapura, menyebabkan pembatalan berbagai acara dan penerbangan di kawasan tersebut. Pada bulan September, tingkat kabut asap mencapai kondisi kritis sehingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan status darurat di enam provinsi dan menutup sekitar 2.000 sekolah. Berdasarkan laporan World Vision, kabut asap ini telah berdampak pada lebih dari 43 juta orang, menimbulkan infeksi saluran pernapasan akut pada sekitar 500.000 jiwa, serta menyebabkan 12 korban meninggal.
Kabut asap terburuk dalam 20 tahun terakhir merusak perkebunan kelapa sawit, menurunkan produksi antara 10 hingga 20% di sejumlah wilayah, menurut IJM Plantations Bhd. Kabut asap juga meningkatkan kecelakaan lalu lintas, menambah pengangguran, dan mengganggu aktivitas bisnis lokal. Dr. Erik Meijaard, pakar lingkungan, biogeografi, dan zoologi, memperkirakan kerugian mencapai 18 hingga 34 miliar dolar. Ia menekankan bahwa banyak biaya belum terhitung, seperti dampak kesehatan jangka panjang, hilangnya satwa liar, dan rusaknya populasi serangga penyerbuk yang dapat menurunkan hasil panen selama bertahun-tahun. Banyak aspek ini masih belum diteliti secara menyeluruh.
Krisis tahun 2015 menjadi pukulan besar bagi perekonomian negara yang saat itu tengah menghadapi pertumbuhan lambat serta pelemahan mata uang. Meski dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi terlihat jelas, pemerintahan Jokowi belum mengambil langkah tegas untuk menghentikan praktik yang sah secara hukum.
Melawan
Pada tahun 2008, sejumlah perusahaan multinasional mendapat kritik keras dari Greenpeace karena penggunaan minyak sawit yang tidak berkelanjutan dalam produknya. Unilever, yang saat itu merupakan pembeli terbesar di dunia, menjadi salah satu target utama, khususnya merek kecantikannya yang populer, Dove. Aksi tersebut menarik perhatian luas dan menimbulkan sorotan negatif bagi perusahaan lain seperti Kraft, General Mills, Cargill, HSBC serta Nestle.
Aksi berupa parodi daring, penggerebekan kantor serta kritik luas berhasil mendorong perusahaan besar di sektor produk konsumen untuk melakukan perubahan besar dalam kebijakannya terkait minyak sawit. Setelah gelombang publisitas tersebut, Unilever menyatakan komitmennya untuk memperoleh seluruh pasokan minyak sawit dari sumber berkelanjutan pada tahun 2015. WWF menilai Nestle, Danone, dan Kellogg’s menunjukkan komitmen kuat terhadap isu keberlanjutan dalam Palm Oil Scorecard terbaru.
Menyadari pentingnya membangun kepercayaan di pasar yang sangat kompetitif, semakin banyak merek konsumen menerapkan langkah-langkah menyeluruh untuk memastikan produknya berasal dari sumber yang etis. Dalam 10 tahun terakhir, banyak perusahaan besar bergabung dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), sebuah organisasi yang menetapkan standar global demi mendorong praktik keberlanjutan di industri sawit. RSPO memberikan sertifikasi setelah memverifikasi seluruh pihak dalam rantai pasokan, dan dapat mencabutnya kapan saja. Menurut situs resmi RSPO, mereka merancang standar tersebut berdasarkan bukti kuat bahwa produksi minyak sawit berkelanjutan harus berjalan secara legal, layak secara ekonomi, ramah lingkungan, serta memberi manfaat sosial.
Perspektif Global
Mendorong perusahaan multinasional untuk memastikan penggunaan bahan berkelanjutan memang merupakan pencapaian penting, tetapi hal ini baru mencakup sebagian kecil dari tantangan yang ada. Walaupun kelompok lingkungan berhasil menyoroti dampak buruk industri kelapa sawit terhadap hutan hujan dan keanekaragaman hayati, hingga tahun 2014 perkebunan yang memiliki sertifikasi RSPO hanya menyumbang sekitar 18% dari total produksi global, sementara angka produksi terus meningkat dengan sangat cepat setiap tahunnya.
Permasalahan utama terletak pada fakta bahwa banyak perusahaan besar memperoleh pasokan melalui pedagang dan pengolah, bukan langsung dari perkebunan. Tingginya biaya pengiriman internasional membuat perusahaan sering tidak memisahkan minyak sawit berkelanjutan dan non-berkelanjutan selama transportasi, sehingga sulit mengetahui perbedaannya, bahkan bagi perusahaan yang berniat baik.
Walaupun perusahaan-perusahaan Barat semakin menaruh perhatian pada isu keberlanjutan minyak sawit, kontribusi kawasan tersebut terhadap pasokan global masih relatif kecil. Berlan menekankan perlunya melihat persoalan ini dari sudut pandang global. Ia menjelaskan bahwa konsumsi minyak sawit di Barat memang cukup besar, tetapi India merupakan importir terbesar dunia, terutama untuk kebutuhan memasak. India, dengan populasi lebih dari satu miliar, mengonsumsi sekitar 15% pasokan minyak sawit global. Karena itu, perubahan besar menuju keberlanjutan harus terjadi di sana. Namun, tanpa adanya tuntutan dari konsumen, perusahaan-perusahaan di India tidak memiliki dorongan bisnis untuk beralih ke minyak sawit bersertifikat berkelanjutan, yang menjadi masalah utama.
Pilihan yang Lebih Baik
Sejumlah perusahaan mencoba beralih ke komoditas lain seperti minyak kelapa untuk mencari solusi. Namun, langkah ini memperburuk keadaan karena kelapa sawit menghasilkan minyak 10 kali lebih banyak per hektare daripada bunga matahari, kedelai, atau rapeseed. Pendekatan tersebut hanya memindahkan persoalan ke tempat lain. Terobosan teknologi mungkin menjadi solusi, misalnya pengembangan alternatif efisien seperti mikroalga yang kini menjadi pengganti minyak sawit dalam kosmetik.
Melihat besarnya peran ekonomi kelapa sawit bagi negara penghasil, jelas bahwa budidaya komoditas ini akan terus berlangsung, sehingga sekadar mencari pengganti bukanlah solusi. Untuk mengurangi kerusakan yang ditimbulkan, dukungan pemerintah Indonesia dan Malaysia menjadi krusial. Diperlukan perubahan kebijakan yang signifikan dengan penerapan hingga ke tingkat akar rumput: setiap perkebunan harus diaudit dan memperoleh sertifikasi berkelanjutan, sementara pengawasan perbatasan dapat menekan ekspor ilegal. Meijaard menegaskan bahwa kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak paling menguntungkan dan tidak akan hilang begitu saja. Oleh karena itu, konsumen serta pemerintah negara pengimpor harus mampu membedakan minyak sawit berkelanjutan dan yang tidak, sesuai kriteria RSPO. Perdagangan minyak sawit yang tidak berkelanjutan perlu dihapus secara bertahap, sama seperti penolakan terhadap praktik perbudakan dan pekerja anak, dengan dukungan sistem internasional yang tegas.
Krisis Kebakaran
Krisis kebakaran dan kabut asap tetap menjadi masalah paling mendesak. Meijaard menjelaskan bahwa hal ini erat kaitannya dengan perencanaan tata guna lahan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit serta spekulasi lahan, khususnya dalam skala kecil dan menengah, menjadi faktor utama pemicu kebakaran. Banyak pihak dengan modal tunai berusaha memperoleh akses lahan, sementara pemerintah terus merevisi peta tata guna lahan yang pada akhirnya mengorbankan hutan demi pembangunan. Sayangnya, dampak sosial dan lingkungan dari deforestasi yang masif sering kali tidak disadari, padahal hal tersebut merusak struktur masyarakat.
Diperlukan larangan total terhadap penggunaan api di lahan gambut, disertai mekanisme penegakan yang efektif. Hal ini mencakup penghentian bertahap praktik tebang bakar, penetapan permanen kawasan yang harus tetap berhutan dalam perencanaan tata guna lahan, serta penyediaan sarana untuk memastikan rencana tersebut dapat dijalankan. Tekanan politik dan ekonomi internasional terhadap pemerintahan Jokowi berpotensi memperburuk situasi, sebagaimana sorotan media global yang sebelumnya memaksa pemerintah mengambil langkah reaktif saat kebakaran hutan besar terjadi pada tahun 2015.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya milik para pecinta satwa atau lingkungan, melainkan tantangan global yang menyentuh semua orang. Setiap individu memiliki peran melalui pilihan konsumsi produk yang mengandung turunan minyak sawit, sebab tidak ada sampo atau makanan manis yang sepadan dengan kerusakan permanen yang ditimbulkan terhadap bumi dan atmosfer akibat perkebunan sawit. Perubahan besar memang membutuhkan waktu, sebuah kemewahan yang semakin menipis, namun dengan aksi bersama yang terarah, hal tersebut tetap mungkin diwujudkan.
