Buaya, Kroni, dan Mobil: Simfoni Korupsi yang Memalukan

Hamish McDonald menilai upaya menangani skandal korupsi, kroni, dan pemburu rente mengancam kredibilitas Jokowi. Lima tahun awal yang menjanjikan reformasi bisa berubah menjadi bahan ejekan publik. Lebih dari lima tahun lalu, publik Indonesia terfokus pada konflik politik dan hukum. Publik kemudian menyebut konflik itu Buaya versus Cicak. Dalam konteks ini, kadal kecil berwarna hijau keabu-abuan—hewan…

Baca Selengkapnya

Diplomasi Modern: Keseimbangan atau Ambiguitas Kebijakan?

Indonesia pernah menjadikan konsep kebijakan luar negeri lingkaran konsentris sebagai pilar diplomasi, meskipun kini jarang terdengar. Pengaruhnya menguat saat Mochtar Kusumaatmadja memimpin Kementerian Luar Negeri pada 1978–1988. Kerangka ini tetap berpengaruh hingga pengujung era Orde Baru. Intinya, Indonesia tidak lagi memakai pendekatan globalis ala Presiden Soekarno. Pada masa Soekarno, diplomasi menargetkan kepemimpinan gerakan anti-kolonial dan…

Baca Selengkapnya

100 Hari Jokowi: Skandal dan Turunnya Dukungan

Pada hari Minggu, Presiden Joko Widodo membagikan sebuah kutipan Jawa di laman Facebook-nya: “Suro Diro Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti.” Ungkapan itu menyatakan bahwa kebijaksanaan, kebaikan hati, dan kesabaran dapat melunakkan ketegaran, sikap tertutup, dan kemarahan. Dalam beberapa waktu terakhir, Presiden Jokowi menghadapi situasi yang menuntut tingkat kebijaksanaan dan kesabaran yang tinggi. Seratus hari pertama kepemimpinannya…

Baca Selengkapnya

Usai 100 Hari, Tes Presiden Tak Mampu Menutupi Sorotan Kinerja

Orang mungkin dengan mudah tidak menyadari kehadiran Joko Widodo ketika ia bersepeda di jalanan Jakarta sambil mengenakan celana training dan sepatu kets putih. Namun, ketika ribuan warga Jawa memadati jalan ini dan berjalan santai pada hari Minggu, Anda akan langsung menyadari bahwa ia bukan orang Indonesia biasa. “Jokowi!” seru warga sambil menjulurkan tangan untuk bersalaman…

Baca Selengkapnya

Panggung Kosong: Seratus Hari Pemerintahan Jokowi

Sudah lama politik Indonesia tidak sedinamis ini. Tiga bulan setelah pemerintahan baru, euforia kemenangan pemilu meredup dan realisme yang lebih tenang menggantikannya. Struktur kekuasaan Indonesia cenderung labil dan mengalami pasang surut. Pemerintahan Jokowi menampilkan keseimbangan kekuasaan yang lebih longgar daripada era pendahulu, sehingga perkembangan sulit terprediksi. Presiden menghadapi tantangan utama mengkonsolidasikan kekuasaan dalam 100 hari…

Baca Selengkapnya

Kontroversi dan Ketegangan: Dampak ISIS Masa Kini

Para pengamat menganggap ISIS ancaman serius bagi keamanan. Kelompok itu berhasil menarik ratusan pejuang muda dan relawan jihad dari berbagai wilayah. Keberhasilan mereka di medan konflik dan seruan pendirian kekhalifahan memicu gelombang solidaritas, menyatukan kelompok jihad yang sebelumnya terpecah. Kelompok itu menjadikan Suriah dan Irak pusat pelatihan generasi baru jihadis yang akan kembali ke Indonesia…

Baca Selengkapnya

Kontroversi di Laut: Dampak Kebijakan Penenggelaman Kapal

Pada hari Jumat, Kementerian Luar Negeri Malaysia di Putrajaya mengonfirmasi laporan bahwa otoritas Indonesia telah menenggelamkan sebuah kapal berbendera Malaysia. Kapal itu menjadi contoh terbaru penenggelaman kapal penangkap ikan ilegal di perairan Indonesia. Sejak Oktober 2014, Jokowi berkomitmen memperketat pengawasan laut untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Presiden Joko Widodo menyatakan tak lagi mentolerir…

Baca Selengkapnya

Kotak Hitam AirAsia Ditemukan, Pertanyaan Baru Muncul

Kementerian Perhubungan menyatakan tim penyelam berhasil menemukan kotak hitam yang merekam data penerbangan. Pesawat AirAsia itu mengalami kecelakaan di Laut Jawa dua pekan lalu. Kecelakaan menimpa pesawat yang membawa 162 penumpang. Meskipun telah ketemu, tim belum dapat mengangkat kotak hitam itu dari dasar laut karena terjepit di bawah reruntuhan badan pesawat. Juru bicara kementerian mengatakan…

Baca Selengkapnya

Kebijakan Anti-Penangkapan Ilegal Berisiko Ganggu Nelayan

Pemerintah menegaskan komitmennya menghapus praktik penangkapan ikan ilegal, tidak tercatat, dan tidak sesuai ketentuan (IUU) di perairan nasional. Pelaku penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) melanggar kedaulatan negara serta meremehkan inisiatif global pengelolaan perikanan. Aktivitas ini mendorong eksploitasi berlebihan stok ikan, menciptakan ketimpangan persaingan usaha, dan menghambat perikanan berkelanjutan. Menteri Susi Pudjiastuti…

Baca Selengkapnya