Hamish McDonald menilai upaya menangani skandal korupsi, kroni, dan pemburu rente mengancam kredibilitas Jokowi. Lima tahun awal yang menjanjikan reformasi bisa berubah menjadi bahan ejekan publik. Lebih dari lima tahun lalu, publik Indonesia terfokus pada konflik politik dan hukum. Publik kemudian menyebut konflik itu Buaya versus Cicak. Dalam konteks ini, kadal kecil berwarna hijau keabu-abuan—hewan yang orang sukai di rumah di negara penuh nyamuk—melambangkan KPK. Pemerintah membentuk lembaga ini pada 2002 saat gelombang reformasi pasca-Soeharto. Presiden Yudhoyono mendukung operasionalnya sehingga lembaga mulai beroperasi pada 2004. Segera setelah itu, lembaga ini berani menindak institusi yang menurut survei publik paling korup di Indonesia. Banyak orang menggambarkan parlemen sebagai sarang buaya tempat transaksi dan kesepakatan berlangsung. Selain itu ada pengadilan serta institusi pemasok perkara seperti kepolisian dan kejaksaan.
Sepanjang 2009, kelompok buaya melancarkan perlawanan terhadap KPK. Polisi menangkap ketua komisi ini dengan tuduhan memerintahkan pembunuhan seorang pengusaha yang memerasnya terkait perselingkuhan dengan istri pengusaha tersebut. Pejabat ini kemudian menerima hukuman 18 tahun penjara dalam kasus yang banyak pihak anggap rekayasa. Polisi menetapkan dua komisioner KPK tambahan sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan pemerintah. Kemudian muncul transkrip percakapan telepon hasil penyadapan. Transkrip itu mengungkap keterlibatan pejabat tinggi Kejaksaan Agung dan seorang jenderal polisi dalam rekayasa perkara. Polisi dan kejaksaan membatalkan upaya rekayasa kasus itu setelah unjuk rasa besar-besaran mendukung KPK. Penyelidikan pengacara Adnan Buyung Nasution atas perintah Presiden SBY juga mendorong pembatalan tersebut. KPK menahan seorang jenderal polisi yang masih menjabat, tindakan yang belum pernah terjadi di Indonesia. Sejak itu lembaga ini membawa sejumlah politisi dan pejabat tinggi ke pengadilan meski membuat SBY tidak nyaman.
Tekanan Politik
Para buaya kini mengelilingi Presiden Joko Widodo, empat bulan setelah ia menjabat dan berjanji menghadirkan pemerintahan bersih. Keberhasilan atau kegagalannya akan terlihat dari bagaimana ia menghadapi tekanan politik ini. Jokowi harus merangkul pihak-pihak yang tak bisa dia hindari, seperti yang SBY lakukan. Saat mencalonkan diri tahun lalu, ia membentuk koalisi dengan PDIP, partai nasionalis sekuler beraliran Soekarnois. Megawati Soekarnoputri memimpin partai itu; ia mantan presiden 2001–2004 dan putri Soekarno. Karena itu, Jokowi merasa wajib menampung beberapa tokoh politik lama dari lingkungan mantan presiden ke dalam pemerintahan. Salah satu yang paling menonjol adalah Menteri Pertahanan Riyamizard Ryacudu, mantan jenderal yang memuji prajuritnya terkait pembunuhan Theys Eluay 2001.
Pada Januari, atas dorongan Megawati, Jokowi mengajukan Jenderal Polisi Budi Gunawan—teman dekat dan orang kepercayaan Megawati—sebagai calon tunggal Kapolri untuk mendapat persetujuan parlemen. Namun situasi berubah menjadi krisis ketika KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait kepemilikan harta miliaran rupiah yang asal-usulnya tak jelas. Kelompok kepolisian, yang mendapat dukungan dari politisi PDIP yang vokal termasuk beberapa menteri dalam kabinet Jokowi, kemudian berbalik menyerang KPK beserta keempat komisionernya. Ketua KPK Abraham Samad mereka tuduh melanggar sumpah netralitas politik karena setahun sebelumnya sempat membahas kemungkinan mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Jokowi, meskipun tidak jelas siapa yang mendorong pembicaraan ini.
Keterangan Palsu
Polisi juga menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto atas tuduhan memberikan keterangan palsu yang diajukan oleh seorang politisi PDIP dalam perkara yang sebelumnya sudah dihentikan oleh pengadilan. Penangkapan ini memaksa Bambang untuk mundur sementara dari jabatannya di KPK. Sehari setelahnya, seorang pengacara melaporkan Wakil Ketua KPK lain, Adnan Pandu Praja, ke polisi dengan tuduhan penanganan tidak semestinya terhadap saham perusahaan pada 2006. Komisioner keempat, Zulkarnai, berpotensi menghadapi penyelidikan pidana setelah seorang terpidana penggelapan menuduhnya menerima suap pada 2008. Serangkaian perkara pidana berpotensi melumpuhkan kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Mayoritas media di Indonesia menilai kasus-kasus ini tak memiliki dasar kuat dan lebih dipandang sebagai aksi balas dendam polisi setelah salah satu anggotanya dituduh terlibat korupsi. Kesan bahwa Jokowi adalah figur naif yang dikelilingi oleh politikus licik semakin menguat pekan lalu, ketika kunjungannya ke Malaysia tiba-tiba mengambil arah yang mengejutkan. Jokowi mengunjungi pabrik mobil Malaysia Proton—perusahaan negara yang merugi dan dianggap proyek gajah putih yang dibentuk pada masa Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang kontroversial; setelah pensiun dari politik, Mahathir sempat menjadi ketua perusahaan tersebut.
Mobil Nasional
Di sana, Jokowi menyaksikan penandatanganan perjanjian yang membuka jalan bagi Proton untuk membentuk usaha patungan di Indonesia dengan tujuan memproduksi mobil lokal. Mahathir menyebut kemungkinan tahap awal berupa impor mobil utuh dari Malaysia. Pernyataan ini langsung mengingatkan pada proyek mobil nasional Tommy Soeharto yang ternyata hanya mengimpor mobil Korea Selatan secara utuh. Mitra Indonesia dalam perjanjian ini adalah sebuah perusahaan bernama Adiperkasa Citra Lestari, yang tidak tercatat di Kementerian Perindustrian dan tidak memiliki rekam jejak bisnis yang jelas. Daya tarik utama perusahaan tersebut tampaknya berasal dari ketuanya, Abdullah Mahmud Hendropriyono, yang hadir saat penandatanganan.
Pada 1999, ketika masih menjabat sebagai menteri, Hendropriyono terlibat dalam pengaturan pemindahan paksa puluhan ribu warga Timor Timur ke wilayah Indonesia sebagai reaksi terhadap hasil referendum kemerdekaan. Pada 2004, saat memimpin Badan Intelijen Negara di era pemerintahan Megawati, agen-agen BIN terlibat dalam pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Tahun lalu ia kembali muncul sebagai penasihat kampanye Megawati dan masuk dalam tim penyusun kabinet Jokowi. Cara Jokowi menangani krisis KPK dan upaya menekan praktik pemburuan rente, seperti yang muncul dalam proyek mobil ini, akan menjadi penentu utama: apakah masa jabatannya bisa maju mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif, atau malah runtuh menjadi bahan ejekan yang memalukan.
