Laporan mengenai warga Eropa Barat yang bergabung dengan ISIS di Timur Tengah mendominasi pemberitaan media Barat. Negara-negara Asia Tenggara menghadapi ancaman terorisme lokal yang serius, serta tren perekrutan baru oleh ISIS. Analisis mendalam tentang ancaman ini telah tersedia sejak lama. Pada pertengahan Oktober 2014, Menteri Luar Negeri John Kerry resmi meminta dukungan negara-negara Asia untuk memerangi ISIS.
Amerika Serikat mendorong sanksi keuangan dan hukum yang lebih keras terhadap perekrutan ISIS, sementara Indonesia menghadapi ekstremisme domestik. Sejak Agustus 2014, pemerintah menerapkan strategi countering violent extremism (CVE) untuk mencegah warga terlibat konflik di Timur Tengah. Populasi muslim yang besar menempatkan Indonesia pada risiko tinggi terhadap ancaman pejuang asing. Namun, pemerintah mencatat hanya 60 hingga 200 WNI berada di Suriah dan Irak. Angka itu lebih sedikit dari banyak negara Eropa Barat dan Asia Tenggara, serta tergolong rendah secara demografi. Program CVE berhasil relatif mencegah radikalisasi kelompok rentan sehingga menekan jumlah keberangkatan. Meski pemerintah mampu membatasi arus keberangkatan, pemerintah tetap menghadapi tantangan besar dalam deradikalisasi dan reintegrasi pejuang asing yang kembali.
ISIS menggunakan media sosial untuk menyasar warga rentan dan bekerja sama dengan kelompok teroris lokal. Jemaah Islamiyah berperan sebagai mitra utama, sementara Abu Bakar Bashir menyerukan pengikutnya bergabung dengan ISIS. Pola perekrutan di Indonesia berbeda dari Amerika Serikat dan Eropa Barat. Calon pejuang Indonesia membawa latar belakang ekstremis dan menafsirkan konflik Timur Tengah sebagai pertempuran akhir zaman. Pengamat Clint Watts menjelaskan pejuang Barat lebih terdorong faktor psikologis dan sosial daripada ideologi. Banyak pejuang Eropa pulang dengan radikalisme melemah, sedangkan pejuang Indonesia kembali dengan tekad ideologis lebih kuat.
Faktor Ancaman
Institute for Policy Analysis of Conflict menegaskan bahwa ancaman utama bergantung pada kemampuan mengadaptasi konflik ke konteks lokal. Tanpa adanya keluhan atau ketidakpuasan masyarakat, mujahid yang pulang dari Suriah atau Yaman tidak mampu membentuk gerakan berarti. Dukungan masyarakat menjadi faktor penentu, sebab tanpa legitimasi sosial, gerakan ekstremis akan gagal. Timothy Holman menambahkan bahwa persepsi individu terhadap konflik sangat memengaruhi potensi aksi destruktif setelah kembali. Kesamaan antara pengalaman luar negeri dan kondisi di tanah air juga memperkuat pengaruh tersebut.
Pengalaman Aceh memberikan gambaran nyata tentang tantangan yang mungkin muncul saat pejuang asing kembali. Setelah tsunami Samudra Hindia 2004, wilayah ini mengalami kehancuran total. Bantuan internasional meredam ketegangan agama dan etnis yang telah berlangsung puluhan tahun. Kesepakatan damai antara pemerintah dan kelompok separatis tercapai pada 2005, membawa pujian atas perdamaian dan pertumbuhan ekonomi. Namun, Robert Kaplan memperingatkan bahwa kelompok radikal bisa memanfaatkan kekosongan sosial ketika euforia ekonomi mereda. Kelompok sempalan Jemaah Islamiyah bahkan sempat mendirikan kamp pelatihan di Aceh sebelum ditutup pemerintah pada 2010.
Kelompok Teror
International Crisis Group mencatat bahwa setelah kelompok teror meninggalkan Poso pada 2007, mereka menjadikan Aceh lokasi strategis aktivitas terorisme. Karakter masyarakat konservatif serta keberadaan kelompok ekstremis lain turut memperkuat pemanfaatan celah serupa. Meskipun Aceh bukan lokasi ideal untuk mendirikan basis aman, ketimpangan distribusi bantuan dan diskriminasi terhadap minoritas agama dapat memicu penerimaan terhadap paham ekstremis. Kekerasan antar kelompok juga memperbesar risiko munculnya simpati terhadap ideologi radikal.
Tantangan ini tidak terbatas di Aceh, melainkan dapat terjadi di wilayah lain dengan konflik etnis dan keagamaan. Oleh karena itu, riset lebih lanjut mengenai latar belakang pejuang asing serta faktor ideologis dan sosial ekonomi sangat penting. Identifikasi wilayah rawan harus dilakukan sebelum terjadi kepulangan dalam jumlah besar. Meski tidak selalu berujung pada pemberontakan atau revolusi teokratis, kondisi multietnis dan sejarah politik khas dapat memperbesar risiko aksi teror. Program CVE yang ada cukup efektif, tetapi deradikalisasi pejuang asing harus menjadi inti kebijakan antiterorisme nasional.
