Pekan lalu, Presiden Joko Widodo memulai lawatan sepekan ke Asia Timur Laut. Jokowi memulai kunjungan ke Jepang pada Senin, lalu melanjutkannya ke China pada Rabu. Selain mengikuti agenda seremonial dan mencoba kereta cepat, Jokowi membawa misi ekonomi dan politik. Ia berupaya menarik lebih banyak investasi ke Indonesia serta memperkuat hubungan dengan kedua negara. Dari berbagai janji dan komitmen yang muncul, Jokowi membawa pulang sejumlah poin penting dari kunjungan tersebut.
Saat berada di Jepang, Jokowi memperoleh sinyal positif dari Perdana Menteri Abe terkait rencana peningkatan kemitraan strategis antara kedua negara. Kedua negara juga akan memperkuat kerja sama keamanan melalui mekanisme pertemuan 2+2. Indonesia dan Jepang juga menandatangani memorandum kerja sama pertahanan bilateral. Kesepakatan itu memperluas pelatihan militer di luar pertukaran siswa yang sudah berjalan. Kerja sama tersebut juga mencakup akses terhadap teknologi pertahanan. Akses ini dapat membantu Jepang memperkuat pengaruhnya di industri pertahanan Indonesia. Langkah itu penting di tengah persaingan dengan perusahaan Korea Selatan.
Dalam kunjungan ke China, Jokowi dan Xi Jinping menyepakati rencana aksi lima tahun. Rencana itu bertujuan memperdalam kemitraan strategis komprehensif kedua negara. Indonesia dan China juga menandatangani nota kesepahaman tentang kejahatan lintas negara. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat memperluas latihan dan pelatihan bersama. Mereka juga ingin memperkuat komunikasi antara matra darat dan udara. Komitmen ini melengkapi dialog angkatan laut yang sudah berjalan. Namun, ada poin sensitif terkait wilayah maritim Indonesia. Pernyataan bersama menyebut kesiapan Indonesia memfasilitasi kapal China di perairan Indonesia. Fasilitas itu mencakup kegiatan pelacakan dan pengawasan. Semua pihak harus menjalankan kegiatan tersebut sesuai hukum nasional dan kesepakatan bilateral.
Poros Maritim
Salah satu agenda utama pemerintahan Jokowi adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Karena itu, tidak mengherankan bila kerja sama maritim menjadi perhatian utama dalam pernyataan bersama Indonesia dan Jepang. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi dan Abe sama-sama menekankan pentingnya laut yang bebas, terbuka dan stabil bagi perdamaian, kesejahteraan serta keamanan kawasan. Kedua negara mencapai salah satu kesepakatan penting untuk segera membentuk Forum Maritim Jepang-Indonesia. Forum ini akan memperkuat dan mempercepat kerja sama maritim, termasuk keselamatan laut, keamanan laut, dan pengembangan industri maritim. Jepang juga berkomitmen meningkatkan kapasitas penjaga pantai Indonesia dan membantu pembangunan infrastruktur. Namun, kedua pihak belum menjelaskan rincian konkret kerja sama tersebut secara mendalam.
Walaupun aspek maritim dalam pernyataan bersama China-Indonesia tidak terlihat sekuat pernyataan dengan Jepang, poin-poin yang disepakati tetap memiliki arti strategis. Salah satunya adalah komitmen memperluas kerja sama di berbagai bidang maritim untuk memperkuat kemitraan kedua negara. China juga menjanjikan dukungan investasi bagi pembangunan infrastruktur maritim Indonesia melalui AIIB dan Silk Road Fund. Di samping itu, Indonesia dan China menyepakati MoU mengenai kerja sama operasi pencarian dan penyelamatan di wilayah laut. Investasi asing akan menjadi faktor penting dalam merealisasikan berbagai agenda besar Presiden Jokowi, termasuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur maritim. Dalam pidatonya di forum APEC pada November, Jokowi menyampaikan pesan yang tegas kepada para investor: Indonesia terbuka dan menanti kehadiran investasinya.
Di Jepang, Jokowi memperoleh dukungan dari Abe untuk sebuah program ekonomi promosi yang bertujuan mendorong peningkatan investasi Jepang di Indonesia, terutama pada sektor energi, transportasi dan infrastruktur. Abe juga menjanjikan pinjaman senilai 140 miliar yen untuk proyek perkeretaan, termasuk pembangunan sistem transportasi cepat yang saat ini sedang dikerjakan di Indonesia. Sebagai bagian dari upaya memperkenalkan teknologi Jepang, Jokowi turut diajak menaiki kereta cepat, sementara studi kelayakan untuk proyek terkait telah mulai dilakukan.
Kesepakatan Strategis
Dalam kunjungannya ke China, Jokowi mendapatkan komitmen serupa melalui sejumlah kesepakatan strategis. Salah satunya adalah MoU terkait pembangunan kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Selain itu, Indonesia dan China juga memperkuat kerja sama di bidang energi dan infrastruktur, termasuk proyek jalan tol di berbagai pulau, pembangunan bendungan serta pengembangan pelabuhan laut dalam. Perdana Menteri China Li Keqiang menggambarkan kerja sama ekonomi Indonesia dan China sebagai hubungan yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Ia juga mendorong perusahaan-perusahaan China untuk melihat Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi yang potensial.
Berbeda dari pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono, arah kebijakan luar negeri Jokowi cenderung lebih pragmatis dan berorientasi pada kepentingan ekonomi. Jokowi mampu memanfaatkan isu maritim sebagai pintu masuk untuk memperkuat hubungan investasi dan keamanan dengan Jepang maupun China. Berbagai pernyataan bersama dan kesepakatan yang diteken dengan dua mitra utama di Asia Timur Laut ini berpotensi mendorong peningkatan perdagangan serta investasi ke Indonesia. Mengingat banyak agenda besar Jokowi sangat bergantung pada keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan masuknya modal asing, peran dana dari Jepang dan China masih perlu terus dicermati. Namun, jelas bahwa setiap tambahan investasi memiliki arti penting, terlebih menurut Bank Dunia, nilai FDI Indonesia pada 2013 mencapai $23 miliar.
Di tengah persaingan Jepang dan China untuk memperluas pengaruh di Asia Tenggara, kunjungan ini memberikan keuntungan strategis bagi kedua negara. Walaupun Indonesia bukan pihak yang secara langsung mengklaim wilayah dalam sengketa maritim dengan China, perannya dalam menjaga stabilitas kawasan laut dan menegakkan penghormatan terhadap hukum internasional sejalan dengan kepentingan Jepang. Dari sudut pandang Jepang, hal ini dapat dianggap sebagai keberhasilan diplomatik.
Memancing Ketegangan
Indonesia juga berupaya menjaga sikap agar tidak memancing ketegangan dengan China. Meski sebelum lawatannya ke Jepang, Jokowi sempat menyatakan bahwa garis sembilan putus-putus China tidak memiliki landasan dalam hukum internasional, ia kemudian meredam potensi kontroversi dengan memperjelas posisinya. Jokowi menegaskan kembali bahwa Indonesia ingin berperan sebagai penengah yang netral dan dapat dipercaya dalam sengketa maritim tersebut.
Kunjungan ini menjadi lawatan bilateral pertama Jokowi ke luar kawasan ASEAN, sekaligus menegaskan pentingnya posisi China dan Jepang bagi masa depan Indonesia serta Asia Tenggara. Di tengah meningkatnya agresivitas China di Laut China Selatan dan ketegangan hubungan China-Jepang, kemampuan Jokowi untuk memanfaatkan hubungan dengan kedua negara, bahkan menyeimbangkan kepentingan keduanya, dapat menjadi langkah diplomatik yang cerdas jika berhasil dijalankan.
