ngadmin

Kebijakan Luar Negeri Jokowi: Prioritas Kabur, Dampak Terbatas

Pada Oktober 2014, Indonesia melantik Joko Widodo sebagai presiden baru. Banyak warga menyambut terpilihnya Jokowi, presiden pertama dari luar elite politik dan militer, sebagai kemenangan demokrasi. Banyak warga berharap pemerintahan yang lebih efektif dan transparan. Namun sebagian orang meragukan kemampuannya menyeimbangkan kepentingan domestik dan internasional. Kekhawatiran itu termasuk dampak terhadap keterlibatan Amerika Serikat di kawasan….

Baca Selengkapnya

Kontroversi dan Ketegangan: Dampak ISIS Masa Kini

Para pengamat menganggap ISIS ancaman serius bagi keamanan. Kelompok itu berhasil menarik ratusan pejuang muda dan relawan jihad dari berbagai wilayah. Keberhasilan mereka di medan konflik dan seruan pendirian kekhalifahan memicu gelombang solidaritas, menyatukan kelompok jihad yang sebelumnya terpecah. Kelompok itu menjadikan Suriah dan Irak pusat pelatihan generasi baru jihadis yang akan kembali ke Indonesia…

Baca Selengkapnya

Kontroversi di Laut: Dampak Kebijakan Penenggelaman Kapal

Pada hari Jumat, Kementerian Luar Negeri Malaysia di Putrajaya mengonfirmasi laporan bahwa otoritas Indonesia telah menenggelamkan sebuah kapal berbendera Malaysia. Kapal itu menjadi contoh terbaru penenggelaman kapal penangkap ikan ilegal di perairan Indonesia. Sejak Oktober 2014, Jokowi berkomitmen memperketat pengawasan laut untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Presiden Joko Widodo menyatakan tak lagi mentolerir…

Baca Selengkapnya

Rp155 Triliun Raib dalam Revisi Anggaran 2015

Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo mengajukan revisi anggaran 2015 ke DPR. Revisi itu menciptakan ruang fiskal hingga Rp155 triliun. Menteri Keuangan menyatakan pemerintah akan menggunakan dana tersebut untuk infrastruktur, kesejahteraan, dan maritim. Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa dalam revisi anggaran 2015 pemerintah menargetkan penerimaan Rp1.793,6 triliun dan mengalokasikan pengeluaran Rp2.039,5 triliun, menghasilkan defisit sekitar Rp245,9…

Baca Selengkapnya

Kotak Hitam AirAsia Ditemukan, Pertanyaan Baru Muncul

Kementerian Perhubungan menyatakan tim penyelam berhasil menemukan kotak hitam yang merekam data penerbangan. Pesawat AirAsia itu mengalami kecelakaan di Laut Jawa dua pekan lalu. Kecelakaan menimpa pesawat yang membawa 162 penumpang. Meskipun telah ketemu, tim belum dapat mengangkat kotak hitam itu dari dasar laut karena terjepit di bawah reruntuhan badan pesawat. Juru bicara kementerian mengatakan…

Baca Selengkapnya

Kebijakan Anti-Penangkapan Ilegal Berisiko Ganggu Nelayan

Pemerintah menegaskan komitmennya menghapus praktik penangkapan ikan ilegal, tidak tercatat, dan tidak sesuai ketentuan (IUU) di perairan nasional. Pelaku penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) melanggar kedaulatan negara serta meremehkan inisiatif global pengelolaan perikanan. Aktivitas ini mendorong eksploitasi berlebihan stok ikan, menciptakan ketimpangan persaingan usaha, dan menghambat perikanan berkelanjutan. Menteri Susi Pudjiastuti…

Baca Selengkapnya

Kegagalan Prioritas Diplomasi di Bawah Kepemimpinan Jokowi

Pada 8 Januari Retno Marsudi memaparkan prioritas kebijakan luar negeri kementeriannya dalam pernyataan tahunan pertamanya. Ia mengatakan kebijakan lima tahun Jokowi akan fokus pada tiga prioritas utama. Ketiga prioritas itu adalah menjaga kedaulatan, memperkuat perlindungan warga, dan mengintensifkan diplomasi ekonomi. Bagi pengamat yang mengikuti perkembangan Indonesia, hal ini tidak mengejutkan. Langkah ini mencerminkan pendekatan luar…

Baca Selengkapnya

Perlindungan Lahan Gambut Terancam oleh Ekspansi Perkebunan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memperketat regulasi perlindungan lahan gambut untuk menjaga kelangsungan operasional sektor perkebunan. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2014 tentang perlindungan ekosistem lahan gambut akhir tahun lalu. Kelompok lingkungan menolak karena menilai regulasi itu kurang efektif. Pelaku industri juga menolak, menganggapnya berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi usaha dan perekonomian. Para…

Baca Selengkapnya

Harapan Musnah: Pengampunan Myuran Ditolak

Myuran Sukumaran semakin dekat eksekusi setelah pemerintah tampak menolak permohonan pengampunan kepada Presiden Jokowi. Seorang pejabat pemerintah Indonesia menyerahkan langsung surat penolakan pengampunan kepada penjara Kerobokan pada Rabu. Surat bertanggal 30 Desember 2014 tersebut menggunakan kop resmi Presiden Republik Indonesia dan mencantumkan nama Joko Widodo. Teks menyatakan pemerintah tidak menemukan alasan cukup untuk mengabulkan pengampunan…

Baca Selengkapnya

Setengah Hutan di Luar Konsesi Musnah

Penilaian terbaru mengungkap bahwa sekitar 50% kehilangan hutan alam terjadi di luar area konsesi resmi. Studi tersebut juga menemukan bahwa deforestasi cenderung lebih parah di wilayah dengan kualitas tata kelola hutan yang rendah. Forest Watch Indonesia mempublikasikan laporan bulan lalu yang menggunakan analisis data satelit mencakup seluruh wilayah. Tidak seperti penilaian dari Kementerian Kehutanan, laporan…

Baca Selengkapnya