Pada 1 Oktober, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan reshuffle kabinet terbesar sejak mulai menjabat. Perombakan tersebut mencakup 10 kementerian dan enam lembaga negara. Prabowo menjalankan langkah tersebut beberapa pekan sebelum pemerintahannya memasuki tahun kedua. Banyak pihak menafsirkan kebijakan itu sebagai strategi untuk memperkuat konsolidasi kekuasaan menjelang tahun ketiga kepemimpinannya. Prabowo mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan pada September. Ia kemudian menunjuk Suahasil Nazara sebagai penggantinya. Sebelumnya, Suahasil menjabat sebagai wakil menteri dan terkenal sebagai ekonom Universitas Indonesia. Pencopotan menteri tersebut terjadi di tengah ketegangan dengan kalangan militer di Kementerian Keuangan. Konflik itu berkaitan dengan kebijakan perombakan personel secara besar-besaran. Ia juga berselisih dengan Rosan Roslani terkait penggunaan laba dana aset negara. Usulan tersebut bertujuan menutupi defisit anggaran pemerintah. Presiden Prabowo menunjuk sejumlah teknokrat ke posisi strategis dalam reshuffle kabinet terbaru. Di Kementerian Luar Negeri, ia menunjuk Armanatha Nasir menggantikan Sugiono. Sebelumnya, Armanatha menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.
Sugiono merupakan salah satu tokoh yang dekat dengan Prabowo. Prabowo melakukan reshuffle kabinet untuk memperkuat posisi politiknya. Langkah tersebut juga bertujuan mengurangi pengaruh calon pesaing potensial. Di sisi lain, kebijakan ini mencerminkan meningkatnya persaingan politik. Situasi tersebut berpotensi memicu kembali rivalitas antara Prabowo dan Jokowi. Keduanya pernah bersaing dalam beberapa pemilihan presiden. Meski pernah bersaing dalam Pilpres 2014 dan 2019, Prabowo dan Jokowi kini beraliansi. Keduanya juga berulang kali membantah adanya persaingan tersembunyi di antara mereka. Prabowo dan Jokowi menegaskan bahwa aliansi politik mereka tetap kuat sejak terbentuk menjelang Pemilu 2024. Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan wakil presiden. Langkah itu memperkuat kerja sama politiknya dengan Jokowi. Prabowo juga mempertahankan sejumlah tokoh dekat Jokowi di kabinet. Mereka menempati berbagai posisi dalam Kabinet Merah Putih. Namun, berbagai manuver politik Prabowo menunjukkan arah yang berbeda. Melalui perombakan kabinet terbaru, Prabowo mengirim sinyal memburuknya hubungan dengan Jokowi.
Persaingan Politik
Langkah itu juga berpotensi memicu kembali persaingan politik di masa mendatang. Prabowo mengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan Jenderal Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri. Sebelumnya, Suyudi menjabat Kepala BNN dan pernah memimpin Polda Banten. Pada saat yang sama, Prabowo menunjuk Listyo sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Listyo menggantikan Dudung Abdurrahman yang kini menjabat Menko Politik dan Keamanan. Listyo menjalin kedekatan dengan Jokowi saat memimpin Polresta Surakarta. Saat itu, Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Saat itu, Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Setelah Jokowi menjadi presiden, ia menunjuk Listyo sebagai ajudannya. Jokowi kemudian mendukung karier Listyo hingga memimpin Polri. Kedekatan mereka mencerminkan kuatnya pengaruh Jokowi di institusi kepolisian. Sejumlah pihak bahkan menyebut Polri sebagai “pasukan cokelat” Jokowi. Dalam konteks tersebut, pergantian Listyo dipandang sebagai langkah yang berpotensi mengurangi pengaruh politik Jokowi. Menurut Tempo, kepolisian di bawah pimpinan Listyo mendukung berbagai agenda kunjungan politik Jokowi di sejumlah daerah.
Faktor tersebut mendorong Prabowo untuk segera mencopot Listyo. Sebelumnya, Prabowo mempertahankan Listyo dalam jabatannya cukup lama. Pada saat yang sama, Prabowo juga menugaskan Suyudi selaku Kapolri baru untuk melaksanakan reformasi organisasi dan restrukturisasi personel di tubuh Polri, termasuk evaluasi terhadap berbagai posisi strategis. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sesaat setelah pelantikannya, Suyudi segera menginisiasi perombakan organisasi secara luas di lingkungan kepolisian. Suyudi mengganti lebih dari belasan perwira senior. Ia juga mencopot sejumlah Kapolda yang sebelumnya Listyo angkat. Dalam periode 12 hari pertama, ia tercatat merotasi sekitar 450 pejabat Polri. Selain mengganti Listyo, Prabowo juga mencopot Pratikno dari posisi penting di kabinet. Pratikno terkenal sebagai salah satu tokoh yang dekat dengan Jokowi. Sebagai penggantinya, Prabowo menunjuk kembali Sugiono untuk menduduki jabatan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Prabowo kini menugaskan Pratikno sebagai Ketua Wantimpres. Namun, posisi tersebut memberikan pengaruh politik dan administratif yang lebih terbatas daripada jabatan sebelumnya.
Mengoordinasikan Program
Dalam kapasitas terdahulunya, ia memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan berbagai program prioritas Prabowo, termasuk program Makan Bergizi Gratis yang menuai beragam respons dan kontroversi. Namun, upaya Prabowo merombak kekuatan politik di sekitarnya tidak sepenuhnya diarahkan untuk menyingkirkan kubu Jokowi. Ia tetap merangkul sejumlah tokoh yang dekat dengan mantan presiden tersebut guna menjaga stabilitas politik dan menghindari konflik terbuka. Salah satu contohnya adalah pengangkatan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, yang dipandang sebagai langkah untuk memastikan Golkar tetap berada di barisan pendukung pemerintah. Bukan tidak mungkin bahwa waktu pelaksanaan reshuffle kabinet ini berkaitan dengan meningkatnya sorotan publik terhadap anggota dinasti politik Jokowi yang tengah menghadapi pertanyaan mengenai latar belakang pendidikannya. Polemik tersebut telah memunculkan keraguan terhadap kredibilitas dan kelayakannya sebagai peserta dalam kontestasi elektoral.
Selama bertahun-tahun, sejumlah pihak yang kritis terhadap Jokowi mempertanyakan keabsahan ijazah perguruan tingginya dengan menuding bahwa ia tidak menuntaskan pendidikan sarjana di Universitas Gadjah Mada. Belakangan, polemik serupa juga diarahkan kepada putra sulungnya, Gibran, yang dituduh tidak menyelesaikan pendidikan menengahnya saat menempuh studi di luar negeri. Keputusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober yang menyebut tidak adanya bukti valid terkait kepemilikan ijazah sekolah menengah oleh Gibran telah memunculkan kembali desakan pemakzulan. Selain itu, putusan tersebut turut memicu perdebatan mengenai legitimasi dan kapasitasnya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden mendatang. Usai putusan MK diumumkan, Jokowi dilaporkan mengambil nada yang berbeda dalam membicarakan prospek politik Gibran. Ketika ditanya mengenai kemungkinan pemerintahan Prabowo-Gibran bertahan hingga periode berikutnya, ia hanya menjawab, “Pemilu masih jauh.” Jawaban ini kontras dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang menekankan dukungannya terhadap kelangsungan pemerintahan tersebut hingga dua periode.
Figur Penting
Dua tahun setelah mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden, Jokowi masih menjadi figur penting dalam dinamika politik nasional. Pada Oktober 2025, ia secara resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh putra bungsunya, Kaesang Pangarep. Dengan citra PSI sebagai partai yang identik dengan Jokowi, keterlibatannya dalam kegiatan kampanye dinilai sebagai upaya untuk memperkuat posisi politik keluarganya menjelang Pemilu 2029 yang tinggal sekitar 26 bulan lagi. Persaingan yang berkembang antara Prabowo dan Jokowi tidak serta-merta dapat dipahami sebagai konflik personal antara dua mantan rival elektoral. Sebaliknya, dinamika tersebut lebih mencerminkan pertarungan kepentingan politik. Meski tidak lagi menjabat sebagai presiden, Jokowi tetap memiliki tingkat dukungan publik yang signifikan, sehingga posisinya sebagai kekuatan politik masih sangat diperhitungkan. Sementara itu, penguatan peran negara dalam perekonomian serta kecenderungan militerisasi di bawah kepemimpinan Prabowo tampaknya menciptakan distribusi manfaat yang berbeda di kalangan elite ekonomi.
Kebijakan tersebut memberikan keuntungan bagi kapitalis pribumi yang berada di lingkaran perusahaan-perusahaan milik negara, tetapi pada saat yang sama mengurangi keuntungan relatif yang dinikmati oleh para kapitalis besar etnis China yang beroperasi di sektor swasta. Kebijakan yang diterapkan Prabowo telah menyebabkan sejumlah aktor politik dan ekonomi kehilangan sebagian akses serta pengaruhnya. Dalam situasi tersebut, berbagai kelompok, termasuk kapitalis besar dan elemen-elemen tertentu di institusi kepolisian, semakin bergantung pada Jokowi sebagai pusat gravitasi politik yang dapat melindungi kepentingannya. Dengan demikian, dinamika struktural yang berkembang dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan dinasti Jokowi mengonsolidasikan kekuatan politiknya sebagai penyeimbang maupun penantang Prabowo. Walaupun Jokowi dan PSI tetap menjadi bagian dari koalisi pemerintah, berbagai manuver politik yang dilakukan mengindikasikan adanya kesiapan untuk memasuki kontestasi politik yang lebih kompetitif menjelang 2029. Langkah perombakan kabinet yang dilakukan Prabowo tampaknya mencerminkan kesadarannya terhadap potensi ancaman terhadap posisi politiknya serta kebutuhan untuk memperkuat basis dukungan menjelang kontestasi politik mendatang.
