Selasa, pemerintah meresmikan satuan elite antiteror yang memperluas peran militer ke ranah sebelumnya milik kepolisian.
Menurut Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Komando Operasi Khusus Gabungan mengintegrasikan unit terlatih darat, laut, dan udara. Pasukan ini pemerintah rancang untuk mereka gerakkan dan kerahkan cepat ke seluruh wilayah.
Selasa, Moeldoko menyampaikan kepada wartawan bahwa pemerintah dapat segera mengerahkan pasukan itu ke berbagai wilayah kapan pun mereka perlukan.
Moeldoko menyatakan bahwa pasukan tersebut terdiri dari 90 personel yang memiliki keterampilan unggul dan memenuhi standar operasional tingkat tinggi.
TNI memulai misi pada Selasa melalui latihan militer. Latihan ini mencerminkan tujuan pasukan: memberantas terorisme serta menjaga keamanan dan stabilitas kawasan dalam operasi non-perang.
Moeldoko menyatakan TNI merancang latihan itu untuk menangani ancaman terorisme berskala luas.
Ia menambahkan, komando merotasi pasukan gabungan tiap enam bulan, bergiliran antarunsur yang terlibat.
Pasukan ini akan berkoordinasi dengan Densus 88, satuan elite antiteror kepolisian. Pemerintah menugaskan pasukan jika Densus 88 meminta atau presiden memerintahkannya.
Penting
Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno menyatakan pasukan baru berperan strategis untuk kontraterorisme dan persoalan keamanan nasional lain.
Ia menambahkan pasukan tersebut mengemban tugas mengamankan pejabat dan narapidana terpidana mati.
Moeldoko mencatat, sebelum peluncuran resmi, pasukan gabungan menjalani pelatihan intensif beberapa minggu di Poso. Laporan keamanan menyebut wilayah bergunung dan terpencil di Sulawesi Tengah memiliki konsentrasi kelompok militan tinggi.
Dalam pelaksanaan latihan tersebut, salah satu ajudan utama dari buronan teroris paling pemerintah cari, Santoso, tewas.
Menurut pihak berwenang, Daeng Koro alias Sabar Subagio merupakan tokoh kunci perencanaan dan pengadaan senjata MIT. Ia juga menjadi penghubung jaringan radikal di Makassar, Sulawesi Selatan.
Tedjo Edhy menyatakan bahwa penangkapan terhadap pelaku teror dan simpatisan ISIS mengindikasikan adanya kerentanan terhadap ancaman aksi terorisme.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat bahwa sedikitnya 540 warga negara telah bergabung dengan kelompok ISIS di kawasan Timur Tengah. Pemerintah mengingatkan, jihadis yang kembali dari Irak dan Suriah berpotensi membawa ancaman terorisme ke dalam negeri.
Belum Terselesaikan
Hingga kini, pemerintah belum melibatkan TNI secara resmi dalam pemberantasan terorisme, dan aktivis menilai kebijakan itu memperluas peran militer secara tidak semestinya di ranah domestik.
Pada era Orde Baru, rezim Soeharto menempatkan militer sebagai aktor dominan dalam kehidupan sipil dan memakainya untuk mempertahankan kekuasaan selama 32 tahun.
Wakil Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Krisbiantoro, menyampaikan bahwa tindakan teror kerap dialami oleh pihak-pihak yang menentang kebijakan pemerintah, sementara praktik penculikan, pembunuhan dan penembakan terhadap para aktivis masih terus berlangsung.
Ia merujuk pada insiden penembakan terhadap aktivis mahasiswa oleh aparat militer yang terjadi di tengah kerusuhan dan aksi demonstrasi menjelang serta setelah kejatuhan Presiden Soeharto pada tahun 1998.
Menurut KontraS dan Komnas HAM, hingga kini belum ada pejabat militer tingkat tinggi yang dimintai pertanggungjawaban atas kematian tersebut, sementara pemerintah telah mengusulkan agar pihak keluarga menerima proses rekonsiliasi sebagai bentuk penyelesaian.
Krisbiantoro mempertanyakan perluasan peran militer, mengingat hingga kini pemerintah belum mampu menuntaskan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan institusi tersebut.
Eric Hiariej, akademisi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, menekankan pentingnya pembatasan peran militer guna mencegah terulangnya praktik keliru yang pernah terjadi di masa lampau.
Ia menegaskan pentingnya menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan dengan penuh usaha.
