Indonesia Bahas Saham Emas
Grab dan GoTo menjajaki pemberian saham emas kepada dana negara untuk memperoleh persetujuan merger senilai sekitar 29 miliar dolar.
Baca Selengkapnya
Klaim SBY soal Penyadapan Ilegal Memicu Kekhawatiran Publik
SBY menyatakan lembaga pemerintah mungkin menyadap teleponnya secara ilegal dan ia meminta penjelasan kepada Jokowi. Mantan presiden 2004–2014 itu membantah bahwa dia atau kerabatnya mendukung demonstrasi besar akhir tahun lalu. Di negara dengan mayoritas muslim, ketegangan politik dan agama meningkat menjelang pemilihan gubernur Jakarta pada 15 Februari. Dua tokoh muslim mencalonkan diri melawan Ahok, yang…
Data Terbuka Memperparah Ketidakadilan di Indonesia
Setiaji, Kepala Unit Manajemen Kota Pintar Jakarta, mengenang betapa sulitnya memperoleh data pemerintah saat ia masih mahasiswa. “Saya harus bolak-balik ke banyak kantor; data tersebar di mana-mana, jadi saat butuh kami harus mencarinya ke sana‑sini.” Kini, sebagai bagian dari pemerintahan Jakarta, ia menjadikan pemanfaatan data yang lebih baik sebagai tugas pribadinya. Setiaji mengutip, “Bagikan Al‑Quran…
Proyek Infrastruktur Rawan Gagal karena Dasar Investasi Lemah
Indonesia kini berada di peringkat ekonomi terbesar ke-10 di dunia. Dengan lebih dari 260 juta jiwa di sekitar 17.000 pulau, Indonesia membutuhkan infrastruktur modern dan efisien. Infrastruktur itu penting agar masyarakat terhubung dengan pasar domestik dan pasar global. Peningkatan infrastruktur menjadi prioritas utama kebijakan Presiden Joko Widodo. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp300 triliun dalam anggaran 2016…
Di Tengah Proteksionisme Global, Indonesia Hadapi Risiko Baru
Di tengah kenaikan suku bunga dan penguatan dolar, Indonesia menjadi tujuan menarik bagi investor yang menghindari proteksionisme Trump. Sebagai ekonomi terbesar Asia Tenggara, Indonesia bertumpu pada konsumsi domestik dan lebih tahan terhadap tekanan perdagangan global. Di era Presiden Joko Widodo, Indonesia menjadi pengecualian positif ketika Singapura, Malaysia, dan Thailand menghadapi pertumbuhan lemah. Ekonomi Indonesia tumbuh…
Jokowi Tuai Kritik setelah Menyambut Antasari di Istana Negara
Setelah menjalani hukuman penjara selama 7,5 tahun, Antasari Azhar, mantan ketua lembaga antikorupsi, akhirnya menghirup udara bebas. Pada 2009, Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan dia bersalah dan menjatuhkan vonis 18 tahun penjara dalam kasus pembunuhan yang kontroversial serta banyak menyita perhatian publik, karena melibatkan seorang pengusaha dan dugaan hubungan pribadi dengan seorang caddy perempuan. Setelah menggunakan…
Lautan Plastik Tak Terkendali: Hukum Lemah, Laut Tercemar
Laut dunia kini semakin terbebani oleh akumulasi sampah, dan perairan Indonesia termasuk yang paling terdampak. Indonesia bahkan menjadi penyumbang pencemaran laut terbesar kedua di dunia. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting: sejauh mana hukum mampu mengatasi persoalan besar tersebut? Berbagai material membentuk sampah laut, mulai dari plastik, kaca, kertas, karton, karet, hingga pakaian. Plastik mengancam ekosistem…
Jokowi Memulai Reformasi Sepak Bola di Tengah Keraguan Publik
Presiden Joko Widodo menilai pemerintah harus merancang dan menjalankan tata kelola sepak bola secara baik. Masyarakat Indonesia menjadikan sepak bola sebagai salah satu olahraga terpopuler. Jokowi menilai olahraga ini berpengaruh besar terhadap persatuan nasional. Ia menyampaikan pernyataan itu dalam rapat kabinet terbatas pada Selasa, 24 Januari. Sejumlah pejabat pemerintah dan Ketua Umum PSSI menghadiri pertemuan…
Hoax Berantai: Sejarah Kebohongan dari Soekarno sampai Jokowi
Berita palsu bukan hal baru di Indonesia. Hoax muncul hampir di setiap masa, dari era Presiden Soekarno hingga pemerintahan Jokowi. Informasi menyesatkan ini sering memperdaya masyarakat dan pejabat. Asvi Warman Adam, sejarawan LIPI, menyatakan bahwa berbagai motif mendorong penyebaran berita palsu, mulai dari memancing kemarahan hingga mencari keuntungan pribadi. Presiden Joko Widodo juga memperhatikan masalah…
UU Merek Baru: Memperkuat Monopoli
Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan RUU Merek dan Indikasi Geografis menjadi Undang‑Undang pada 27 Oktober 2016. Publik menantikan UU Merek 2016 karena anggota ASEAN wajib menerapkan Protokol Madrid 1989 sesuai persyaratan AEC. Undang‑undang ini mendorong pelaku usaha lokal memperluas pasar domestik dan internasional. Pemerintah berharap perlindungan hukum yang cepat dan efektif mendukung ekspansi usaha tersebut. UU…