Hukum

Sembilan mahasiswa dari berbagai fakultas hukum menggugat ketentuan KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi. Mereka beralasan aturan tersebut membatasi kebebasan berekspresi dan merusak kepastian hukum.

Pada Jumat, pemerintah mulai menerapkan undang-undang pidana baru. Pemerintah menggantikan aturan warisan Belanda setelah aturan tersebut berlaku lebih dari 80 tahun. Langkah ini menandai perubahan besar dalam sistem hukum nasional.

Parlemen secara aktif membahas masa depan aset digital nasional dengan mengkaji revisi UU P2SK yang mereka anggap penting. Usulan perubahan berpotensi mengubah model bisnis bursa domestik dan menimbulkan kekhawatiran atas keberlanjutan ekosistem digital nasional.

Pengadilan biasanya menjatuhkan hukuman kepada terpidana mati yang berisiko karena pelanggaran narkoba; beberapa dari mereka tidak mendapatkan persidangan yang adil. Kasus-kasus ini, sebagaimana dipantau Amnesty International, menunjukkan kelemahan sistem peradilan secara menyeluruh.

Kemarin, setelah dua pekan beredar laporan dan rumor, kepolisian mengonfirmasi negara akan mencabut moratorium de facto hukuman mati. Keputusan ini jelas merupakan kemunduran, baik secara hukum maupun moral.

Pada awal tahun, euforia meliputi dataran tinggi jantung Sulawesi saat ribuan warga menandai kemenangan hak sipil setelah perjuangan panjang.

Serangan teroris di Jalan Thamrin bulan lalu mendorong pemerintah mempercepat revisi undang-undang anti terorisme. Dalam acara Indonesia at Melbourne, Bhatara Ibnu Reza menyoroti bahaya pemberian kewenangan lebih besar kepada kepolisian dan BIN. Ia menilai usulan pemerintah untuk mencabut kewarganegaraan warga yang berperang bersama ISIS berisiko.

Pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut memiliki kekuatan hukum domestik setara dengan Keputusan Presiden. Dalam hierarki hukum, Keputusan Presiden berada di atas Peraturan Daerah namun di bawah konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Posisi itu juga lebih rendah daripada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah. Setelah meratifikasi…

Pemerintah Indonesia mendenda atau mencabut izin 23 perusahaan akibat kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap. Pemerintah juga masih menyelidiki sejumlah perusahaan lain terkait kasus kebakaran tersebut.

Pemerintah menghukum lebih dari 50 perusahaan karena menyebabkan kabut asap yang melanda Asia Tenggara awal tahun ini.