Kita tidak boleh meremehkan makna kunjungan kenegaraan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud ke Indonesia. Kunjungan itu membawa potensi aliran dana dari kerajaan Islam terkaya. Selain aspek ekonomi, kunjungan ini menandai babak baru hubungan Indonesia dan Arab Saudi. Dampaknya bisa luas bagi politik, agama, dan kerja sama bilateral. Bagi kerajaan Sunni, merangkul Indonesia penting untuk memperkuat pengaruh di dunia Islam. Kerajaan mengambil langkah itu untuk menghadapi Iran, rival regional yang menarik simpati beberapa tokoh Muslim. Kelompok‑kelompok di Asia Tenggara semakin sering menganiaya penganut Syiah. Banyak warga Iran menganut aliran Syiah. Kedua belah pihak menilai kunjungan ini berhasil. Raja Salman mungkin bukan pemimpin tunggal umat Sunni. Namun banyak orang Indonesia mengenalnya sebagai penjaga Mekkah dan Madinah. Gelar itu penting bagi jutaan Muslim Indonesia yang menghadap ke Mekkah saat shalat. Bagi Presiden Joko Widodo, kunjungan raja ini memperkuat kredibilitasnya sebagai nasionalis dan pemimpin Muslim.
Kita patut mengapresiasi keberhasilannya mempertemukan sang raja dengan pemimpin agama utama. Pertemuan lintas iman itu hangat dan bernuansa khas Indonesia, serta mendapat pujian raja. Dengan otoritasnya sebagai pemimpin kerajaan Sunni terkemuka, kunjungan Raja Salman memberi legitimasi pada kampanye pro-pluralisme Jokowi. Di tengah upaya pemerintah menahan kebangkitan oposisi populis sayap kanan, hal ini menjadi kemenangan politik bagi Jokowi. Sayangnya, semua ini tampak sekadar urusan politik dan diplomasi. Kedua negara mungkin meraih keuntungan politik dan diplomatik. Namun realitas kehidupan beragama di masing‑masing negara jauh lebih kelam daripada pernyataan klise diplomat. Muslim pendukung demokrasi sering menganggap seruan Arab Saudi untuk moderasi agama tidak masuk akal atau munafik. Kelompok HAM mengecam pelanggaran kebebasan sipil kerajaan, termasuk hukuman mati murtad, larangan ibadah nonmuslim, dan pembatasan hak perempuan. Dua tahun lalu ulama Muslim Indonesia mengangkat gagasan Islam Nusantara untuk menahan gelombang Salafisasi yang masuk. Kampanye ini berargumen bahwa Islam di Indonesia memiliki pandangan dan praktik khas.
Aliran Salafisme
Khas itu terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Arab Saudi dan beberapa negara Teluk menganut Salafisme, yang memiliki banyak aspek berbeda. Beberapa media asing melaporkan meningkatnya pengaruh Arab Saudi di Indonesia. Beberapa menilai kunjungan raja bisa mengubah wajah Islam Indonesia. Masyarakat Indonesia mengenal Islam sebagai agama yang inklusif dan beragam. Meski media asing mungkin melebih‑lebihkan pengaruh Salafisme Saudi di Indonesia, gerakan Salafi memang berkembang cepat dan berpotensi menimbulkan masalah. Penelitian PPIM menemukan banyak stasiun radio menyiarkan ajaran Salafi, dan Arab Saudi merencanakan memperluas LIPIA.
Perlu ditegaskan bahwa mengaitkan Salafisme dengan terorisme adalah keliru; banyak penganut Salafi bersikap apolitis dan mengecam terorisme, menganggap pelakunya sebagai kaum takfiri yang menyimpang dari ajaran Islam. Namun, kaum Salafi—termasuk mereka yang beraliran quietist yang menghindari politik praktis—umumnya memegang sikap absolut yang sulit menerima perbedaan; kecenderungan ini berpotensi mengikis pluralisme dan demokrasi di Indonesia. Selain itu, bagi sebagian orang Salafisme malah bisa menjadi jalan menuju radikalisasi, bukan penghalang, terlihat dari adanya militan lokal pendukung Islamic State (IS) yang mengaku penganut Salafi. Misalnya, ideolog ISIS asal Indonesia, Aman Abdurrahman, adalah lulusan LIPIA. Para akademisi mengkategorikan Aman dan pendukung IS atau al-Qaeda lainnya sebagai Salafi‑jihadis karena mereka mencampurkan Salafisme yang apolitis namun ekstrem dengan militansi politik Ikhwanul Muslimin, terutama pengaruh teologi politik Sayyid Qutb, tokoh ideolog yang dianggap syahid.
Islam Nusantara
Pemerintah Indonesia, yang mendukung kampanye Islam Nusantara dan gagasan di baliknya, menyadari adanya masalah besar yang sensitif tersebut, sehingga wajar jika mereka memilih untuk tidak membahas isu ini dalam momen penting bagi hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi. Namun, suasana acara berubah menjadi kegiatan keagamaan ketika Raja Arab Saudi bertemu tokoh‑tokoh Islam dan pemimpin lintas agama untuk membicarakan pentingnya kerukunan beragama; dalam pidatonya di DPR ia menyerukan persatuan melawan terorisme, sementara pejabat pemerintah pada hari yang sama mengatakan kepada wartawan bahwa Indonesia dan Arab sepakat mempromosikan moderasi beragama. Belum jelas apa yang sebenarnya disepakati kedua negara ini, mengingat perbedaan besar dalam sistem politik, pendekatan pengelolaan hubungan antaragama dan terutama dalam pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan moderasi beragama.
Akhirnya, Jokowi tampak memanfaatkan kunjungan kerajaan ini sebagai panggung politik semata untuk melemahkan lawan‑lawan politiknya yang kini didukung oleh gerakan populis Islam. Sulit menutup mata bahwa retorika pro‑pluralisme pemerintah selama kunjungan sang raja terasa sangat dangkal. Meski begitu, Arab Saudi bukan satu‑satunya negara yang bermasalah soal kebebasan beragama; Indonesia juga menghadapi tantangan serupa, di mana kelompok minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah masih dibatasi oleh aturan diskriminatif. Tak mengherankan jika pemimpin Ahmadiyah dan Syiah absen dari pertemuan antara raja dan tokoh‑tokoh Islam setempat yang menyerukan toleransi dan moderasi beragama.
